Pa Beye dan Ibu Ani Bertolak Menuju China dan Vietnam

HMINEWS.COM- Dasar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gemblung, tak berperasaan, dan egois! Kenapa tidak? Di saat Korban banjir banding di Wasior dan warga di sekitar gunung merapi yang kian mengkhawatirkan letusan, membutuhkan perhatian dan bantuan dari pemerintah terutama presiden, ‘Pa Beye’ malah pergi ke China dan Vietnam. Presiden macam apa itu?

‘Pa Beye’ malah menitipkan Wasior dan merapi pada bawahanya sesaat sebelum bertolak ke China dan Vietnam. ‘Pa Beye’ meminta agar kelanjutan tanggap darurat akibat banjir bandang di Wasior, Papua Barat, serta antisipasi meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah, dapat dilakukan dengan baik dan tuntas.

Terkait program tanggap darurat di Wasior, Presiden meminta pembangunan tempat hunian sementara dilakukan sebelum ada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. “Menko Kesra dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dibantu Panglima TNI akan melaksanakan pembangunan hunian sementara dan tanggap darurat. Saya berharap agar rencana waktu yang ditetapkan dalam masa tanggap darurat bisa dipenuhi dan dicapai,” kata Presiden pada jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/10/2010).

Sementara itu, terkait Gunung Merapi, Presiden mengatakan, diperlukan langkah antisipasi dan proaktif. Ditekankan Presiden, meletusnya Gunung Merapi bisa diantisipasi karena sudah ada tanda-tanda akan meletus.

Setelah itu, Presiden sempat memaparkan agendanya selama melakukan kunjungan kerja selama lima hari ke China dan Vietnam. Usai memberikan penjelasan, Presiden langsung menuju ke pesawat kepresidenan. Pada kunjungan kali ini, Presiden didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa.

Bencana Wasior, Papua

Warga Papua Barat mendesak pemerintah meningkatkan status bencana banjir bandang di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, dari status bencana daerah menjadi bencana nasional.

”Bencana banjir bandang Wasior membutuhkan perhatian lebih besar. Karena itu, perlu ditingkatkan status dari bencana daerah menjadi bencana nasional sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal Papua Barat sekaligus anggota Kaukus Papua di Parlemen, Sofia Maipauw, di Manokwari, Sabtu (23/10) malam.

Banjir bandang di Wasior pada 4 Oktober 2010 menyebabkan 150 orang tewas, 150 orang dilaporkan hilang, serta sekitar 6.000 orang mengungsi ke berbagai daerah, seperti Manokwari, Sorong, Biak, hingga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Roda pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya Wasior lumpuh karena sarana dan prasarana znya hancur tersapu banjir bandang.

Sofia mengatakan, pemerintah mengategorikan kejadian Wasior sebagai bencana daerah. Akibatnya, semua biaya kegiatan tanggap darurat dan rencana pemulihan Wasior dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat. ”Padahal, APBD Papua Barat tidak cukup membiayai pemulihan. Kerugian akibat bencana ditaksir lebih dari Rp 300 miliar. Harus ada dana dari pusat untuk membantu,” katanya.

Menurut UU No 24/2007, penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Hal itu akan diatur dengan peraturan presiden, antara lain pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota tidak mampu lagi menangani bencana.

Anggota DPD perwakilan Papua Barat lain, Ishak Mandacan, mengatakan, selain menuntut peningkatan status menjadi bencana nasional, pihaknya juga akan mengawasi proses tang- gap darurat yang akan berakhir pada 2 November. Bila tanggap darurat tidak sesuai dengan harapan, Kaukus Papua akan melakukan evaluasi dan menuntut pemerintah menyelesaikan proses pemulihan bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat Derek Ampnir berharap peningkatan status menjadi bencana nasional segera dilakukan. Selain membantu masalah pendanaan pascabencana, ia berharap peningkatan status juga bisa memperketat pengawasan pemulihan bencana.

Contoh minimnya pengawasan adalah terbengkalainya penanganan bencana gempa bumi Manokwari 2008 dan 2009. Selain banyak rumah yang masih rusak dan belum diperbaiki, dana pemulihan bencana juga disalahgunakan. Dana bantuan bencana gempa Manokwari tahun 2008 diduga dikorupsi Rp 328 juta oleh oknum Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Kasus ini masih ditangani Pengadilan Negeri Manokwari.

Gelegar Merapi Terdengar dari Kaliurang

Guguran lava di Gunung Merapi sejak Minggu (23/10/2010) malam sekitar pukul 21.00 WIB dilaporkan meningkat tajam dan menggelegar seperti suara reruntuhan yang cukup keras.

“Benar, guguran lava lama Merapi meningkat tajam dan beberapa kali terdengar dari sini,” kata petugas di Pos Pengamatan Gunung Merapi (PGM) di Kaliurang, Sleman, Minggu malam.

Menurut dia, secara visual, guguran lava lama tersebut memang tidak nampak, selain malam hari juga karena kondisi di puncak sekarang sedang berkabut. “Namun suara guguran lava lama tersebut terdengar jelas dan frekuensinya dapat dikatakan cukup sering,” katanya.

Ia mengatakan, karena cuaca yang gelap itu dirinya juga belum dapat memastikan arah dari guguran lava lama tersebut. Mungkin juga bisa ke arah selatan atau juga bisa ke arah barat.

Triono mengatakan, di kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta malam ini juga sedang digelar rapat yang dipimpin langsung Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi (PVMG), Surono.

“Memang benar saat ini sedang dilangsungkan rapat di jajaran BPPTK Yogyakarta terkait dengan peningkatan aktifitas Gunung Merapi tersebut,” katanya.

“Saya tidak tahu persis apakah rapat itu terkait dengan akan naiknya status Gunung Merapi dari Siaga ke Awas, mungkin iya mungkin juga tidak karena sampai saat ini belum ada informasinya,” katanya.[]rima/dni