Ardi Winangun

HMINEWS.COM- Beberapa waktu yang lalu, selepas memperingati HUT TNI, 5 Oktober 2010, sedianya Presiden SBY hendak melakukan lawatan ke negeri Belanda, namun rencana yang sudah dirancang sedemikian matangnya itu tiba-tiba mendadak dibatalkan. Pembatalan ini disebabkan beberapa warga Belanda keturunan Maluku yang terhimpun dalam, sisa-sisa gerakan separatisme, Republik Maluku Selatan (RMS), mencoba mengganggu kenyamanan SBY ketika dirinya berkunjung ke negeri yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun itu.

Sebagaimana diketahui, menjelang SBY datang di Belanda, RMS mendaftarkan gugatan ke pengadilan di Den Haag yang meminta SBY untuk ditangkap dengan tuduhan pelanggaran HAM. Disebut melakukan pelanggaran berat sebab RMS dengan menggunakan sumber Human Rights Watch mengungkapkan bahwa ada sekitar 90-an pendukung RMS ditahan dan disiksa seperti binatang. Tidak hanya itu, pihak RMS juga ingin pemerintah Indonesia mengklarifikasi mengenai pemimpin RMS Dr Christiaan Robert Steven Soumokil yang tewas pada era Soeharto. RMS tidak hanya melakukan gugatan, RMS dan pendukungnya juga akan mendemo SBY di aloon-aloon Malieveld, Den Haag.

Pembatalan tersebut tentu menimbulkan sikap pro dan kontra. Bagi wartawan yang hendak menyertai kunjungan tersebut tentu hal yang demikian sangat menjengkelkan, sebab mereka sudah 2 jam duduk di pesawat yang hendak mengangkut ke Belanda. Selain itu pembatalan tersebut juga mengakibatkan mereka batal bepergian ke luar negeri.

Reaksi yang sangat keras dari pembatalan itu justru dari masyarakat Belanda. Media massa di negeri orange itu ramai mengupas pembatalan kunjungan SBY. Harian De Telegraaf, misalnya menyebut pembatalan itu disebut sebagai sebuah penghinaan. Dalam tulisan di harian terbesar di Belanda itu diungkapkan Ratu Beatrix secara resmi mengundang dan menerima Presiden SBY. Dan penolakan untuk datang merupakan penghinaan langsung kepada Ratu.

Pembatalan  kunjungan SBY ke Belanda itu sendiri sebenarnya merupakan puncak ‘panas’ dari panas-panas sebelumnya. Pada akhir-akhir bulan September 2010, suhu politik di Belanda sedikit memanas. Memanas suhu politik sebab di berbagai harian dimuat ucapan Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Junus Effendi Habibie, yang mengkritik sikap pemilih PVV (Partij Voor de Vrijheid). Dalam kritiknya dikatakan, “Misschien hebben Wilders – stemmers last van angstpsyhcose.” Kalau dalam bahasa indonesia artinya, mungkin orang yang memilih Wilders penderita penyakit psiko karena ketakutan.

Kritikan Junus Effendi Habibie itu tentu membuat pimpinan PVV, Geert Wilders, marah. Junus Habibie mengkritik Wilders dan PVV sebab mereka diskriminasinya terhadap Islam. Selain sebelumnya membuat film Fitna, Wilders juga melarang imigrasi dari negara Islam, pembangunan mesjid, pemakaian burka dan Al Qur’an, serta sekolah Islam serta diterapkan pajak atas kerudung. Bahkan Wilders menyebut Islam sama dengan fasis dan Al Quran sama dengan buku Mein Kampf karya Adolf Hittler.

Benarkah SBY membatalkan kunjungan hanya gara-gara RMS? Sepertinya tidak. Ada faktor lain yang juga menjadi pemicu pembatalan itu, seperti. Pertama, SBY bernyali kecil. Sikap penolakan satu warga bangsa terhadap pemimpin bangsa lainnya di tengah globalisasi merupakan suatu hal yang biasa. Sikap penolakan ini bisa jadi karena pemimpin itu mempunyai kebijakan yang tidak adil, diskriminatif, dan kebijakannya itu membahayakan keselamatan ummat manusia, melanggar HAM.

Di antara para pemimpin yang sering mendapat penolakan atas kunjungannya di banyak negara adalah presiden-presiden Amerika Serikat. Meski demikian, presiden-presiden Amerika Serikat itu tidak peduli dengan penolakan itu sebab sebagai seorang presiden bila ia berkunjung ke sebuah negara ia memiliki hak kekebalan dan jaminan keamanan. Bila ada penolakan itu hanya sebagai sebuah bunga-bunga demokrasi. Dulu ketika Presiden Amerika Serikat G. W Bush hendak berkunjung ke Indonesia, banyak kelompok masyarakat yang menolak kunjungannya dan berencana akan melakukan demonstrasi. Bahkan kelompok itu melakukan audensi kepada pimpinan DPR agar DPR juga menolak kunjungan Bush. Menghadapi yang demikian tidak membuat Bush gentar dan membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Toh ketika ia berkunjung ke Indonesia, ia aman-aman saja.

Demikian pula Presiden Iran Ahmadinejad. Dimusuhinya Iran oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak membuat Ahmadinejad takut ketika harus berkunjung ke New York, Amerika Serikat. Meski ada kebencian, rakyat negara-negara tersebut tidak akan melakukan kegiatan yang sifatnya melanggar hak-hak kekebalan. Bila SBY tetap melakukan kunjungan ke Belanda, pastinya pihak keamanan negara tersebut akan tetap melindungi dan tidak akan ada upaya-upaya penangkapan.

Pun demikian, Presiden Soeharto tetap melakukan kunjungan ke Belanda pada tahun 1970. Soeharto yakin dengan sistem pengamanan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda. Ketika hendak melakukan lawatan itu, tersiar kabar bahwa Kedutaan Besar Indonesia di Belanda telah diduduki oleh aktivis-aktvisi RMS. Namun karena komitmen Pemerintah Belanda dalam soal pengamanan maka begitu pesawat yang ditumpangi Soeharto masuk wilayah udara Belanda, pesawat itu dikawal 4 jet tempur Belanda. Sesampai di airport, Soeharto langsung dijemput oleh Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard. Karena dirasa jalan darat banyak gangguan dari aktivis RMS maka 4 helikopter mengangkut mereka. Dan terbukti Soeharto tetap selamat dan misi diplomasi pun berjalan.

Kedua, SBY mungkin menganggap RMS sebagai sebuah organiasi teroris yang setiap saat bisa mengancam keselamatan dirinya padahal anggapan itu sebagai sebuah anggapan yang keliru. Sebuah catatan yang penulis temukan di sebuah situs menceritakan komentar H. Sofyang Olong, seorang lelaki berusia 67 tahun keturunan Maluku yang sudah bermukim
puluhan tahun di Belanda. Menurutnya kerja RMS cuma demo untuk cari duit. Kekesalan Olong membuat ia menyebutnya RMS sebagai sebuah organisasi kecil dan sering berbuat licik.

Bagi pemerintah Belanda sebenarnya RMS dianggap sebagai sebuah organisasi kecil dan tidak berbahaya. Justru pemerintah Belanda mengganggap Wilders yang lebih berbahaya (daripada RMS). Di tengah kebebasan menyampaikan pendapat, Pemerintah Belanda berani mengadili Wilders yang telah menyebarkan kebencian terhadap Islam. Pemerintah Belanda berani terhadap Wilders meski pemilih PVV mencapai 1,5 juta (jumlah penduduk Belanda pada tahun 2007 diperkirakan 16.570.613). PVV di parlemen pun mempunyai 24 kursi. Sedang jumlah keturunan Maluku di Belanda, tahun 2000, jumlahnya mencapai 40.000 dan yang ikut RMS tidak banyak. Bila aksi-aksi demo biasanya hanya diikuti sekitar 100 samppai 200 orang.

Ketiga, kunjungan SBY ini tidak penting-penting amat, hanya sebuah keinginan untuk meminta pengakuan Belanda bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 bukan pada 27 Desember 1949. Pentingkah pengakuan itu? Bila kita mengakui penting pengakuan itu berarti kita juga akan mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia juga tidak lepas dari pemberian Jepang, sebab sebelum Indonesia merdeka, Soekarno, Hatta, dan Radjiman Widyodingrat melakukan pertemuan dengan wakil pemerintah Jepang di Saigon, Laksamana Teraucci, untuk membahas kemerdekaan yang sudah dijanjikan Jepang kepada Indonesia dengan dibentuknya BPUPKI dan PPKI.

Kunjungan SBY akan lebih bermartabat bila kunjungan itu mampu meningkatkan harkat dan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Bukan meminta-meminta pengakuan Indonesia merdeka. Kita hidup dan mati sebagai sebuah bangsa bukan karena diakui atau tidaknya kemerdekaan oleh bangsa lain.

Ardi Winangun

ardi_winangun@yahoo.com