HMINEWS.COM

 Breaking News

Mau Dibawa Kemana POLRI Kita ?

October 20
06:38 2010

Mau Dibawa Kemana POLRI Kita ?

Oleh : Anthomi Kusairi, SH, MH*

HMINEWS.COM- Momentum pemilihan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (kapolri) sedang berlangsung. Kurang lebih sebulan kedepan bangsa ini akan menyaksikan figure baru dijajaran kepolisisan RI. Tarik ulur calon kapolri menjadikan pemilihan Kapolri baru semakin menarik untuk disimak. Kita tentu faham yang terjadi adalah upaya memperebutkan kekuatan polisi sebagai posisi tawar para elit politik mengamankan kekuasaannya. Disini pula kita melihat gambaran masyarakat politik masih melihat polisi sebagai potensi kekuatan untuk menyelamatkan diri dan kelompoknya dari jerat hukum atau polisi masih menjadi kuda troya yang tidak terpisahkan dari kekuasaan.

Gambaran sepintas itu tentu tidak cukup mengembirakan bila kita menginginkan bangunan sistem “kepolisisan” kedepan jauh lebih professional. Terlebih langkah panjang kearah polri yang lebih professional masih jauh panggang dari pada api. Pembenahan struktural, kultural dan refinement menuju polisi sipil yang lebih professional sedikitnya membutuhkan 17 tahun ke depan (bila meminjam istilah Bowran Sivilinisasi oleh Mike Bowran). Pertanyaannya apakah kepolisian dapat mengubah dirinya sendiri jika terus menerus di bawa ke ranah politik tak berujung dan  berada dibawah bayang-bayang kekuasaan. Padahal tugas dan tantangan polri kedepan semakin kompleks ditengah citra polisi yang semakin hari semakin terpuruk dihempas isu suap dan beberapa skandal korupsi. Kepercayaan masyarakat pun semakin menurun terhadap institusi penegak hukum terutama kepolisisan RI. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator : (a) memiliki sikap apatis terhadap proses penegakan hukum (b) masyarakat lebih memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah (c) maraknya organisasi massa pemicu kekerasan (d) lemahnya institusi penegakan hukum terlihat dari mudahnya aparat penegak hukum disuap sehingga mampu memutarbalikkan fakta hingga perkara semakin jauh dari subtansi yang diinginkan oleh para pencari keadilan.

Masyarakat masih melihat kepolisian hari ini sama dengan penegak hukum kebanyakan. Dalam konsepsinya, polisi ditempatkan sebagai pintu masuk keroposnya proses dan penegakan hukum. Tidak dapat diingkari dikalangan kepolisian sendiripun banyak pihak yang coba cari selamat dari jerat hukum perkara  korupsi besar yang kini prosesnya sedang berlangsung.

Upaya pembenahan sebenarnya telah coba dilakukan namun derasnya tarik-menarik politik praktis, telah menyebabkan semua proses perubahan menjadi tidak jelas. Pembaharuan undang-undang kepolisian dan lahirnya kompolnas menjadi tampak paradoks dari realitas kepolisian diatas.

Perdebatan siapa yang pantas menduduki kursi Tribrata-1 tidaklah menjadi penting hari ini. Yang menjadi penting adalah siapapun kapolrinya haruslah sosok yang mampu membawa Kepolisian Republik Indonesia kekhittah awal ketika institusi ini dilahirkan dahulu.

Kembali kekhittah

Secara normatif, kerja kepolisian dapat dibagi menjadi tiga bagian : (1) penegak hukum (2) penjaga ketertiban dan keamanan (3) pelayanan publik. Namun semakin dinamis perkembangan masyarakat semakin beragam pula tantangan kerja kepolisian dimasa depan. Kinerja kepolisian semakin dominan dihampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pentingnya sehingga polri  menjadi titik sentrifugal dibidang penegakan hukum.

Pilihan untuk menjadikan polri semakin professional tidak dapat ditawar-tawar lagi. Memiliki polisi sipil yang dicintai rakyat dengan segudang keahlian hari ini hanya menjadi mimpi, namun bukan berarti tidak mungkin. Demokratisasi yang sedang berlangsung ditambah kekuatan masyarakat sipil yang sedang tumbuh mengawal proses reformasi yang ada ditubuh polri kini.

Cerminan pertarungan perwira tinggi dijajaran markas besar kepolisian yang memperjuangkan ambisi pribadi seperti kedekatan dengan beberapa petinggi partai, saling sikut, memiliki harta diluar kewajaran dan upaya mengorbankan polisi dengan pangkat yang lebih rendah dan seterusnya adalah cerminan diri bahwa kepolisian merupakan bagian dari sebuah arus besar carut marutnya penegakan hukum dinegri ini. Bahkan lebih jauh kepolisian telah meletakkan dirinya sebagai aktor/subjek politik, dia berada di menara gading dan menjadi salah satu sumber pengendali kekuasaan. Sampai disini tentu kita sulit menemukan jawaban yang menggembirakan atas persoalan membangun kepolisian pada wilayah masyarakat sipil yang kuat.

Meski secara formal polisi telah menjadi sipil dan tidak menjadi bagian dari militer, bukan berarti cara-cara kekerasan telah menjauh dari institusi yang bermarkas besar di Trunojoyo ini. Maraknya “teroris” beberapa bulan belakangan ini, disikapi polisi dengan melakukan extra judicial killing (penembakan diluar proses hukum) dan ini jelas-jelas melanggar HAM. Bisa jadi perlindungan HAM yang semestinya menjadi wilayah tugas aparat kepolisian kini bukan lagi menjadi prioritas. Sementara kasus-kasus besar korupsi yang lebih signifikan mangkrak tak tersentuh tangan hukum.

Pandangan ini sama sekali tidak bermaksud menyudutkan institusi  kepolisian dan upaya penting yang telah dilakukan kepolisian selama ini. Tetapi upaya mengembalikan polri ke khittahnya belum cukup saat kepolisian masih terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat, mengabaikan tugas kepolisian yang sesungguhnya, serta polisi masih sebagai instrument kekerasan.

Kemapanan yang sekarang ada bukan berarti tidak dapat tersentuh oleh tangan-tangan perubahan, realitas yang ada menunjukkan masih banyaknya perwira tinggi polri yang menginginkan perubahan fundamental di internal kepolisian. Perubahan disini dimaksudkan dalam arti luas, bukan hanya pada tingkatan simbol tetapi struktur dan budaya.

Budaya korupsi yang menjalar hampir diseluruh institusi kepolisian menjadi pekerjaan rumah yang nyata bagi kapolri baru terpilih untuk segera diselesaikan. Budaya korupsi juga mencerminkan betapa rapuhnya institusi kepolisian negeri ini sehingga mafia hukum mampu mendikte seluruh berkas perkara yang ada. Catatan ; budaya korupsi inilah yang paling besar pengaruhnya dalam merusak citra polri selama ini.

Untuk menjawab problem itu, pemilihan kapolri yang sekarang sedang berlangsung menjadi pintu masuk awal pembenahan di tubuh polri. Sebisa mungkin siapapun yang terpilih dari proses tersebut bukanlah dari hasil politik dagang sapi. Bukankah pasal 28 ayat 1 undang-undang No.2 tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bersikap netral  dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Tentu membebaskan polri dari campur tangan politik dan menjadikannya lembaga yang independen akan memakan waktu dan proses yang tidaklah sebentar.

Disisi lain peran masyarakat sipil dalam memberi koreksi yang konstruktif terhadap polri menjadikannya model kontrol yang efektif didalam negara demokrasi. Dengan kapolri yang relatif lebih bersih ditopang sistem kerja yang baik dan anggaran yang cukup serta kontrol dari masyarakat sipil yang efektif, masyarakat berharap ada perbaikan signifikan dikepolisian.

*Direktur Eksekutif Roda Indonesia

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

2 Comments

  1. IRSAN SYAH
    IRSAN SYAH October 22, 00:49

    saya PROTES akan dilakukannya SHOLAT JENAZAH sewaktu HMI demo didepan istana negara 20 Oktober 2010, atas meninggalnya PEMERINTAHAN SBY-BUD
    setahu saya SHOLAT JENAZAH dalam islam hanya dilakukan untuk manusia, itupun jika mati TIDAK DALAM KEADAAN KAFIR.
    tolong ibadah jangan dibuat main main….!!
    kita mengikuti perintah Allah SWT dan tuntunan Rosululloh SAW.
    Kalau tidak ada dalilnya, tolong di PECAT dari HMI orang yang membuat ide SHOLAT JENAZAH itu.
    dan dia harus meminta maaf kepada seluruh umat islam…!!

    Reply to this comment
  2. asykur
    asykur October 26, 12:02

    Di bubarkan saja Polisi Indonesia mending di gabung saja dengan polisi pamong praja, memperbanyak pimpinan saja dan belanja negara makin banyak saja…
    bagian lalu lintas biar di ambil alih oleh perhubungan dan untuk pengawalan di gabungkan saja dengan satpam kan lebih baik..
    dan para personel yang suka mengamuk di gabung saja dengan para pemadam kebakaran dari pada banyak yang nongkrong tidak jelas di pinggir kota dan dibawah gedung-gedung bertingkat..
    inikan bisa mempermudah pemerintah dalam mengatur dan memilih ngk perlu pusing hingga ada permainan cangkok seperti tumbuhan.,..
    jadi ngk jelas kan sekarang,,,,

    Reply to this comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.