Nasrudin Dibunuh Saat Antasari Usut Kasus IT KPU, Mengapa?

Jakarta, HMINEWS.COM- Sejumlah pihak mempertanyakan, mengapa penangkapan Antasari berbarengan dengan pengusutan skandal IT KPU yang sedang dilakukannya? Apakah ada konspirasi di balik semua ini? Sebelumnya, mantan Ketua KPK Antasari Azhar sendiri pernah mengatakan saat terjadinya kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen, dirinya tengah menangani kasus dugaan korupsi pengadaan IT KPU.

“Perlu saya sampaikan, bahwa saya sebagai Ketua KPK pada waktu itu yakni pada kurun waktu November 2008 sampai dengan April 2009 memiliki tugas yang ekstra berat. Banyak kasus-kasus strategis yang sedang dilakukan penyelidikan tentang dugaan adanya kasus korupsi. Di antaranya pengadaan IT KPU, pengaturan upah pungut di pusat maupun di daerah. Serta kasus Masaro proyek SKRT yang kemudian bergulir menjadi adsanya upaya penyuapan pada tubuh KPK,” paparnya saat membacakan pledoi di Pengadilan Jakarta Selatan, Kamis (28/1).

Sebelumnya, Antasari Azhar dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan hukuman mati karena dianggap terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Nasruddin. “Hampir sebagian besar waktu saya terfokus untuk melaksanakan tugas negara yang diembankan kepada saya selaku ketua KPK yang saat itu Indonesia dapat memperbaiki citra dan kepercayaan di kalangan pelaku bisnis internasional dalam rangka menarik investasi asing untuk pembangunan ekonomi nasional,” katanya.

Dimana fakta-fakta baru tersebut, sambungya, mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kaitan dengan hilangnya nyawa Nasrudin. Sehingga apa yang didakwakan oleh penuntut umum adalah sangat sumir dan terkesan sangat dipaksakan. Begitu pula, kata dia, tuntutan penuntut umum yang disusun dengan mengenyampingkan atau tidak memuat dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara utuh, hanya demi untuk mencapai tuntutan yang maksimal.

“Bukannya tuntutan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip untuk keadilan. Dengan demikian tuntutan penuntut umum tidak memenuhi asas kebenaran materiil yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana,” imbuhnya. []Rima/ham