Menaruh Harapan Tinggi pada Tokoh Agama Indonesia

Elga J. Sarapung

HMINEWS.COM, Yogyakarta, Indonesia – Masyarakat menaruh harapan tinggi pada para pemimpin agama untuk mampu melakukan aksi nyata yang positif dalam menghadapi berbagai persoalan di Indonesia akhir-akhir ini terkait dengan isu-isu antaragama dan hubungan di antara para penganut agama dan negara.

Di Indonesia, istilah “pemimpin agama” tidak saja ditujukan pada para pemimpin agama yang formal, tapi juga siapa saja yang dipercaya oleh suatu komunitas atau institusi keagamaan sebagai “panutan”. Dan sebenarnya kepanutan inilah yang mestinya lebih menentukan apakah seseorang bisa disebut sebagai “pemimpin agama”, daripada gelar keagamaan yang formal seperti pendeta, kyai, pastor, atau bikku.

Pemimpin agama harus menjadi teladan tidak hanya bagi komunitasnya sendiri tapi juga bagi semua masyarakat, dan memperlihatkan nilai-nilai moral dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan. Mereka harus menjadi teladan tidak saja dalam menjalankan tugas keagamaan di tengah komunitas mereka, tapi juga dalam setiap kegiatan bermasyarakat. Pemimpin agama adalah sekaligus pemimpin seluruh masyarakat.

Salah satu aspek yang penting diperlihatkan pemimpin agama dalam menjadi panutan di Indonesia adalah keterbukaan pikiran, pemahaman dan sikap pemimpin agama terhadap dinamika pluralitas dan pluralisme agama yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Pluralisme adalah bagian penting Indonesia sebagai bangsa dan menjadi salah satu pilar dari demokrasi Indonesia.

Ketika pluralitas agama tidak dihargai, tidak mampu ditata dengan baik, maka demokrasi Indonesia macet. Pluralitas itu pun akan menjadi lahan konflik.

Dalam 15 tahun terakhir terutama, terdapat berbagai gejolak di antara para penganut agama di Indonesia. Beberapa di antaranya mengakibatkan konflik mematikan – seperti di Ambon, Maluku, dan di Poso, Sulawesi Tengah – di mana rumah-rumah orang Kristen dan Muslim dibakar setelah kekerasan sektarian meletus. Bukan saja hal-hal fisikal yang hancur, rusak, hilang, tetapi juga hubungan social, peradaban, nlai-nilai budaya – bahkan nyawa manusiapun melayang, hilang. Belum lagi soal prasangka, stereotype dan stigmatisasi antaragama, yang tidak saja beredar di kalangan umat atau masyarakat umum, tetapi juga di kalangan para pemimpin agama dan elit politik.

Keadaan ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor dari dalam masing-masing agama, adalah pola pikir serta paradigma yang terbatas dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda, yang dimiliki oleh para pemimpin agama, dan umat beragama, umumnya masih kurang.

Faktor-faktor dari luar banyak terkait dengan faktor politik-ekonomi, di mana tidak sedikit pemimpin agama terjebak dan hanyut dalam kepentingan politik. Para pemimpin agama di Indonesia mudah dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan politik tertentu dengan cara mendapat bantuan dana, janji memberi jabatan, dan lain-lain. Biasanya, mereka memakai “institusi agamanya” sebagai media untuk memenuhi kepentingan tersebut, bahkan ajaran serta simbol-simbol agamanya sebagai peneguhan yang legal terhadap tindakan politik tersebut.

Misalnya, sejumlah pesantren menerima dana bantuan dari para politisi dengan imbalan dukungan politik kepada para politisi itu. Sama halnya, para pemimpin sejumlah gereja menggunakan mimbar gereja untuk mendukung kandidat politik tertentu dengan imbalan dana. Kejadian-kejadian seperti itu telah membuat orang sulit mempercayai sejumlah pemimpin agama dan motif mereka.

Kenyataan semacam ini memprihatinkan. Karena memberi efek, bukan saja kepada kehidupan komunitas agamanya, melainkan kepada kepercayaan untuk membangun dialog serta relasi yang baik dengan yang lain.

Ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan agama yang tak semestinya oleh para pemimpin agama telah membayangi berbagai inisiatif yang dilakukan oleh para pemimpin agama secara bersama-sama, di tingkat lokal dan nasional. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan peran penting yang bisa dimainkan para pemimpin agama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan antaragama. Hanya saja, inisiatif-inisiatif ini lebih karena reaktif, bukan langkah awal sebagai bentuk kesadaran yang orisinil dalam rangka menata perbedaan sebagai potensi positif bangsa.

Karena itu, inisiatif-inisiatif ini belum menyentuh akar-akar persoalan tentang perbedaan di masyarakat. Inisiatif yang masih kental dengan kepentingan lembaga dan kelompok tertentu.

Misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang didirikan untuk mengatasi masalah-masalah kerukunan agama dan pendirian lembaga-lembaga agama. FKUB mempunyai cabang-cabang yang dijalankan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan di sejumlah kasus, pendapat forum ini digunakan oleh pemerintah setempat sebagai legitimasi untuk misalnya menutup tempat-tempat ibadah.

Tidak ada harapan lain dari masyarakat Indonesia yang pluralis kepada para pemimpin agama, baik secara individu maupun melalui lembaga, selain kerinduan supaya berani menghidupkan “roh” profetik agama-agama: menerima perbedaan, menyuarakan dan melakukan aksi nyata demi keadilan, dan menahan diri dari godaan-godaan duniawi terkait politik, kekuasaan dan uang. Dengan keberanian dan keterbukaan, pemimpin agama dan perhimpunan-perhimpunan mereka bisa memberi harapan bagi bergesernya pola pikir di Indonesia.

###

* Elga J. Sarapung adalah Direktur Institut DIAN/Interfidei, lembaga dialog antariman tertua di Indonesia. Artikel ini adalah bagian dari seri tentang tokoh agama dan dialog antariman yang ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) HMINEWS.COM.