Proses Perdamaian Israel-Palestina harus Melibatkan Perempuan

Carla Koppell dan Rebecca Miller
HMINEWS.COM, Washington, DC –
Dengan tertundanya pembicaraan Israel-Palestina, Amerika Serikat harus mempertimbangkan ini sebagai kesempatan untuk meninjau kembali proses perundingan secara lebih menyeluruh. Pembicaraan-pembicaraan terdahulu kurang transparan dan kurang inklusif: selama 20 tahun terakhir, pada umumnya sekelompok kecil pemimpin elit politik bertemu di balik pintu tertutup, dan jarang berbagi informasi atau mencari masukan dari mereka yang berkepentingan. Jika para negosiator memang serius menginginkan perdamaian yang abadi, mereka perlu melibatkan orang-orang yang paling terkena dampak – rakyat mereka, dan terutama kaum perempuan, yang merasa tak ikut berkepentingan dengan perundingan-perundingan itu terutama karena mereka jarang dimintai pandangan.

Pada Agustus lalu kami kembali dari perjalanan ke Ramallah, Tel Aviv dan Yerusalem di mana kami bekerja dengan para tokoh perempuan yang luar biasa untuk membuat rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan pembicaraan-pembicaraan Israel-Palestina. Saat itu, Presiden AS Barack Obama hendak memastikan komitmen bagi babak baru perundingan. Namun ruangan yang penuh dengan para pemimpin cerdas yang menginginkan perdamaian, tidak tahu apa-apa tentang posisi dan rencana perwakilan mereka. Karena ketertutupan ini, kabut pesimisme membayangi pertemuan itu. Dan pesimisme itu saat ini masih kental dirasakan.

Cara terbaik untuk membuat warga yang terkena dampak konflik mempunyai rasa memiliki atas proses perdamaian ini adalah dengan menyerahkan pembicaraan pada kaum perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan dilibatkan dalam perundingan, mereka selalu mengangkat masalah-masalah penting yang kalau tidak mereka angkat tentu akan terabaikan oleh para negosiator laki-laki, seperti keamanan di lapangan, rekonsiliasi jangka panjang dan hak asasi manusia. Kaum perempuan sering membantu pembicaraan lintas konflik di luar negosiasi formal dan memfasilitasi keterlibatan publik dalam negosiasi. Ketika dilibatkan secara formal, perempuan membuat perundingan lebih punya “daya dorong”.

George Mitchell, Utusan Khusus AS untuk Perdamaian Timur Tengah, menyaksikan pentingnya peran kaum perempuan ketika ia memediasi diakhirinya konflik di Irlandia Utara pada 1990-an. Di sana, Northern Ireland Women’s Coalition, sebuah partai perempuan Protestan-Katolik, memastikan bahwa pembicaraan mendorong rekonsiliasi, menyadari kebutuhan korban dan anak muda, dan menjamin hak asasi manusia bagi para tahanan. Selain itu, mereka menciptakan struktur untuk jajak pendapat lanjutan dengan masyarakat sipil dan membangun kemengertian di antara pihak-pihak yang bernegosiasi.

Dalam pembicaraan-pembicaraan damai lainnya, keterlibatan perempuan juga telah memberikan keuntungan lebih. Dalam perundingan-perundingan Guatemala, perempuan memastikan keseimbangan antara kekuasaan polisi dan sipil, dan mengamankan hak-hak buruh dan pribumi serta mendorong dialog dan toleransi. Dalam perundingan-perundingan Darfur, perempuan memusatkan perhatian pada perlindungan sipil dan hak-hak perempuan.

Para tokoh perempuan masyarakat sipil di Israel dan Palestina telah menunjukkan bahwa kalau saja mereka dimintai pendapat ketika ranah-ranah tertentu tengah dijabarkan sebelum penetapan Perjanjian Oslo – kerangka bagi negosiasi masa depan antara pemerintah Israel dan Organisai Pembebasan Palestina (PLO), mereka akan menyarankan sedikit perubahan pada rumusan kebijakan yang bisa memperbaiki akses pada lahan dan air, dan memelihara integritas komunitas dengan lebih baik. Secara bijak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengumumkan bahwa, sejalan dengan undang-undang Israel yang mengamanatkan pelibatan perempuan, delegasi Israel akan menyertakan seorang perempuan.

Ini memang sebuah langkah menuju proses perundingan yang lebih inklusif, tapi ini hanyalah satu langkah. Tim negosiator Palestina melibatkan beberapa perempuan dalam babak pertama negosiasi dalam konferensi Madrid dan pembicaraan-pembicaraan di Washington DC pada 1991, dan para perempuan ini mempunyai pengaruh dalam negosiasi, namun delegasi Palestina tidak lagi melibatkan perempuan di tingkat perundingan yang lebih tinggi.

Para pendukung negosiasi tertutup berpendapat bahwa berbagi informasi bisa memberi ruang bagi adanya gangguan atau mengurangi kepercayaan di antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Padahal, yang lebih sering terbukti justru sebaliknya: transparansi bisa menggerakkan perundingan menuju resolusi konflik yang damai dan membantu mendorong pihak-pihak yang bermusuhan untuk mencapai resolusi. Penelitian oleh Darren Kew, guru besar madya dalam bidang resolusi konflik di University of Massachusetts, Boston, dan Anthony Wanis-St. John, guru besar muda program studi perdamaian dan resolusi konflik internasional di American University, menunjukkan adanya korelasi langsung antara inklusifitas proses perdamaian dan kemungkinan langgengnya kesepakatan.

Tuan rumah negosiasi mendatang, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, jelas memahami perlunya proses perdamaian yang lebih inklusif. Pada Agustus 2009, ia menyatakan bahwa “yang disebut isu-isu perempuan adalah isu-isu stabilitas, isu-isu keamanan, isu-isu kesetaraan.”

Berbekal pengalaman pribadi mereka, Clinton dan Mitchell harus mendorong dilibatkannya perempuan dan masyarakat sipil dalam proses perdamaian Timur Tengah dengan: meminta dimasukkannya agenda negosiasi dari masyarakat sipil dan perempuan; mengadakan konsultasi publik dengan organisasi-organisasi perempuan dan masyarakat sipil untuk mendengar perspektif mereka tentang isu-isu pokok; menciptakan mekanisme konsultasi formal bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk memberi masukan secara tidak langsung pada negosiasi; menunjuk para penasihat jender atau penghubung masyarakat sipil untuk membantu delegasi resmi; dan menawarkan pada tim negosiasi tambahan kursi dalam perundingan jika perempuan hendak diikutkan.

Berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Israel dan Palestina lelah dengan perang dan menginginkan perdamaian. Inilah saatnya memanfaatkan negosiasi untuk memperkuat keinginan itu. Inilah saatnya untuk mengupayakan kembali proses perdamaian sehingga pembicaraan-pembicaraan menjadi transformatif. Dengan begitu, ketika kita mengunjungi Timur Tengah lagi, kita akan melihat optimisme bukannya pesimisme, dan para perempuan di kedua negara mengajak dukungan publik luas bagi keberhasilan negosiasi yang inklusif.

* Carla Koppell adalah Direktur Institute for Inclusive Security dan Hunt Alternatives Fund, Washington DC (www.huntalternatives.org). Rebecca Miller adalah pelaksana program senior di Institute for Inclusive Security. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan HMINEWS.COM seizin Institute for Inclusive Security. Versi awal artikel ini bisa dilihat di www.inclusivesecurity.org.