Peran Turki Sebagai Jembatan Timur-Barat

Cigdem Ustun
HMINEWS.COM,  Turki
– Selama Perang Dingin, Turki merasa berada dalam posisi – baik secara ekonomi dan politik – bersekutu dengan Barat, meski segera setelah Perang Dingin berakhir, Turki mulai menjalin hubungan dengan negara-negara sekitar, termasuk negara-negara Timur Tengah.

Sejak saat itu, Turki telah berupaya memperlihatkan kelayakannya memegang peran menjadi jembatan politik, sosial, ekonomi dan budaya di antara berbagai budaya dari Timur dan Barat, sekaligus berbagai sistem politik dan sosial dengan menjadi anggota berbagai organisasi regional sembari pula memulai pembaruan di dalam negeri. Bahkan, minggu lalu masyarakat Turki memilih mendukung referendum yang akan memperbarui konstitusi era kudeta 1980-an, dan merestrukturisasi sistem peradilan dan menguatkan hak-hak perempuan, anak-anak dan orang cacat. Perubahan juga termasuk pencabutan sebuah pasal dalam konstitusi yang membuat para pemimpin kudeta militer 1980 kebal dari pengadilan atau pembalasan hukum.

Dengan memulai pembaruan-pembaruan ini, Turki tampak siap menjadi anggota Uni Eropa, sebuah posisi yang akan membantunya meningkatkan kepercayaan dan keyakinan orang-orang di negara-negara mayoritas Muslim terhadap Uni Eropa ketika hubungannya dengan negara-negara tetangganya di Timur Tengah juga membaik. Namun, meski ada upaya-upaya pemerintah di dalam negeri dan di tingkat kawasan, masuknya Turki ke Uni Eropa belum menjadi kenyataan.

Ketika teori benturan peradaban ilmuwan politik Amerika Samuel Huntington mendominasi diskusi politik setelah 2001, Perdana Menteri Turki Tayyip Recep Erdogan dan Perdana Menteri Spanyol José Luis Rodriguez Zapatero mendirikan Alliance of Civilizations (Aliansi Peradaban), sebuah organisasi yang menjadi bagian dari PBB, yang bertujuan menjembatani perpecahan di antara berbagai budaya yang berbeda dan menjalin suatu jejaring kemitraan untuk memfasilitasi dialog. Turki mempunyai peran penting dalam upaya ini karena Turki mempunyai penduduk mayoritas Muslim dan merupakan anggota NATO, Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), Organisasi Kerjasama Ekonomi Laut Hitam, dan Organisasi Konferensi Islam.

Namun, untuk membantu Turki mewujudkan cita-citanya menjadi jembatan antara Timur dan Barat, penting bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil di negara-negara anggota Uni Eropa dan di Turki untuk mengubah persepsi negatif tentang “pihak lain”, khususnya karena ada resistensi di tingkat masyarakat – di kedua pihak – terhadap masuknya Turki ke Uni Eropa. Dalam Eurobarometer 2007, serangkaian survei yang dilakukan oleh Komisi Eropa, mengungkap bahwa 85 persen orang Eropa berpendapat bahwa perbedaan budaya antara Turki dan Eropa terlalu signifikan untuk Turki bisa menjadi anggota Uni Eropa. Dan opini publik ini penting, mengingat bahwa beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Prancis dan Austria telah menyatakan bahwa masuknya Turki akan ditentukan lewat pemilihan oleh warga mereka.

Perkembangan-perkembangan ini telah mengurangi antusiasme Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Pada 2009, Eurobarometer menunjukkan bahwa kurang dari 50 persen warga Turki memandang masuknya Turki ke Uni Eropa sebagai hal positif, dan penelitian yang lebih baru pada 2010 oleh yayasan Italia, Compagnia di San Paolo, dan German Marshall Fund of the United States (GMF) menunjukkan bahwa dukungan publik Turki terhadap masuknya Turki ke Uni Eropa telah menurun hingga 38 persen.

Berbagai hasil jajak pendapat ini jelas memperlihatkan bahwa ada kekurangan informasi tentang Turki di negara-negara Uni Eropa, dan kekurangan informasi tentang Uni Eropa di Turki. Karena itu, diperlukan adanya upaya mempengaruhi persepsi publik, yang bisa dilakukan terutama melalui kerja-kerja masyarakat sipil.

Program pertukaran mahasiswa Erasmus, yang diadakan oleh Uni Eropa, antara universitas Turki dan Eropa, telah membantu menghilangkan prasangka, dan program kerjasama lintas batas yang melibatkan organisasi masyarakat sipil di perbatasan antara Turki, Yunani dan Bulgaria, telah menciptakan landasan bagi orang-orang dari budaya berbeda untuk bekerja bersama. Salah satu dari banyak proyek yang terlaksana adalah kerjasama antara organisasi Turki dan Bulgaria yang mendorong pelestarian warisan budaya bersama. Di ranah lingkungan hidup, proyek-proyek yang menghimpun kelompok pecinta lingkungan Yunani dan Turki telah menciptakan lingkungan yang ramah bagi rakyat kedua negara untuk bekerja berdampingan mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan di Laut Aegea.

Dengan cara ini, persepsi warga Eropa terhadap Turki, dan juga Islam, bisa diubah, sehingga melonggarkan jalan masuknya Turki ke Uni Eropa. Sebaliknya, keanggotaan Turki akan meningkatkan kredibilitas Uni Eropa di negara-negara di dunia Muslim. Perkembangan yang saling berkaitan ini punya potensi meningkatkan stabilitas kawasan dan memperkuat hubungan bertetangga, sesuatu yang telah sangat lama diupayakan Turki maupun Uni Eropa.

* Cigdem Ustun adalah guru besar muda di Jurusan Ilmu Politik dan Administrasi Publik di Gediz University, Izmir. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan HMINEWS.COM.