Bambang Soesatyo Anggota Komisi III dan Anggota Badan Anggaran DPR RI (foto: inilah.com)

Bambang Soesatyo

HMINEWS.COM- KABINET Indonesia Bersatu (KIB)-II terbukti gagal melindungi kepentingan rakyat. Maka, ada urgensi me-reshuflle kabinet. Mudah-mudahan, presiden tidak lagi terperangkap niat berbagi jabatan, sebab Rasuhffle harus bertjuan meningkatkan efektivtas peran dan fungsi para menteri.

Saya berharap pemerintah, khususnya para menteri, tidak marah karena saya langsung membuat kesimpulan yang mungkin terdengar ekstrim; bahwa KIB-II terbtukti gagal melindungi kepentingan rakyat. Tetapi, saya tidak mengada-ada.Penilaian dan kesimpulan itu mengacu pada beberapa fakta. Pun bukan rahasia, karena fakta-fakta itu sudah tersaji di ruang publik. Kesimpulan saya ini juga bukan sesuatu yang baru, karena kegagalan KIB-II sudah langsung dirasakan rakyat kebanyakan. Bedanya, kalau saya menggunakan kalimat ‘gagal melindungi kepentingan rakyat’, orang kebanyakan justru langsung mengumpat dan melampiaskan kemarahan dengan caci maki.

Dari hasil rekaman saya atas opini publik yang berkembang, khususnya suara para ibu rumah tangga, bisa dibuat kesimpulan bahwa ada dua ‘dosa’ tak termaafkan yang dilakukan para menteri. Pertama, kasus teror ledakan kompor gas. Kedua, lonjakan harga sejak sebelum dan selama bulan Ramadhan hingga Perayaan Idul Fitri tahun ini. Dalam dua kasus ini, masyarakat menilai sikap dan respons minimalis semua kementerian sudah amat sangat keterlaluan.

Pemerintah, khususnya para menteri ekonomi, dinilai kehilangan akal sehatnya ketika menjawab kenaikan harga itu wajar. Wajar kalau skala kenaikannya moderat. Tetapi, yang dihadapi konsumen adalah lonjakan harga di atas batas kewajaran yang tak mampu ditanggung derajat keekonomian orang kebanyakan. Karena para menteri sebagai regulator mengambil posisi independen terhadap lonjakan harga itu, wajar jika kapabilitas para menteri ekonomi dipertanyakan publik. Mestinya, dalam kasus lonjakan harga, para menteri jangan berlindung dibalik fluktuasi cuaca yang ekstrim. Karena cuaca tak pernah berdosa, Para menteri harusnya jujur mengaku bahwa pasar kebutuhan pokok rakyat telah diliberalisasi sehingga rakyat sebagai konsumen menerima saja apa yang dimaui oleh mekanisme pasar.

Rakyat hanya tak mengerti, untuk tujuan apa pemerintah dilengkapi kementerian ini-itu, tetapi nyaris tak bisa berbuat apa-apa saat kebijakan pemerintah menghadirkan masalah yang terus mengeskalasi ketidaknyamanan hidup rakyat. Dalam kasus rentetan ledakan kompor gas, para menteri bukan hanya lamban dan cenderung meremehkan masalah, tetapi juga terlihat tidak mau bertanggungjawab atas ekses dari realisasi kebijakan konversi minyak tanah – gas elpiji. Sekali lagi, kebijakan konversinya tidak salah, melainkan realisasinya yang menghadirkan masalah.

Logikanya, begitu terjadi dua-tiga kali ledakan, para menter terkait mestinya segera bereaksi dan memberi respons yang tepat, mengingat masalahnya berkait langsung dengan keamanan dan keselamatan 44,8 juta rumah tangga peserta program konversi. Apalagi, persentase terbesar peserta program konversi ‘yang dipaksakan’ ini adalah kelompok ekonomi bawah yang umumnya awam untuk teknologi sesederhana kompor gas sekalipun.

Alih-alih merumuskan langkah pengamanan dan pencegahan ledakan berikutnya, para menteri terkait justru tidak melihat rangkaian ledakan itu sebagai masalah. Minimalis, menyederhanakan masalah dan tidak memperlihatkan sikap bertanggungjawab. Ketika persoalannya terus tereskalasi, bukannya mencari solusi, para menteri justru saling lempar tanggungjawab. Akibatnya, sejak direalisasikan tahun 2007, ekses program konversi ini sudah menelan puluhan korban jiwa dan melukai ratusan warga. .

Di luar dua masalah itu,  masih ada beberapa contoh kasus yang membuktikan rendahnya efektivitas KIB-II. Simak isu penyerapan anggaran dalam mekanisme APBN. Hingga awal Agustus 2010, penyerapan belanja negara pada APBN-P 2010 baru 44,4%. Bandingkan dengan  tahun 2009, yang per 31 Agustus penyerapannya bisa mencapai  51,9%, atau per Agustus 2008 yang 52,3%. Kesimpulannya, manajemen anggaran dari tahun ke tahun terus memburuk. Ini memang bukan masalah baru, karena sudah berlangsung sejak 2005. Mestinya, KIB-II bisa membuat perbaikan. Adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo sendiri yang pernah  mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran di 20 kementerian/lembaga masih lambat sehingga tidak maksimal mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Masalah ini tak luput dari perhatian Bank Dunia, sehingga lembaga keuangan multilateral ini pun mendorong pemerintah mewaspadai kecenderungan yang tidak produktif itu. Bank Dunia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi RI bisa lebih tinggi jika penyerapan anggaran tepat waktu dan tepat sasaran.

Sepanjang masa bhakti KIB-II, telah diselenggarakan dua kali Musrenbangnas dan setidaknya tiga kali rapat kerja nasional yang dihadiri semua unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik Musrenbangnas maupun rapat kerja nasional adalah forum yang sangat strategis untuk melakukan koreksi atas berbagai kesalahanan dalam pengelolaan APBN. Rupanya, masalah ini tidak mendapat perhatian ekstra. Baru pada Rapat Kerja Nasional di Istana Bogor, pekan pertama Agustus 2010, persoalan penyerapan anggaran dijadikan salah satu agenda utama, bersama tiga agenda lainnya.

Akhirnya, kasus penangkapan dan penahanan tiga petugas pengawasan perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam oleh pihak berwajib Malaysia (Marine Police Johor), Agustus lalu, benar-benar menelanjangi inefektivitas KIB-II.Tiga petugas DKP itu,  Asriadi, Erwan, serta Selvogrevo Wewengkang ditahan saat mereka melaksanakan patroli rutin di daerah perbatasan Tanjung Berakit Bintan.

Kepada DPR, Asriadi, Erwan, dan Selvo, sempat ‘Curhat’. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari, ketiganya berharap segera dibangun dan diimplementasikan koordinasi dan kerja sama antarinstansi di perairan Indonesia.

Fokus ke Tantangan

Presiden pun, secara tak langsung, sempat mengisyaratkan kekecewaannya terhadap efektivitas para menteri KIB-II. Belum lama ini, presiden meminta para menteri untuk tampil dan merespons kritik yang dialamatkan kepada pemerintah. Dibalik imbauan itu tersimpan kekecewaan presiden yang melihat para menterinya hanya berdiam diri saat pemerintah diguyur kritik publik. Bagi saya, kekecewaan presiden itu justru melengkapi penilaian publik mengenai rendahnya efejtivitas KIB-II.

Dengan demikian, reshuffle kabinet menjadi sebuah langkah yang masuk akal, dan sangat jelas urgensinya. Mungkin, dengan alasan dan pertimbangan yang kurang lebih sama, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok menabuh gong tentang niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono me-reshuffle KIB-II tahun ini. Mubarok menyebutkan, laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menjadi acuan untuk reshuffle.

Seperti diketahui, laporan UKP4 menyebut beberapa menteri KIB-II yang mendapat rapor merah. Laporan itu tampaknya rampung sebelum rangkaian ledakan kompor gas mengemuka sebagai kasus yang banyak mendapat kritik publik. Juga kontroversi seputar kalkulasi dan penetapan besaran kenaikan tarif dasar listrik (TDL), serta buruknya respons kabinet terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok. Dua masalah ini mengecewakan masyarakat, sehingga menurut saya presiden juga patut memberi penilaian terhadap para menteri terkait. Menteri yang perilakunya tak terpuji, dan sudah menjadi bulan-bulanan pers pun, sebaiknya tidak dipertahankan, karena mereka berpotensi merusak citra kabinet.

Tujuan utama reshuffle haruslah peningkatan efektivitas dan kinerja. Saya, dan juga banyak kalangan, pasti sangat prihatin kalau perombakan formasi kabinet hanya dilandasi semangat bagi-bagi jabatan untuk kekuatan-kekuatan politik pendukung presiden dengan mengabaikan aspek kapabilitas, kompetensi, reputasi dan komitmen terhadap kepentingan negara dan rakyat.

Sewaktu dibentuk pada Oktober 2009, proses penyusunan formasi KIB-II  barangkali banyak dilandasi semangat bagi-bagi jabatan di antara sesama anggota koalisi pendukung presiden yang memenangi Pilpres 2009. Kecenderungan itu wajar. Namun, setelah hampir setahun menjalani masa bhakti, presiden harus realistis bahwa ternyata tak semua menteri menunjukan kinerja yang menjanjikan. Presiden harus melihat tantangan terkini dan tantangan jangka dekat.sebagai acuan untuk memilih figur menteri yang tepat; figur yang diyakini bisa merumuskan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengemuka di bidang kementeriannya.

Partai-partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah pasti akan mengajukan dan menawarkan nama figur menteri kepada presiden. Sebaiknya, usul tak hanya dari Parpol pendukung pemerintah. Semua elemen masyarakat yang peduli pun hendaknya tak ragu mengajukan usulan figur. Soal dipilih atau tidak, itu soal lain.

Saya juga memandang perlunya presiden memperkuat wewenang para menteri koordinator (Menko). Saya dan banyak orang menduga wewenang para Menko sangat terbatas. Terkesan Menko tak bisa memerintah atau menyentuh para menteri dalam bidang tugasnya. Bahkan dalam beberapa isu, para Menko seperti menjadi bagian terpisah. Pada kasus ledakan kompor gas, kita nyaris tak melihat Menko Perekonomian mengoordinir para menteri ekonomi terkait untuk beraksi mereduksi masalah. Ketika masuk ke tahap aksi menarik peralatan kompor bermasalah, tampil Menko Kesra menangani persoalan.

Akibatnya, sejumlah isu harus direspons langsung oleh presiden. Kalau KIB-II efektif, semua informasi dan perkembangan diolah para Menko dan diinformasikan kembali ke publik. Presiden tentu saja  dibenarkan membuat pernyataan, tetapi sebaiknya berdasarkan rekomendasi Menko. Kalau peran Menko efektif, presiden tak perlu pasang badan mengomentari atau menghadapi semua masalah.

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III dan Anggota Badan Anggaran DPR RI