Todung Mulya Lubis

HMINEWS.COM- Rencanaya eks anggota Tim 8 yang terdiri dari Adnan Buyung Nasution, Irjen Pol (Purn) Koesparmono Irsan, Denny Indrayana,Todung Mulya Lubis, Amir Syamsuddin, Hikmahanto Juwana, Anies Baswedan dan Komaruddin Hidayat akan menyambangin kantor KPK siang ini Selasa (12/10/2010).

Mereka akan bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut terkait dengan tidak diterimanya pengajuan kembali kasus yang menimpa dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Demikian diungkapkan salah satu eks anggota  Tim 8 Todung Mulya Lubis, Selasa (12/10). “nanti jam 14.30 WIB eks Tim 8 akan  ke KPK. Hanya tukar pikiran saja,”

Ketika ditanya tentang apa yang akan dibahas nantinya dalam pertemuan tersebut, Todung belum bersedia mengungkapkan bahasan apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan sore nanti.  tetapi ada kemungkinan pertemuan tersebut akan membahas kembali kasus  Bibit-Chandra.

Hanya sekedar mengingatkan, Bahwa sebelumnya Tim 8 yang terdiri dari beberapa tokoh  nasional pernah memberikan  rekomendasi kepada Presiden terkait kasus yang menimpa pimpinan KPK Bibit-Chandra, dimana salah satu dari rekomendasi tersebut adalah agar presiden segera mendesak Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus ini dengan cara mengeluarkan deponeering, tetapi rekomendasi tersebut diabaikan oleh presiden.

Berikut hasil lengkap rekomendasi Tim 8 kepada presiden terkait kasus Bibit-Chandra

1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik, dan demi kredibilitas sistem hukum, dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:

a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;

b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau

c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.

2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum dimana ditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:

a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;

b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) –tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK.

Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukannya ‘governance audit’ oleh suatu lembaga independen, yang bersifat diagnostic untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.

3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus (markus) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai shock therapy Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi oleh aparat terkait.

4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaaan SKRT Departemen Kehutanan; hendaknya dituntaskan.

5. Setelah mempelajari semua kritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi dan implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga–lembaga penegak hukum, maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk pembenahan lembaga-lembaga hukum, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due proccess of law, hak-hak asasi manusia dan keadilan.[]dni