Timur Pradopo Jadi Calon Tunggal Kapolri; SBY Telah Merusak Tatanan yang Ada

HMINEWS.COM- Pengusulan Timur Pradopo sebagai calon Kapolri tunggal yang diajukan presiden menuai banyak reaksi dari beragam kalangan. Meskipun hak preogratif presiden dalam penunjukan itu bersifat mutlak.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanudin menilai pengusulan Timur Pradopo sebagai Kapolri tidak semestinya secepat itu. Presiden dianggap telah merusak tatanan yang telah ada selama ini.

“Pengangkatan Timur Pradopo sebagai Kapolri memang benar merupakan hak prerogatif Presiden, tapi telah merusak berbagai tatanan yang telah dibangun bangsa ini,” kata Tubagus dalam keterangan tertulis yang diterima para wartawan cetak dan online, Selasa 5 Oktober 2010.

Pertama, presiden dianggap telah merusak “merit system” dalam sistem pembinaan personel Polri. “Bagaimana mungkin seorang yang baru beberapa jam naik pangkat sudah diberi jabatan promosi lagi, ini terlalu vulgar,” kata Tubagus.

Kedua, presiden dinilai telah menghancurkan semangat kompetisi di lingkungan para perwira polri. “Untuk apa berprestasi kalau ujung-ujungnya hanya ditentukan oleh kedekatan kepada penguasa, prestasi kalah oleh koneksi,” kata Tubagus.

Ketiga, presiden sendiri yang justru telah mempolitisasi jabatan kapolri dengan menggeser Polri ke dalam ranah politik praktis dan memperpuruk citra kepolisian.

Sebelumnya, politisi Golkar, Bambang Soesatyo menyampaikan, Komisi III DPR tidak menjamin Timur Pradopo mendapat dukungan penuh. “Untuk sementara kami menyambut baik dulu usulan Presiden yang telah beberapa hari ini membuat bingung masyarakat,” kata Bambang.

Bambang menyatakan, sudah mendapat berbagai masukan mengenai Timur. “Berbagai masukan dari masyarakat tentang rekam jejak akan kami tanyakan saat uji kelayakan nanti,” katanya.

Pengusulan Timur diterima Ketua DPR Marzuki Alie kemarin. Marzuki menyebut, ada perubahan usulan calon Kapolri dari Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Langkah Komisaris Jenderal Timur Pradopo menuju kursi Kapolri diprediksi oleh Indonesia Police Watch (IPW) terjegal di Komisi III DPR. Pasalnya, Timur dikenal memiliki sejumlah catatan buruk selama menjabat di lingkungan kepolisian.

“Timur banyak sekali memiliki track record yang negatif. Catatan hitam milik Timur ini bisa ditolak oleh teman-teman di Komisi III DPR,” ujar Neta S Pane dari IPW.[]dni/rima