Masyarakta Tulang Bawang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Menuntut Pemerintah Pusat Mencabut HGU PT GSC

HMINEWS.COM- Dibalik kejayaan PT. Sugar Group Companies yang memiliki lahan yang diduga  ribuan hektar di kawsan Kabupaten Tulang Bawng, Lampung yang kini telah ditanamin  tebu yang luas dan dan memeberikan kekayaan yang cukp besar kepada pihak PT SGC. Namun hal ini cukup kontras, dimana hasil kekayaan yang berlimpah, PT SGC menyimpan banyak  persoalan yang sampai saat ini belum terungkap, bak mengurai benang kusut, bermacam-macam masalah yang timbul silih berganti. Padahal seharusnya apabila suatu daerah terdapat perusahaan yang besar maka manfaatnya akan dirasakan masyarakat secara langsung, tetapi apa yang terjadi hanya mudharat yang masyarakat terima.

Demikian hal tersebut dikatakan Reka Punnata, Koordinator Masyarakat Lampung Berhimpun, yang juga aktivis Pengurus Besar  Himpunan Mahasiswa Islam melalui prees realese yang diterima redaksi RIMANEWS.COM Kamis (21/10/2010)

Reka menilai bahwa semenjak keberadaannya, PT. Sugar Group Companies (SGC) tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat banyak, khusunya masyarakat Kampung Ujung Gunung Ilir, Lingai, Kibang, Kampung Menggala, Bakung Ilir, Bakung Udik, Gedung Meneng, Dente, Gedung Aji, Penawar, Astra Ksetra dan Teladas serta umbul-umbul (Olok Sengiang, Cakat Ramah Tua, Genitek, Kapitan Kalung, Mengguk, Hi. Usin, Din Bajau, Cakat Ibrahim, Purus Graf, Mangga, Purus Tendou, Putro Batin, Kyu Lemai & Tabu), yang lokasi kampungnya berada di tengah-tengah perusahaan.

Bahkan keberadaanya sangat menggangu aktivitas warga sekitar, ini terlihat dari minimnya akses insfrastruktur jalan masuk desa, pasilitas listrik dll. Bahkan perusahaan ini (SGC) di nilai dalam melakukan usahanya melanggar hukum, kata Reka.

Pada saat ILP, ILBM dan ILCM berdiri (anak perusahaan SGC) dari tahun 1991, tidak memiliki Izin Lokasi dan Pembebasan, karena pada tahun 1994 Izin Lokasi dan Pembebasan telah dicabut oleh Gubernur Lampung sesuai dengan Nomor: G/288/BPN/HK/1994 tanggal 13 Juli 1994, tetapi ironisnya pada tahun 1995 Menteri Negara Agraria/BPN menerbitkan HGU dengan Nomor: 78/HGU/BPN/95 tentang pemberian HGU atas nama PT. Indolampung Perkasa, lagi-lagi ”Pemerintah” tidak berpihak dengan rakyat. Dan perusahaan SGC ”telah” melakukan penyerobotan Hak ulaayat masyarakat.

Menurut Reka,  PT SGC telah  melanggar UUPA Bab IV pasal 34. Juncto PP nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta  UU KUHP dan KUHPerdata.

Disamping itu,  Dalam melakukan produksi tebu menjadi gula, SGC “tidak” melakukan kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab social perusahaan, meningkatkan pengembangan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. hal ini jelas pihak PT.SGC melanggar UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (2) poin c,f dan h, Pasal 14 poin b, Pasal 16, Pasal 15 (b), ujar Reka

Dan lebih anehnya lagi, Dalam pengelolaan lahan, PT SGC melakukan penggarapan di daerah konservasi alam dan melakukan penimbunan di daerah rawa-rawa serta melakukan penanaman tebu sampai di bibir sungai/rawa (lebung), selain itu hak-hak keperdataan masyarakat hukum adat belum sepenuhnya di berikan kompensasi/ganti rugi, hal ini tentunya merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 60 poin b, c, d, dan e. Juncto UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 68 ayat 3 dan pasal 68 ayat 4., jelas Reka.

Lagi-lagi Pihak PT SGC dituding telah melanggar UU Nomor  32  Tahun  2009TentangPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2poin b, c, d, e, g, i, dan l, Pasal 3a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j, Pasal 7 ayat(1) poin a, b, c, d, f, dan g, Pasal 12ayat (2) poin b,danc. BAB VI Pasal 57 ayat (1) huruf c poin a dan b.Pasal 70 poin (1) dan (2) dimana PT SGC Dalam setiap kali musim panen, SGC melakukan pembakaran lahan guna mempermudan proses panen dan untuk menekan biaya operasional perusahaan, padahal tindakan pembakaran yang dilakukan SGC tidak diperbolehkan karena selain menyebabkan polusi udara, dampak dari pembakaran tersebut berakibat pada penipisan ozon.

Dalam kegiatan produksinya SGC hanya mementingkan profit oriented (keuntungan) semata, sementara mengabaikan kewajiban sosialnya/CSR (Corporate Social Responsibility) dan lingkungan, padahal tanggung jawab sosial berupa kesehatan, ekonomi berkelanjutan dan bina lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang harus di penuhi/realisasikan, lagi-lagi pihak PT SGC diduga melanggar UU Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, pasal 74 poin (1), (2)dan (3), jelas Reka.

Berdasarkan hal tersebut, mayarakat merasa sangat dirugikan atas keberadaan PT SGC, Masyarakat mendesak presiden Susilo bambang Yudhoyono untuk segera mencabut Hak Guna Usaha dan mengembalikan seluruh tanah/hak ulayat masyarakat yang selama ini telah dirampok tanpa adanya ganti rugi dan kompensasi yang disepakati kedua belah pihak.[]dni