Syahrul Efendi D (Mantan Ketum PB HMI MPO)

Syahrul Efendi D

HMINEWS.COM- Revivalisasi merupakan pola yang alami bagi sebuah entitas tatkala merespons tantangan eksternal yang menekan dan sekaligus jawaban terhadap kondisi internal yang cenderung statis. Pada kasus dunia Muslim, pola itu juga tampak, meskipun bukan satu-satunya.

Revivalisasi hangat dibicarakan pada kasus dunia Muslim terkait dengan interaksinya dengan dunia Barat. Sebetulnya, pada masa klasik Islam, jauh sebelum datangnya Barat modern, revivalisasi juga telah muncul sebagai jalan keluar. Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah (w. 728 H) jelas mencerminkan spirit revivalisasi.

Namun, revivalisasi sebagai nomenklatur dalam ruang lingkup studi Islam, baru signifikan dalam konteks diskursus hubungan dunia Muslim dengan kolonialisme Barat. Dunia Muslim merespons penetrasi Barat modern dalam dua pola: menghidupkan kembali spirit Islam yang asli (revivalisasi), dan menyesuaikan kembali doktrin-doktrin Islam dengan gagasan-gagasan modernitas yang dibawa oleh Barat ke dalam dunia Muslim (modernisasi). Yang pertama (revivalisasi), bergerak dengan doktrin Islam yang dimurnikan untuk menjawab tantangan eksternal dan internal, sedangkan yang kedua (modernisasi), bergerak dengan doktrin Islam yang disesuaikan dengan gagasan modernitas untuk mengatasi kejumudan internal dan keterbelakangan dari lingkungan eksternal, khususnya Barat.

Tentu saja terdapat varian lain yang lebih ekstrem: mengadopsi secara total doktrin-doktrin humanisme Barat sekaligus menyerukan untuk meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang dipandang sudah tidak relevan, atau menjauhi budaya Barat dengan segala doktrin dan atribut-atribut budayanya. Tetapi tampaknya, kedua varian yang ekstrem ini, lebih banyak gagalnya ketimbang catatan suksesnya.

Baik pola revivalisasi maupun modernisasi memiliki implikasi dan signifikansinya sendiri. Terlihat bahwa revivalisasi dan modernisasi sama berkembangnya dalam dunia Muslim. Keduanya telah melahirkan institusi-institusi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kontemporer. Sekadar menunjukkan contoh, perbankan Syariah, merupakan contoh nyata hasil institusionalisasi gagasan revivalisasi Islam. Sedangkan contoh penerapan gagasan modernisasi dalam dunia Muslim, dapatlah disebutkan di sini, praktik demokrasi yang disokong oleh masyarakat Muslim dengan cara mendirikan partai-partai, baik berasaskan Islam maupun berasaskan nasionalisme. Partai-partai yang disokong masyarakat Muslim tersebut berkontestasi dalam kerangka dan aturan main demokrasi.

Sebetulnya, kedua bentuk respons ini (revivalisasi dan modernisasi) selain sama-sama berkembang, juga saling terkait dan mendukung, serta tidak terdapat blok yang tegas yang memisahkan para pendukungnya. Kadang-kadang, seorang revivalis, juga merupakan seorang modernis. Muslim pendukung demokrasi, juga merupakan pendukung institusionalisasi Bank Syariah.

Apa yang ditunjukkan oleh pendukung partai-partai berasaskan Islam di Indonesia menjadi bukti indikasi mengenai apa yang kita sebutkan. Selain mereka melegitimasi gagasan dan praktik demokrasi, pada saat yang sama mereka juga merupakan penganjur dibentuknya institusi-institusi Islam, seperti Bank Syariah, peradilan syariah, maupun peraturan-peraturan berdasarkan syariah.

Pada dasarnya, gagasan demokrasi hanya dapat berkembang di tengah iklim modernisasi. Sebab, secara gagasan, demokrasi sesungguhnya hasil pemikiran kreatif berlandaskan antroposentrisme. Sedangkan antroposentrisme dapat dikatakan merupakan elemen dasar bagi pemikiran modern yang tumbuh di Barat dan kemudian menjalar ke dunia Muslim dengan segala corak adaptasi dan modifikasinya.

Hal ini berlainan dengan sudut pandang dan dasar-dasar ontologis pemikiran revivalisasi Islam. Revivalisasi Islam didasarkan pada pra konsepsi teosentrisme. Setiap sesuatunya berpangkal dan berlabuh pada Tuhan. Tengoklah falsafah di balik konsepsi Bank Syariah. Secara total, Bank Syariah merujuk pada aturan-aturan syariah yang ketat. Konsep muamalat di dalam Islam tidaklah sekadar berasaskan saling menguntungkan, tetapi juga harus memenuhi tuntutan syariah, seperti: apakah cara dan produknya sudah halal? Semua bentuk muamalat dalam Islam dibingkai dalam pengabdian (ibadah) kepada Allah.

Menariknya, dua institusi (demokrasi dan Bank Syariah) ini, dapat eksis dan berkembang di dunia Muslim dewasa ini. Keduanya dapat menjadi sample dari potret dua arus pemikiran yang berkembang dan saling bergumul di dalam dunia Muslim kontemporer. Bil khusus, di Indonesia.

Kasus Indonesia sebagai sample dari potret dunia Muslim kontemporer menyajikan gambaran dinamika dan sejarah yang menarik untuk ditelaah.

Sejak Negara ini didirikan pada 1945, gerakan politik Islam mainstream tidak menolak demokrasi, baik praktiknya, kelembagaannya, hingga filsafatnya. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dll, sedari awal sama sekali tidak memiliki keberatan atas sistem demokrasi yang diproyeksikan sebagai basis prinsipil pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Dengan aktif mereka ambil bagian dalam setiap Pemilu yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu.

Bahkan NU, sebagai representasi tradisionalisme Islam di Indonesia, tidak pernah terdengar mengajukan keberatan dan penentangannya terhadap gagasan demokrasi yang merupakan hasil kreatif dari pemikiran Barat modern—meskipun memiliki akar pada budaya Yunani kuno. Bahkan NU menunjukkan dirinya sebagai pembela demokrasi yang paling kuat, terutama di masa-masa belakangan. Sungguh mengejutkan, di titik (demokrasi) ini, antara kelompok tradisionalisme Islam dan modernisme Islam seperti NU dan Muhammadiyah, NU dan Masyumi, NU dan HMI, dan sekarang NU dan PKS, dapat sejalan dalam pandangan terhadap demokrasi, setidaknya pada urgensi dan fungsi demokrasi bagi pengelolaan kekuasaan.

Baru belakangan saja, mulai terdengar suara lain di dalam tubuh umat Muslim Indonesia yang menetang demokrasi, seperti yang ditunjukkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, jamaah Salafi, MMI, dan sejenisnya. Tampaknya, varian yang baru ini belum lama hadir di panggung sosial politik Indonesia, dan mereka memiliki akar pada dinamika sosial politik yang terjadi di Timur Tengah  kontemporer.

Apa yang ditampilkan oleh varian baru dari dinamika Islam di Indonesia HT, jamaah Salafy, dll), seperti yang kita sebutkan di atas mewakili gelombang revivalisasi terbaru di dunia Muslim yang tiada habis-habisnya, sejak paham Wahabi muncul di Saudi Arabia pada abad ke-18 M. Perbedaannya dengan revivalisme kontemporer, Wahabi lebih terfokus pada usaha pemberantasan unsur-unsur syirik yang berkembang dalam praktik Islam. Sementara revivalisme kontemporer lebih bernuansa pemikiran dan politik yang mengambil bentuk penentangan terhadap dominasi Barat terhadap dunia Muslim.

Penentangan ini berkembang menjadi aksi penyingkiran terhadap setiap atribut dan doktrin Barat di dalam praktik Islam, terutama sekali dalam wilayah sosial, ekonomi dan politik. Itulah sebabnya mengapa demokrasi yang paling kerap menjadi sasaran serangan dan kritik disebabkan demokrasi diidentifikasi sebagai konsepsi asing (Barat) dan kebetulan telah menjadi sistem politik yang diterapkan di dunia Muslim pasca kolonial. Agaknya, demokrasi telah jatuh menjadi batu ujian sekaligus arena pertentangan yang paling sengit di dunia Muslim, antara pendukung revivalisasi Islam, modernisasi Islam, dan sekaligus Barat.

Gerakan revivalisasi yang biasanya juga memiliki wajah lain, yakni purifikasi, berhadap-hadapan dengan dua pihak secara serentak: Barat dan modernis Muslim. Sudah tentu bahwa Barat dan modernis Muslim berdiri satu baris sebagai pendukung demokrasi di dunia Muslim. Sejauh ini, pergulatan mereka tampaknya masih akan berlangsung lama.

Islamisasi Sains, Proyek Revivalisasi Yang Belum Selesai

Salah satu gagasan penting revivalisasi Islam yang sempat mencuat dalam perdebatan intelektual adalah apa yang dikatakan dengan islamisasi sains. Diskursus ini mengemuka pada tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Kadang-kadang disebut juga dengan istilah islamisasi ilmu. Diskursus ini sempat menyita perhatian akademisi dan intelektual Muslim di berbagai negara. Ditiupkan oleh penganjurnya yang paling terkenal, Ismail Raji’ Al-Faruqi dari sentra peradaban Barat modern, Amerika Serikat. Kemudian mendapat sambutan dari berbagai kalangan intelektual Muslim, mulai dari Arab Saudi, Sudan, London, Pakistan, hingga Asia Tenggara. Dari Asia Tenggara muncullah nama yang disegani dalam diskursus islamisasi ilmu ini, yakni Syed Muhammad Naguib Al-Attas.

Pada intinya, proyek islamisasi sains menghendaki sebuah cara pandang dan cara pencapaian fakta ilmiah (epistemologi) yang tidak bias Barat. Gagasan ini timbul sebagai jawaban para intelektual Muslim terhadap cara pandang ilmiah Barat yang telah mapan.

Telah disadari bahwa terdapat elemen yang tipikal Barat dalam epistemologi yang telah mapan dalam dunia sains. Elemen tipikal Barat dalam dunia ilmiah tersebut berbau sekularisme dan mengabaikan elemen pengabdian kepada Tuhan sebagaimana yang dikehendaki keyakinan Muslim. Para penganjur islamisasi ilmu menyadari implikasi dan bahaya yang ditimbulkan oleh karakter sains Barat tersebut. Di antaranya adalah akan berujung pada ketidakterkendalian aktivitas eksploitasi terhadap alam dan kemanusiaan atas nama kepentingan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh pandangan Barat bahwa pada dasarnya sains adalah bebas nilai.

Demikianlah diskursus itu berkembang hingga menghasilkan upaya penyusunan kembali sistem dan struktur kurikulum di dalam institusi pendidikan di dunia Muslim yang banyak mengadopsi sistem kurikulum Barat. Dan usaha pengejewantahan yang lebih maju adalah didirikannya Universitas Islam Internasional Islamabad dan Malaysia. Pada tingkat organisasi yang bersifat internasional, didirikannya International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Akan tetapi, sejak Universitas Islam Internasional Islamabad didirikan pada 1985 hingga dewasa ini, sebagai contoh saja, tampaknya tidak ada perkembangan yang menjanjikan yang dapat dihasilkan oleh institusi pendidikan Muslim tersebut dalam rangka menjawab persoalan di balik proyek islamisasi ilmu. Memang adalah tidak adil untuk menuntut secara terburu-buru akan hasil dari keberadaan lembaga semacam itu. Namun, bukankah telah berlalu waktu lebih dari dua dekade sejak lembaga itu didirikan

Sebagaimana kritik yang diajukan oleh Ziauddin Sardar, lembaga pendidikan semacam Universitas Islam mengandaikan diri sebagai alternatif dari universitas yang ada di Barat. Karakter alternatif semacam itu dapat menjadi masalah baru bagi dunia ilmiah di dunia Muslim.

Subversi yang tak sengaja dari alternatif Islam pada disiplin Barat memiliki dua akibat serius. Pertama, dengan menjadikan Islam alternatif suatu sub spesies dari disiplin Barat, menjadikan disiplin Barat dan metodologinya sebagai pemutus dari akal yang berharga dan bernilai serta akal yang tidak berguna. Kedua, mentalitas “Islam dan X” mengabaikan validitas independen dari disiplin Islam seperti Ekonomi Islam, Arsitektur Islam, Teori Politik Islam, dan Sains Islam. Tentu saja dalam kenyataan, semua disiplin Islam berada sebagai sub spesies dari genus Islam dan menurunkan validitas, orientasi nilai dan metodologinya dari pandangan dunia Islam, dan bukan dari disiplin Barat yang berlawanan

Jebakan lain dari paradigma reaksioner yang sedikit banyak terdapat dalam gagasan islamisasi sains adalah apakah penerapan islamisasi sains terbatas pada isu-isu tipikal dalam dunia Muslim ataukah akan relevan juga dalam wilayah-wilayah dunia lain yang bukan Muslim. Pertanyaan ini telah dikemukakan oleh DR. Abubaker A. Bagader, Ketua Jurusan Studi Islam, Universitas King Abdul Aziz, Jeddah.

Secara prinsip, saya juga sangat setuju dan mengerti akan perlunya upaya sistematis untuk melepaskan dunia Muslim dari rantai belenggu dominasi intelektual Barat yang nyaris sempurna dan terlembagakan. Akan tetapi, tampaknya masih perlu mengupayakan terobosan-terobosan yang lebih kreatif, inovatif dan bersifat keberlanjutan dalam berbagai ranah. Saya melihat, proyek islamisasi ilmu belakangan kehilangan gairahnya, daya inovatifnya, dan praksisnya dalam dunia Muslim.

Bila kita menoleh ke masa Islam klasik, para ilmuwan Muslim di masa itu yang juga berinteraksi dengan peradaban-peradaban yang canggih dan mapan seumpama Yunani, Persia, China, dan India, mampu menyerap buah peradaban lain tersebut tanpa harus kehilangan jati diri Islamnya. Untuk contohnya, tidak perlu kita uraikan lagi di sini bagaimana peradaban Islam berkembang di Spanyol maupun di Baghdad, disebabkan hal itu telah umum diketahui. Apa yang menjadikan mereka berhasil dengan usaha kreatif semacam itu adalah bahwa rupanya mereka, pertama-tama, tidak apriori terhadap budaya lain, dan kedua, mereka memiliki kemampuan yang kuat di dalam menyeleksi dan meracik bahan-bahan budaya luar tersebut demi kepentingan Muslim. Dalamnya, dan bermutunya tingkat keimanan merekalah yang membuat mereka berhasil dalam usaha intelektual yang kreatif tersebut.

Jadi, sebetulnya apa yang mendesak kita perlukan dalam menangani masalah penetrasi asing dalam budaya ilmiah kontemporer kita: islamisasikah, atau penguatan dan peningkatan mutu penghayatan kita kepada Islam?

Syahrul Efendi D

Mantan Ketum PB HMI MPO

Email : syahrul.ed@gmail.com