Banjir Pakistan

Michael Meyer-Resende
HMINEWS.COM, Berlin
– Banjir Pakistan boleh jadi adalah bencana alam terbesar yang pernah dialami oleh sebuah negara demokrasi. Di luar penderitaan manusia yang diakibatkannya, banjir ini juga bisa menjadi tragedi bagi pembangunan politik Pakistan.

Pakistan tengah melakukan upaya ketiganya sejak merdeka pada 1947 untuk membuat demokrasi berfungsi. Ada antusiasme besar ketika demokrasi dipulihkan pada 2008, tapi pewartaan media tentang banjir baru-baru ini menimbulkan kesan pemerintahan yang ada mau ambruk. Di negara yang pernah mengalami beberapa kali kudeta militer, pemberitaan-pemberitaan seperti itu bisa menjadi sebuah ramalan yang kemudian terbukti. Tapi tidak ada jaminan juga.

Banyak pengamat mengira bahwa demokrasi Pakistan telah hancur ketika Presiden Asif Ali Zardari malah melawat ke Eropa saat banjir mulai terjadi. menurut anggapan mereka, kunjungannya ke istana keluarga di Normandy, Prancis, akan menjadi “momen Marie Antoinette”-nya dan dia akan digulingkan, atau semacamnya. Tapi meskipun presiden mengambil langkah buruk dengan melakukan kunjungan, ia belum digulingkan.

Kendati ada kontroversi seputar kemampuan pemerintah untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah pusat dan provinsi-provinsi tetap bekerja. Tentara Pakistan menjalankan sebagian besar upaya darurat, seperti halnya jika terjadi di negara lain, tapi tentara tidak mengambil alih kendali politik di satu pun daerah bencana.

Satu alasan mengapa politik relatif stabil, seperti diungkapkan oleh Zardari, mungkin adalah bahwa baik tentara maupun oposisi tidak punya hasrat untuk mengambil alih Pakistan dalam situasi yang demikian. Mungkin ada alasan-alasan lain juga: Pakistan menyelesaikan pembaruan besar-besaran konstitusinya pada bulan April, yang memangkas kekuasaan presiden dan memperkuat parlemen. Sehingga, peran dan tindakan Zardari tidaklah lebih penting daripada respon terhadap bencana itu, dibandingkan kalau ini terjadi sebelum konstitusi diperbarui.

Media juga telah membunyikan lonceng peringatan atas korupsi pemerintah, ketika muncul berita-berita bahwa bantuan internasional pasca gempa bumi 2005 tidak dipertanggungjawabkan. Namun, saat itu tentara yang berkuasa. Memang tak diragukan bila Pakistan didera korupsi yang parah, tapi tidak jelas mengapa debat tentang korupsi lebih nyaring daripada saat bencana-bencana lain sebelumnya. Dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, yang lebih netral soal korupsi, Pakistan berada di peringkat yang lebih baik ketimbang Haiti – atau bahkan Rusia dan Kirgistan.

Demam pemberitaan tentang perpolitikan Pakistan boleh jadi adalah akibat sesuatu yang positif. Selama 10 tahun belakangan media independen menjamur dan akibatnya kini lingkungan media sangatlah pluralistik, meski kerap liar dan serampangan. Krisis, korupsi dan kegagalan pemerintah, entah hanya dugaan atau benar-benar terjadi, mendapat lebih banyak perhatian di Pakistan dibandingkan di negara-negara lain.

Hiruk-pikuk media melupakan tantangan yang lebih besar yang mungkin muncul di tahun-tahun mendatang. Rekonstruksi akan menguras biaya dan berjalan lambat, dan akan mengecewakan banyak harapan untuk bisa cepat kembali ke kondisi seperti sedia kala. Tuduhan korupsi akan lebih menggigit dibandingkan sebelumnya, ketika setiap Rupee dibutuhkan untuk membantu mereka yang memerlukan. Orang-orang yang terlantar akan menuju kota-kota besar yang penuh persaingan. Di kota metropolitan Karachi yang penuh kekerasan, kehadiran mereka akan menambah ketegangan. Unsur-unsur ekstremis akan punya lebih banyak ruang. Jika tidak tertangani dengan baik, rekonstruksi tidak saja akan melemahkan pemerintah, tapi juga kepercayaan terhadap demokrasi secara lebih luas.

Komunitas internasional harus memberikan semua bantuan yang mereka bisa, dari bantuan finansial hingga akses pasar. Pemerintah dan partai-partai politik Pakistan harus menjalankan peran mereka, dengan menciptakan mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan bagi pembelanjaan bantuan banjir dan kerja sama lintas partai antara pemerintah pusat dan provinsi.

Pengembangan demokrasi akan membantu mengatasi tantangan-tantangan dalam proses rekonstruksi. Saat ini tidak ada pemerintah lokal yang terpilih lewat pemilu, meskipun sebelum banjir, semua provinsi berencana menggelar pemilu untuk jabatan-jabatan itu. Walau tampak aneh untuk menyarankan pemilu sekarang, ketika orang-orang butuh makanan, obat-obatan dan perumahan, pemerintah lokal yang terpilih lewat pemilu akan mendorong keterlibatan lokal dan akuntabilitas dalam upaya rekonstruksi. Jika masyarakat lokal bisa menyampaikan pendapat, mereka akan membuat prioritas yang tepat dan memahami kesulitan-kesulitan upaya pemulihan.

Demokrasi Pakistan akan menghadapi masa-masa sulit di tahun-tahun mendatang, tapi kegagalannya tidak akan menjadi kepentingan jangka panjang siapa pun. Rezim militer terbukti bukan pilihan yang baik. Tidak ada alasan untuk menganggap demokrasi tidak diperlukan di Pakistan dibandingkan di negara-negara lain. Jika rakyat Pakistan tidak senang dengan penanggulangan banjir, mereka harus punya hak untuk tidak lagi memilih pemerintah lokal, provinsi dan pusat. Tidak ada alasan mengapa orang lain yang harus memutuskan atas nama mereka.

* Michael Meyer-Resende adalah Direktur Eksekutif Democracy Reporting International, organisasi di Berlin yang mendorong partisipasi politik. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan HMINEWS.COM  seizin The Daily Star.