Bagaimana Nasib Muslim Pakistan Pasca Bencana Banjir?

Syed Mohammad Ali

HMINEWS.COM- Melbourne/Lahore – Pakistan kini tengah terkepung oleh berbagai macam hal yang merusak: banjir, terorisme, sektarianisme dan tindakan main hakim sendiri. Namun ada masalah lain yang sangat penting bagi stabilitas Pakistan: hak atas tanah, yang jarang mendapat perhatian serius di luar Pakistan. Jika pemerintah Pakistan, dengan bantuan komunitas internasional dan lembaga donor, bisa mengatasi masalah ini, mereka mengambil langkah maju untuk meringankan penderitaan, sekaligus mengurangi risiko meningkatnya destabilisasi di Pakistan.

Keterkaitan antara hak tanah dan konflik ini tengah menjadi perhatian komunitas internasional. Sebuah laporan yang dikeluarkan USAID awal tahun ini, “Penguasaan lahan dan hak kepemilikan di Pakistan”, menegaskan bahwa Taliban ingin menghimpun dukungan di kalangan warga miskin yang marah atas distribusi tanah yang tak setara dan kontrak-kontrak antara pemilik dan penyewa yang tak adil di daerah-daerah perdesaan. Dan sebuah laporan yang dikeluarkan Woodrow Wilson Center baru-baru ini memperingatkan bahwa kalangan militan memanfaatkan sentimen anti-elit di kalangan rakyat miskin Pakistan untuk merekrut para pelaku bom bunuh diri dan semakin membuat rusuh Pakistan.

Di mana pemerintah gagal menerapkan reformasi agraria, sering kali berbuntut pemberontakan dan perang saudara. Ketidakpuasan warga pedesaan mendorong penggulingan rezim di Rusia, Vietnam dan China oleh kaum komunis. Dan konflik-konflik belakangan di Sudan, Nepal, Zimbabwe, El Salvador dan Peru semakin menggambarkan bagaimana ketidakpuasaan atas hak penguasaan dan kepemilikan lahan bisa digunakan untuk menyulut kekerasan berbasis etnis dan kelas.

Situasinya mirip di Pakistan. Kelompok-kelompok militan tengah mengeksploitasi kemarahan besar atau ketimpangan yang menganga dalam hak kepemilikan harta benda untuk merekrut orang-orang baru dan mendapatkan dukungan bagi gerakan mereka.

Tidak punya lahan adalah penyebab tak terbantahkan dari kemiskinan dan kelaparan di daerah-daerah perdesaan di Pakistan. Hampir 70 persen penduduk desa tidak mempunyai lahan, sementara segelintir pemilik lahan mengontrol sebagian besar lahan tanam. Di masa Inggris berkuasa, hak kepemilikan swasta diberikan terutama kepada para tuan tanah di anak benua India untuk mendapatkan dukungan mereka, dan undang-undang Pakistan pasca kemerdekaan tetap memihak elit tuan tanah, yang banyak di antaranya menjadi para politisi terkenal. Maka tak mengherankan jika upaya-upaya reformasi agraria bersifat sporadis dan tidak terlaksana secara efektif.

Yang memperparah ketimpangan ini adalah fakta bahwa subsidi pertanian, bantuan perbaikan irigasi, akses pupuk dan perbaikan varietas tanam, lebih menguntungkan para petani kaya di Pakistan secara tak proporsional. Ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan keadilan dan infrastruktur dasar untuk air minum bersih, sanitasi, pendidikan dan layanan kesehatan yang bermutu memperburuk taraf hidup keluarga miskin di daerah perdesaan.

Ekonomi yang lesu, krisis energi, konflik yang masih berlangsung dan bencana alam telah juga mengikis ketahanan pangan Pakistan. Hampir separo penduduk Pakistan diperkirakan sedang menghadapi berbagai tingkat kelaparan, menurut sebuah penelitian Swiss awal tahun ini.

Kebijakan Keamanan Nasional Presiden AS Barack Obama, yang menjabarkan pendekatan pemerintah AS sekarang terhadap masalah keamanan, menyatakan bahwa kelaparan tidak lagi bisa ditangani hanya sebagai masalah kemanusiaan, tapi juga merupakan penyebab langsung konflik. USAID dan lembaga donor utama yang lain karenanya harus menegaskan kembali bagaimana dukungan mereka untuk Pakistan bisa mendorong upaya-upaya mengatasi kesenjangan di antara segelintir orang yang punya dan mayoritas orang yang tak punya. Organisasi-organisasi ini harus lebih memperhatikan para buruh tani yang tak punya lahan, yang bekerja di ladang-ladang dan menggembala ternak tapi tidak punya aset.

Pemerintah Pakistan harus mengakui bahwa model-model pembangunan yang lebih menitikberatkan pada kalangan atas tidak bisa dinikmati rakyat Pakistan yang paling miskin dan membutuhkan.

Meskipun situasinya tampak menakutkan, ada peluang luar biasa sekarang ini untuk menerapkan kebijakan redistribusi dengan menggunakan bantuan internasional untuk membantu para buruh tani untuk membeli lahan siap olah, dan menggalakkan layanan bantuan seperti program-program pinjaman mikro yang memberi manfaat secara langsung kepada para buruh tani ini. Prakarsa-prakarsa nasional dan internasional seperti ini bisa cukup berpengaruh dalam mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan, sehingga mengurangi kekecewaan yang meluas dan ketimpangan ekonomi di Pakistan – dan membantu menciptakan masa depan negara ini yang lebih aman dan stabil.

###

* Syed Mohammad Ali adalah seorang praktisi pembangunan dan kolumnis The Express Tribune serta The Friday Times di Pakistan. Ia kini tengah menempuh program doktoral di Melbourne University.

Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) yang telah bekerja sama dengan HMINEWS.COM.