Menteri Kabinet KIB Jilid II

Lembaga Survei Indonesia menilai ada beberapa kementerian yang kinerjanya sangat layak dievaluasi secara serius oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan jika perlu, menterinya dicopot.

Menurut peneliti politik LSI Burhanudin Muhtadi, presiden harus menilai semua menterinya berdasarkan indikator kualitas kinerja, dan bukan karena faktor politik semata. Apalagi dalam kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua, ada 19 dari 34 menteri yang dipilih SBY karena pertimbangan politik. “Jika berdasarkan kinerja, ada lebih dari sekadar 3 menteri yang layak direshuffle,” kata Burhanudin di Jakarta.

Menteri-menteri itu, kata Burhanudin, di antaranya, Menteri Luar Negeri bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang belum menunjukkan performa dengan baik, khususnya penanganan masalah tenaga kerja Indonesia yang hingga kini masih bermasalah.

Menteri Perdagangan juga dinilai belum becus bekerja lantaran semakin derasnya arus impor produk-produk dari Cina. Terakhir, mencuatnya kasus penarikan mi instan Indomie yang menunjukkan tidak puasnya pemerintah Cina. “Menteri Agama juga demikian. Pernyataannya sebagai menteri dan ketua umum PPP sering offside,” ujarnya.

Menteri Percepatan Daerah Tertinggal dan Menteri Pertanian juga patut dicermati karena kinerjanya yang hampir tidak terdengar suaranya. “Menteri dari Golkar juga harus diperhatikan, misalnya Menko Kesra,” imbuh Burhanudin.

Meski tidak yakin mampu melakukan evaluasi terhadap kabinet secara jernih karena besarnya kepentingan partai politik, kata Burhanudin, SBY seharusnya berani menggeser menteri yang tidak becus bekerja. Karena ada pula menteri-menteri profesional yang kinerjanya juga kurang memadai.

Apalagi terhadap menteri yang telah kehilangan mandat politik dari partai yang mengusungnya, lanjutnya, presiden harus lebih tegas mengambil sikap. “Karakter presiden ini kan hampir sama dengan wapres, tipikal nge-rem. Seharusnya menteri-menterinya menampilkan karakter nge-gas, biar ada kemajuan inovatif,” ucap dia./Rep/Hast