Susilo Bambang Yudhoyono

HMINEWS.COM– Kemiskinan dan menyempitnya lapangan pekerjaan bisa membuat orang gelap mata dan melakukan tindakan kriminal. Aksi-aksi premanisme juga akan tumbuh pesat jika masalah ekonomi ini tak segera dibenahi.

Bentrokan dua kelompok di depan PN Jaksel yang memakan korban 3 nyawa manusia, hanyalah salah satu contoh dari kian menyempitnya akses ekonomi rakyat. Pemerintah pun dituntut untuk segera menuntaskannya. Salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan lapangan pekerjaan.

“Ini lebih kepada penyediaan lapangan pekerjaan,” kata mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, Jumat (1/10/2010).

Menurut dia, secara umum keributan antarkelompok itu biasanya karena rebutan lahan, bisa berupa lahan parkir. Nah, persoalan ini menyangkut persoalan perut, karena itu tindakan yang dilakukan bukan hanya represif, tetapi juga preventif.

“Karena ini persoalan ekonomi juga, tentu bukan hanya urusan kepolisian. Tetap perlu melibatkan lembaga yang lain,” terangnya.

Terkait premanisme ini, bagaimanapun merupakan kewajiban bagi negara untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Untuk itu sudah menjadi keharusan untuk menuntaskan persoalan ini, yang utama, jangan sampai pecah lagi bentrok antar kelompok seperti di depan PN Jaksel pada 29 September.

“Ini beban tugas yang berat, tapi negara harus bisa memberikan rasa aman,” katanya.

Lebih lanjut Endriartono menilai, bentrok antar warga yang merebak di sejumlah tempat. Mulai dari Jakarta hingga Tarakan, Kalimantan Timur. Ditengarai faktor kepercayaan kepada aparat yang luntur menjadi salah satu penyebab. Warga lebih percaya kepada penyelesaian dengan kekerasan.

“Kepercayaan kepada aparat luntur, sehingga mereka menyelesaikan sendiri,” kata mantan Panglima TNI ini. Dia memberi contoh, misalnya untuk persoalan di lingkungan tetangga, warga yang percaya kepada RT dan RW tentu akan melapor kepada dua pimpinan di organisasi itu kalau ada persoalan yang muncul.

“Itu warga kalau masih percaya kepada RT dan RW, tetapi kalau tidak mereka akan mengambil tindakan sendiri, itu seperti yang terjadi sekarang, kalau mereka percaya hukum tentu lapor petugas,” terangnya.

Karena itu dia tidak percaya kalau bentrokan antar warga yang terjadi karena ada yang mendesain. “Kemiskinan dan kehilangan kepercayaan kepada institusi hukum, termasuk kepada pengadilan. Misalnya pencuri ayam bisa dihukum lebih berat dibanding koruptor,” tutup Endriartono.[]ach/detik