Mahfud MD

HMINEWS.COM– Penegakkan hukum di negeri ini berjalan tersendat-sendat dan terkesan tebang pilih. Krisis kepemimpin adalah penyebab utama terjadinya hal tersebut. Karenanya, kepemimpinan yang tegas sangat diperlukan agar penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik.

Demikian diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dalam acara Silaturahim Tokoh Nasional bertajuk mengurai problematika bangsa dan solusinya di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (8/10).

“Ideologi kita sudah jelas, konstitusi sudah, hukum kita juga sudah jelas dan tegas. Persoalannya adalah bagaimana melaksanakan. Kuncinya di mana? Menurut saya ya leadership tadi,” ungkapnya.

Demi kepemimpinan yang tegas, kata Mahfud, dibutuhkan pemimpin yang mampu memberi komando secara menyatu. “Komando menyatu tetapi bukan berarti otoriter. Jangan sampai petunjuknya begini, laksanakan ini, tiba-tiba tidak dilaksanakan,” ujar guru besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu.

Mahfud menyebut salah satu contoh konkretnya adalah perintah Presiden untuk mengungkap kasus penganiayaan seorang aktivis. Sampai sekarang, katanya, pelaku penganiayaan tak kunjung terungkap. “Perintahnya jelas, tetapi tidak ketemu. Sementara teror yang sangat jauh di sana ketemu. Masa’ yang kejadiannya di sini aja tidak ketemu,” kritiknya.

Lebih lanjut dikatakan, proses penegakan hukum seperti itu sangat disesalkan. Selain kepemimpinan, Mahfud juga menyoroti banyaknya penegak hukum di Indonesia yang tersandera. “Mereka tersandera oleh perbuatannya sendiri,” ujarnya.

Aparat penegak hukum jadi tidak berani melakukan sesuatu sesuai ketentuan hukum karena khawatir hal itu justru akan menjerat dirinya sendiri. Persoalan inilah yang dirasa perlu menjadi bahan perhatian semua elemen bangsa dan harus segera dibersihkan.

Mahfud lantas memberi contoh ketersanderaan penegak hukum yang dapat berdampak buruk dalam pemberantasan korupsi. “Mau berantas korupsi Si A misalnya. Si A bilang, kalau kamu ngerjain saya, kamu juga dulu pernah korupsi bersama saya. Nanti saya ungkap juga kamu. Akhirnya keluarlah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dibilang tak cukup bukti dan sebagainya. Inilah masalah kita, bagaimana kita membersihkan yang ini,” katanya.[]jpnn/rima