APBN Tanpa Hutang

HMINEWS.COM- Untuk kesekian kalinya, pemerintah mengajukan penambahan utang baru untuk membiayai pembengkakan defisit anggaran pada tahun 2010. Rencana tersebut terungkap dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN-P 2010 yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR.

Strategi membengkakkan defisit demi menambah penarikan utang baru memang bukan hal yang mengejutkan. Kebijakan ini terbukti menjadi strategi jitu Menteri Keuangan untuk memanjakan pihak kreditor dan para investor pasar keuangan dengan kebijakan utang berbunga tinggi (high cost debt). Sungguh irionis, kebijakan ini terus dijalankan meskipun presiden SBY berkali-kali memberikan arahan untuk mengurangi ketergantungan kepada utang, khususnya utang luar negeri untuk membiayai anggaran pembangunan.

Dalam RAPBN-P 2010 pendapatan negara dan hibah diperkirakan menjadi sebesar Rp974.819,7 triliun, atau 2,6 persen lebih tinggi dari target APBN 2010 sebesar Rp949.656,1 triliun. Dengan kondisi tersebut, perkiraan belanja negara adalah sebesar Rp1.104.636,6 triliun (17,6 persen terhadap PDB).  69,7 persen dari jumlah anggaran belanja negara tersebut dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sedangkan 30,3 persen lainnya dialokasikan untuk transfer ke daerah.

Terjadi defisit anggaran sebesar Rp129.816,9 triliun (2,1 persen terhadap PDB). Defisit anggaran dalam RAPBN-P 2010 tersebut berarti 32,5 persen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan defisit anggaran dalam APBN 2010 yang mencapai sebesar Rp98.009,9 triliun (1,6 persen terhadap PDB). Menghadapi situasi semacam ini, pemerintah kembali mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran. Meskipun terdapat sumber lainnya yang tidak berasal dari utang, tetapi jumlahnya tidak signifikan bila dibandingkan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari utang.

Dalam RAPBN-P 2010, penarikan utang baru direncanakan akan diperoleh pemerintah dari penerbitan Surat Berharga Negara (netto) sebesar Rp106.278,2 triliun, dan penarikan utang luar negeri sebesar Rp55,4 triliun. Utang luar negeri terdiri dari penarikan utang program sebesar Rp30,8 triliun dan utang proyek sebesar Rp24,6 triliun. Jadi total penarikan utang baru baik dalam bentuk surat utang maupun utang luar negeri tahun 2010 direncanakan sebesar Rp161,7 triliun.

Meski demikian, jumlah penarikan utang baru sebagaimana digambarkan di atas masih lebih kecil dari total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri yang berjumlah Rp235.894,5 triliun. Angka tersebut didapat dari jumlah pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri sebesar Rp112.452,8 triliun, cicilan pokok utang LN Rp55.901,3, dan jumlah SBN jatuh tempo tahun 2010 sebesar Rp67.540,4 triliun. Secara sederhana hitung-hitungan seperti ini memberikan kita pengertian bahwa APBN Indonesia pada tahun 2010 masih menjadi target penghisapan untuk melunasi pembayaran utang kepada kreditor asing dan investor pemilik surat berharga negara. Apalagi jika dibandingkan dengan rencana total penerimaan SDA tahun ini yang hanya berjumlah Rp160.512,7 triliun, tentu tidak akan cukup jika digunakan untuk membiayai pembayaran utang.

Tragedi Rakyat

Paradigma neoliberal yang dianut pemerintah dalam mengelola anggaran negara, menjadi pangkal masalah dari praktek perbudakan utang. Defisit anggaran yang membengkak setiap tahun dipertahankan agar memberi celah bagi penarikan utang-utang baru untuk membiayai defisit anggaran dan membayar cicilan utang. Untuk memenuhi target tersebut, paling mudah bagi pemerintah adalah dengan menawarkan suku bunga yang tinggi kepada investor untuk penerbitan surat berharga. Pada kasus utang luar negeri, pemerintah dengan mudah menerima begitu saja tawaran utang dengan syarat yang ketat dan mengikat dari pihak kreditor tanpa didahului pertimbangan yang jelas bagi kemaslahatan rakyat dan kepentingan nasional.

Strategi penerbitan surat utang berbunga tinggi memang dapat memenuhi target pembiayaan defisit. Tetapi, strategi ini justeru akan berdampak negatif terhadap sektor riil. Kesempatan sektor swasta untuk mencari pembiayaan dengan menerbitkan obligasi makin terbatas akibat harus berkompetisi dengan tingginya yield obligasi pemerintah (Saparini, 2010).

Bagi para pendukung neoliberal, strategi pemerintah ini dianggap sebagai kelaziman dalam suatu perencanaan ekonomi. Utang-utang baru yang digunakan untuk membiayai pembangunan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi cara ini jelas merupakan kesalahan besar pemerintah yang terus dibiarkan dan pada akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat. kelaziman semacam ini sesungguhnya telah melahirkan sebuah situasi, meminjam istilah Patricia Adams (2002) sebagai ”The Tragedies of Commons (Tragedi Rakyat)”. Begitu mudahnya pemerintah menarik utang-utang baru berbiaya mahal, telah menjelaskan bahwa rakyat gagal menegosiasikan aturan-aturan yang menetapkan boleh atau tidak, berapa banyak, untuk kepentingan apa dan siapa yang berhak menerima proyek utang dalam setiap keputusan pemerintah. Karena setiap sen utang yang dibuat, menimbulkan konsekwensi beban bagi rakyat baik secara finansial maupun dampak sosial-ekonomi

Karena itu belajar dari pengalaman pengelolaan utang selama ini, seharusnya pembahasan RAPBN-P 2010 mempertimbangkan dua hal berikut: Pertama, Penarikan utang baru akan menjadi pekerjaan sia-sia di tengah penyerapan anggaran yang masih buruk. Semakin diperparah dengan praktek pemborosan pada proyek-proyek yang tidak prioritas, tidak produktif dan kebocoran anggaran yang sangat besar. Dalam konteks semacam ini, penambahan utang baru memberi peluang bagi praktek penyelewengan di tingkat pengelola proyek utang. Kedua, peningkatan beban pembayaran utang setiap tahun telah menggeser orientasi kebijakan politik anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pembayaran utang yang terlalu besar menyebabkan terjadinya perampasan hak rakyat untuk menikmati hasil dari kegiatan ekonomi nasional. Penerimaan negara sebagian besar digunakan untuk membayar utang kepada kreditor asing dan investor pemegang surat berharga negara.

Sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah dan DPR membuat undang-undang untuk membatasi porsi pembayaran utang dalam APBN. Hal tersebut diupayakan dapat menghentikan praktek penyimpangan konstitusi dalam penyusunan anggaran negara yang terus memprioritaskan pembayaran utang. Saatnya menghentikan klaim representasi oleh Pemerintah yang kerap meminjam secara kolektif atas nama rakyat, dan selanjutnya mewariskan utang kolektif ini kepada anak-cucu kita yang akan bertanggung jawab untuk membayar dengan jumlah yang sangat besar. Melalui mekanisme ini, dan cara berfikir ini, sejumlah orang mendapat kekuasaan dengan menggadaikan harkat dan martabat bangsa sendiri demi mendapat uang receh dari utang.

Dani Setiawan (Ketua Koalisi Anti Utang)

(danisetia@gmail.com)