HMINEWS.COM

 Breaking News

Pembangkangan Konstitusi oleh SBY

September 26
01:33 2010

SBY Pecat Hendaraman dari Jabatan Jaksa Agung

Oleh : Sukmadji Indro Tjahyono
HMINEWS.COM- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan menyatakan jabatan tersebut tidak sah, spontan membuat jajaran rezim SBY sangat kalap dan meradang. Pemerintah secara resmi diwakili oleh Watimpres Deni Indrayana dan Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan bahwa Hendarman Supandji yang diangkat SBY tetap sah. Apa yang dilakukan orang-orang dekat SBY ini jelas merupakan upaya blak-blakan untuk menantang dan sekaligus melecehkan konstitusi.

Dan, apa yang dilakukan oleh SBY merupakan sikap takabur setelah ia mendapat dukungan politik penuh dari konspirasi jahat (conspiration of evils) SEKRETARIAT GABUNGAN (SETGAB) dari partai-partai politik pendukungnya yang bermarkas di Jalan Diponegoro 43, Jakarta. Padahal kita ingat pembentukan Setgab diprakarsai partai Golkar (cq. Aburizal Bakrie) merupakan kompromi atas sengketa kepentingan bisnis elite. SETGAB muncul setelah dua isu tiba-tiba lenyap, yakni SKANDAL BANK CENTURY yang melibatkan orang-orang dekat SBY dan pengemplangan pajak oleh pengusaha group Aburizal Bakrie.

Indikasi pelanggaran konstitusi dan Undang-Undang oleh rezim SBY sebenarnya sudah bersifat akut. Mulai dari penolakan Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan PEMILU/PILPRES dengan pemalsuan Daftar Pemilih Tetap (DPT), mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang manipulatif dalam menangani SKANDAL BANK CENTURY, sampai saat ini tidak mematuhi keputusan MK. Di hadapan DPR, KPK, Kejaksaan Agung, MA, dan Polisi, pelanggaran-pelanggaran hukum dan perundang-undangan melalui berbagai cara dan transaksi politik memang dapat disiasati. Tetapi menghadapi MK, Presiden boleh berpikir duakali. Hal tersebut mengingat di tangan MK pulalah jika nanti terjadi proses pemakzulan (impeachment), nasib SBY akan ditentukan.

Pembangkangan SBY untuk melaksanakan konstitusi merupakan perbuatan nekad, mengingat kekuatan politik SBY hanya ditopang oleh onderdil-onderdil politik usang atau setelah melakukan kanibalisasi atas rongsokan kekuatan politik yang tidak ada artinya. SBY hanya kuat oleh keyakinan terhadap keampuhan politik uang di tengah kultur kelas-menengah dekaden dan sistem politik yang dikelola orang-orang berduit (plutokrasi). Tetapi SBY gagal melaksanakan mandat negara untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di tingkat bawah, yakni kemiskinan dan kurang gizi, menjamin keberlanjutan usaha kelompok rentan, krisis rumah-tangga akibat ekonomi, bunuh-diri beruntun, serta konflik antar kelompok masyarakat dan masyarakat dengan aparat keamanan.

SBY juga percaya bahwa dengan mengkonsolidasi elite dan kelas-menengah dekaden (politisi dan cendikiawan yang disuap dengan uang dan jabatan), maka kekuasaannya akan bisa berlanjut sampai 2014. Namun kenyataannya kini kekuasaan rezim SBY sudah dikepung oleh persoalan-persoalan domestik yang merebak bak jamur di musim hujan antara lain konflik-konflik akibat kemiskinan, perebutan sumberdaya lokal, dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tingkat bawah. Padahal persoalan-persoalan domestik ini hanya mungkin jika dilakukan perombakan total dan struktural atas sistem dan tata-pemerintahan yang bobrok saat ini.

Kekuasaan SBY saat ini bisa tegak hanya oleh kekuatan manipulasi dan kontrol terhadap hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kebijakan pemerintah) dan aparat hukum (MA, Kejaksaan, dan Polisi). SBY tidak mampu mengendalikan kekuasaannya secara sosial dan pollitik yang berbasis pada konstitusi dan lembaga-lembaga negara. Bahkan di lingkungan istana dan pemerintah terjadi kekacauan kewenangan yang luar biasa, karena para anggota kabinet tidak punya banyak peran. Peranan mereka digantikan oleh para “rasputin” di sekeliling Presiden (beberapa Tim pembantu yang dibentuk oleh Presiden).

Untuk mengendalikan gejolak di tingkat lapangan SBY hanya mengontrol POLRI dan melakukan militerisasi polisi. Anggota kepolisian dipaksa untuk mengatasi berbagai kerusuhan yang timbul karena konflik masyarakat akibat kegagalan kebijakan sosial-ekonomi dan kepemimpinan SBY. Selama 5 tahun POLRI dan Kejaksaan dinina-bobokan oleh SBY, aparat hukum itu pun kini membusuk oleh berbagai korupsi yang terjadi di dalamnya dan kini menjadi macan ompong. Polisi kini bermental tentara bayaran, “mereka hanya bergerak kalau ada uang” (ingat kasus “Rekening Gendut Petinggi POLRI”).

Karena itu kekuasaan SBY tersebut di atas kertas hanya tergantung pada publisitas dan bagaimana Presiden memanipulasi informasi untuk menunjukkan bahwa rezimnya masih kuat. Tetapi hal ini tidak ada artinya kalau saja rakyat memperoleh informasi secara jujur dari media yang mereka kelola sendiri. Namun jika media massa masih bermental menjadi jongos istana, mungkin kejatuhan SBY agak panjang sedikit, setidak-tidaknya sampai pada paruh masa jabatannya. Semua akan berjalan dengan cepat jika para pengusaha kroni, para loyalis, media massa, polisi dan tentara, dan kaum intelektual menarik dukungannya dari SBY.

*Aktivis GERAKAN MAHASISWA 77/78

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Kami

Dapatkan update berita kami

Terimakasih sudah berlangganan

Terjadi kesalahan.

About

Hminews.com adalah website media pergerakan anak muda masa kini. Kami mewartakan berita dan opini dari anak muda dari berbagi pergerakan mahasiswa. kirim artikel anda ke redaksi at hminews.com.