Sengketa Hukum KP Lahat; PTBA Vs Bupati Lahat ?

Oleh: Wilman Ramdani

Setelah melalui proses yang cukup panjang sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan serta prosedur/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Pertambangan dan Energi c.q. Direktur Jenderal Pertambangan Umum -yang saat ini telah berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi- telah mengeluarkan Keputusan No. 130.K/23.01/DJP/2000 tanggal 14 April 2000 jo. No. 609.K/23.01/DJP/2000 tanggal 03 November 2000 yang pada intinya memberikan KP Eksplorasi atas nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.

Kode Wilayah KW.97.PP.0350 dengan luas 26.670 Hektar (dari hasil penggabungan dengan Kode Wilayah KW.99.PP.0042) yang meliputi Arahan, Banjarsari, Air Serelo, Kungkilan, Bunian dan Sukamerindu;

Tanggal 21 Juli 2003, perusahaan plat merah ini mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumsel guna peningkatan KP Eksplorasi KW 97PP0350 (wilayah Kabupaten Lahat dan Muara Enim) menjadi KP Eksploitasi. Pengajuan ini ditindaklanjuti dengan keluarnya SK. Gubernur Sumsel No. 461/Kpts/Pertamben/2003 clan No. 462/Kpts/Pertamben/2003 tanggal 11 September 2003 tentang KP Eksploitasi pada wilayah lintas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat dengan luas 24.751 Ha dan 31.177 Ha.

Namun karena adanya komplain dari Bupati Lahat yang menyampaikan keberatan atas diterbitkannya KP Eksploitasi PTBA. Tidak lama keluar SK Gubernur Sumsel, Nomor : 556/Kpts/Pertamben/2004 tanggal 20 Oktober 2004  yang mencabut hak Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi yang sudah diterbitkan.

Sedangkan untuk wilayah yang berada di Kabupaten Muara Enim, Gubernur dengan surat No. 545/0040/Pertamben/2004 meminta kepada Bupati Muara Enim untuk melakukan peninjauan ulang atas SK Gubernur No. 462/Kpts/Pertamben/2003 seluas 31.177 Ha.

Saat itu, sesuai dengan butir yang tertera pada SK. Gubernur Sumsel, Nomor: 556/KPTS/Pertamben/ 2004 tanggal 20 Oktober 2004, disebutkan bahwa proses peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Perbuatan ini tentunya membuat perusahaan batubara plat merah seolah-olah diserobot dari belakang. PTBA tidak tinggal diam, kemudian menindaklanjuti surat Gubernur No. 556/Kpts/Pertamben/2004, dengan menyampaikan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Bupati Muara Enim, yang SK KP-nya sudah terbit pada tgl. 8 September 2005 No. 857/K/KPTS/TAMBEN/2005 seluas 25.360 Ha dari total luas 31.177 Ha yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumsel.

Pada tanggal 16 Juli 2004 PTBA menyampaikan permohonan peningkatan KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi kepada Bupati Lahat seluas 14.190 Ha dari total luas yang diberikan oleh Gubernur Sumsel. (seluas 24.751 Ha).

Namun karena permintaan Bupati Lahat, agar partisipasi PTBA kepada Pemda Lahat lebih besar dari sebelumnya, maka secara intensif PTBA melakukan negosiasi dengan Pemda Lahat guna meningkatkan partisipasi PTBA kepada Pemda Lahat, namun hasil pertemuan ini belum mencapai titik kesepakatan. Tiba-tiba pada tanggal 1 Januari 2005 Bupati Lahat memberikan KP Eksplorasi kepada PT. Mustika Indah Permai dengan luas 2.739 Ha, dan pada tanggal 1 Pebruari 2005 menerbitkan SK KP kepada PT Muara Alam Sejahtera seluas 2.821 Ha.

Sementara ada kejanggalan saat Bupati Lahat dengan Surat Keputusan, Nomor : 540/29/KEP/PERTAMBEN/05 tentang Penetapan Status Wilayah Eks. Kuasa Pertambangan Eksplorasi KW.97.PP.0350 dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi KW.DP.16.03.04.01.03 PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk pada pada tanggal 24 Januari 2005 menetapkan bahwa status wilayah tersebut sebagai wilayah yang dikuasai oleh Negara dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat dan memerintahkan kepada PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk. untuk mengajukan kembali permohonan baru peningkatan KP.

Bak ditikam dari belakang, PTBA mengadakan pertemuan dengan Pemda Lahat, dimana pada pertemuan ini disepakati dibentuk perusahaan baru dimana PTBA memiliki saham 60% dan Pemda (dalam hal ini Perusda) memiliki saham 40% pada wilayah KP yang sudah diterbitkan oleh Bupati Lahat tersebut. Selanjutnya antara kedua belah pihak dilanjutkan perundingan yang akan membahas detil teknis pengaturan pembentukan perusahaan patungan seperti yang disepakati tersebut.

Namun kesepakatan tersebut nampaknya tidak dihiraukan oleh Bupati Lahat (.Harunata), sebab pada saat perundingan antara kedua belah pihak masih berjalan ternyata Bupati Lahat pada tanggal 1 Pebruari 2005 tersebut menerbitkan SK KP kepada PT. Bukit Bara Alam seluas 7451 Ha, dimana PT. Bukit Bara Alam ini diluar agenda yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya.

Dikarenakan adanya keberatan pihak kedua swasta tersebut untuk bergabung dengan Perusda dan terbitnya KP kepada PT Bukit Bara Alam seperti tersebut pada butir 10, maka kesepakatan yang sudah disepakati terhenti tanpa ada kelanjutan, dan PTBA mengajukan gugatan terhadap Bupati Lahat di PTUN Palembang, dimana gugatan PTBA tersebut oleh PTUN Palembang dengan Putusan ditolak karena tidak mengikutsertakan Gubernur Sumsel sebagai pihak yang digugat.

Gugatan PTBA ditolak maka selanjutnya PTBA mengajukan Banding ke PTTUN Medan dan selanjutnya Kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara ini pada tanggal 10 Mei 2007 Mahkamah Agung memutuskan bahwa SK Bupati Lahat No. 540/29 belum final karena pada butir 2 SK tersebut menyatakan bahwa PTBA masih diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan peningkatan KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi. Selanjutnya PTBA mengajukan permohonan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Bupati Lahat, namun ketiga-tiganya tidak ada balasan/tanggapan.

Upaya mediasi dengan Bupati Lahat tidak berhasil disepakati, sebab Bupati bersikeras hanya akan memberikan KP kepada PTBA di luar wilayah KP yang sudah diterbitkan. Bupatri Lahat sama sekali tidak mau menerima solusi sama-sama untung (win win solution) yang ditawarkan PTBA. Upaya terakhir dengan difasilitasi Gubernur Sumsel juga diadakan pertemuan, namun Bupati Lahat tetap bertahan pada prinsipnya, dimana Bupati hanya akan memberikan wilayah pada sisa wilayah yang sudah diterbitkan kepada swasta, sehingga pertemuan inipun gagal.

Semua jalan mediasi sudah tertutup dan terlebih-lebih Bupati menerbitkan lagi SK KP a.n. PT Bumi Merapi Energi pada wilayah yang disengketakan, maka selanjutnya PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk. menempuh upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lahat yang terdaftar dengan Reg. No. 04/Pdt.G/2008/PN.LT, dan dalam perkara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan permohonan intervensi terhadap Bupati Lahat (Voeging van Partijen)/atau sebagai Penggugat II atas perkara ini, “ dan selanjutnya terbit Putusan Sela dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan pada intinya Pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan PTBA, maka PTBA Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, serta Pengadilan Tinggi Palembang menerbitkan pula Putusan Sela yang  memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Lahat  berwenang untuk memeriksa dan mengadilai perkara gugatan PTBA tersebut. Akhirnya atas Putusan Sela Pengadilan Tinggi Palembang Bupati Lahat dan pihak perusaahaan swasta lainya sebagai semula Tergugat/Terbanding dan Termohon mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung. (Note: Sesuai dengan website: Mahkamah Agung bahwa Kasasi Bupati Lahat tersebut Ditolak oleh Mahkamah Agung RI);

Sebenarnya, lokasi yang telah diterbitkan SK KP  oleh Bupati Lahat tersebut, sebelumnya  sudah dieksplorasi oleh PTBA sejak lama, sehingga kuantitas dan kualitas cadangan batubara yang ada diwilayah tersebut sudah digolongkan sebagai cadangan terbukti (Proven reserve). Sementara kegiatan eksplorasi tersebut telah menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 206 miliar (termasuk biaya pembebasan tanah seluas 600 Ha).

Memang, penerobotan KP yang dilakukan oleh Bupati Lahat dengan alasan untuk mempercepat pembangunan di daerah Lahat, sementara PTBA belum melakukan pengelolaan terhadap KP yang dimiliki, maka Pemerintah Kabupaten Lahat telah memberikan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada 16 (enambelas) perusahaan swasta.

PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional melalui kontinuitas penerimaan Negara, semakin terancam eksistensinya. Padahal sesuai dengan  kebijakan mantan MESDM, Purnomo Yusgiantoro, yang status hukumnya masih berlaku hingga saat ini, dimana Pemerintah memberikan ijin khusus kepada para BUMN Pertambangan sesuai surat No.1150/30/MEM.B/ 2008 tanggal 13 Februari 2008.

Surat tersebut menunjukan ketegasan pemerintah terutama MESDM memberikan jaminan perlindungan kepada semua KP BUMN. Bahkan Purnomo yang sekarang menjabat Menhan, menegaskan bahwa perubahan peraturan tidak boleh meniadakan hak BUMN yang sah.

Dalam istilah hukum, perbuatan yang meniadakan hak BUMN tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang (wellekuer) atau setidak-tidaknya sebagai tindakan melampaui kewenangan (detourenement de pouvoir).

Mengenai surat kekhususan tersebut, pernah juga disampaikan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa keberadaan BUMN ditujukan untuk memberikan sumbangan penting bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan Negara. Bahkan  IB Sudjana, Menteri Pertambangan dan Energi sebelumnya. Sesuai surat No.2330/201/M.SJ/1995 tanggal 10 Agustus 1995, memberikan kekhususan kepada semua KP BUMN agar dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) dan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969.

Melihat status hukum kekhususan tersebut, seharusnya Bupati Lahat mempertimbangkan surat keputusan tersebut, mengingat kekhususan terhadap Pertambangan BUMN tersebut untuk kepentingan yang lebih luas. Apalagi PTBA telah melakukan mediasi dan negosiasi dengan memberikan opsi share saham kepemilikan dengan Pemda Lahat. Namun Bupati Lahat dalam waktu bersamaan malah pula menerbitkan SK Eksplorasi. Tentunya hal ini menyalahi aturan hukum yang telah disepakati bersama. Perbuatan ini disinyalir telah melanggar hukum dan atau /peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan/peraturan pemerintah pusat.

Wilman Ramdani

Pendiri Majalah ERALAW Staf Ahli Anggota DPR RI