Anas Urbaningrum

HMINEWS.COM- Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mengatakan rencana ataupun desakan untuk menggulingkan Pemerintah SBY dianggap  sebagai politik tidak waras. Bagi sebagian kalangan pernyataan tersebut sangat disayangkan dan menyesatkan. Apalagi diera demokrasi ini, semua orang mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan aspirasinya termasuk mendesak SBY-BOED mundur.

Kalau para pendemo dianggap tidak waras, lalu bagaimana dengan para Koruptor dan Pejabat yang suka mesum, seperti yang diduga dilakukan  M.N  yang notabenenya adalah anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang ketuanya  adalah Anas Urbaningrum yang juga pernah menjadi Ketua Umum PB HMI Dipo, tanya Budi Harto, Koordinator Himpunan Anak Muda Indonesia (HIMA) Rabu, (13/10/2010).

Budi menilai apa yang dikatakan Anas merupakan suatu pernyataan yang lari dari koridor Demokrasi, karena anas menggunakan bahasa yang tidak sopan atau sarkastik hal ini jelas tidak mencerminkan sikap intelektual seorang Anas Urbaningrum yang selama ini dikenal sebagai politisi yang santun dan bersih.

Politik Waras seperti apa yang diinginkan Anas, sementara para elite negeri ini tidak pernah memberikan  contoh yang baik dalam praktek politik tersebut, dimana para elite negeri ini lebih asyik mempertontonkan keakuannya daripada kesejahteraan rakyat.

Korupsi dan pejabat mesum merajalela dinegeri ini tanpa tersentuh hukum, sebut saja misalnya kader Demokrat yang juga Anggota DPR Jhony Allen Marbun yang diduga terlibat korupsi dan  M.N yang diduga terlibat skandal mesum, ujar Budi

Budi juga sangat menyesalkan sikap Partai Demokrat yang terkesan melindungi para kadernya dari berbagai skandal hukum, apakah mereka bisa dikatakan waras, tegas Budi.

Budi mendesak kepada  Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum untuk segera mengambil tindakan terhadap kader-kadernya yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum seperti korupsi, mesum serta yang terakhir penganiayaan terhadap Fujio.

Terkait dengan isu lengserkan SBY-BOED, menurut Budi itu sah-sah saja dilakukan, tetapi bagaimana aksi ini bisa berjalan dengan tertib dan damai tidak meresahkan masyarakat.[]dni