Komjen Ito Sumardi "Dipastikan" Jabat Kapolri

HMINEWS.COM- Nama calon pengganti Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri akan segera diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR, Senin (4/10/2010) sore nanti. Namun, menjelang penyerahan nama tersebut muncul spekulasi baru mengenai siapa pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Nama yang disebut-sebut akan diajukan Presiden bukanlah dua nama yang selama ini santer disebut, Irwasum Mabes Polri Komjen Nanan Sukarna dan Kepala Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Komjen Imam Sudjarwo. Kepala Bareskrim Komjen Ito Sumardi disinyalir kuat menjadi pilihan akhir Presiden.

Anggota Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan, jika benar Ito diajukan sebagai Kapolri, maka pilihan atasnya merupakan “jalan damai” yang dipilih Presiden untuk meredam perbedaan di dalam Setgab Koalisi. “Kalau benar Ito yang tiba-tiba diajukan Presiden ke DPR, artinya SBY memilih jalan memutar guna meredam adanya perbedaan di Setgab,” kata Bambang, pagi ini.

Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh apakah pilihan Setgab terbelah antara Nanan dan Imam. Namun, pilihan terhadap Ito dinilainya menjadikan masa transisi di Polri agar tidak terjadi gejolak dan mengeliminasi resistensi soal kompetisi antar-angkatan dan senioritas.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga menulis dalam akun Twitter-nya, “Dari siang banyak ditanya tentang calon Kapolri yang akan diserahkan. Kalau benar nama tersebut, bisa mengejutkan publik.”

Pramono memberi petunjuk calon itu dua kali jadi Kapolda di Sumatera dan pernah jadi Kapolwiltabes Surabaya. Untuk diketahui, Ito pernah menjabat Kapolwiltabes Surabaya dan pernah menjabat Kapolda Sumatera Selatan dan Riau.

Komjen Ito juga pernah menjadi Kapolda di Sumatera, yakni Kapolda Sumatera Selatan (2006-2008) dan Kapolda Riau (2005-2006).

Saat didesak kembali, Pram enggan menyebut apakah calon yang dimaksudnya di twitter itu adalah Ito. Namun, dia menegaskan bakal ada calon lain selain Komjen Nanan Soekarna dan komjen Imam Sudjarwo.

Pekan lalu, rumor yang beredar, sejumlah partai koalisi termasuk Partai Golkar mengajukan nama lain di luar Nanan dan Imam. Ketika dikonfirmasi, para petinggi Partai Golkar di Parlemen membantahnya. “Soal Kapolri hak prerogatif Presiden untuk mengajukan siapa. DPR punya hak menilai apakah menerima atau menolak calon yang diajukan Presiden,” kata Wakil Ketua DPR asal Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, pekan lalu.

Ketua DPR Marzuki Alie memastikan, nama calon Kapolri diterima pada 3 Oktober dan dirapatkan oleh Pimpinan Dewan pada hari ini. Namun, dalam pernyataan terakhirnya, Presiden diinformasikan baru akan menyerahkan nama Kapolri pada sore nanti.[]rima/dni