SBY-BOED Gagal; 64 Elemen Pergerakan Mendesak Mundur SBY (foto:detik)

HMINEWS.COM- Sekitar 64 organisasi lintas agama dan golongan mau mendemo turunkan SBY-Boed. Gerakan ekstra-parlementer yang ingin menjatuhkan Presiden SBY-Boed mendapat angin segar dari parlemen. Vokalis DPR asal Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, mendukung para aktivis yang berencana melakukan demo pada 10-20 Oktober mendatang.

Menurutnya, para aktivis mungkin memiliki hitung-hitungan sendiri. Jika pemerintah dianggap gagal, para aktivis sebagai rakyat dan warga negara berhak melakukan demonstrasi.

Di alam demokrasi, kata Akbar, rakyat berhak menyampaikan pendapat dan mengekspresikan idenya. Bahkan, rakyat berhak mengambil kembali mandat yang sudah diberikan kepada pemerintahan SBY.

“Pemegang kedaulatan dan pemilik negeri ini adalah rakyat,” imbuh Akbar kepada INILAH.COM, Senin (27/9).

Akbar meyakini gerakan aksi yang dilakukan masyarakat sipil pasti disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. “Pasti ada yang salah dalam pemerintah,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, para aktivis sudah mulai gerah untuk turun gelanggang dan berdemo di jalanan atau gedung parlemen. Mereka tidak puas lantaran kinerja pemerintahan SBY melempem. Rakyat tidak juga merasakan kesejahteraan.

Para aktivis tengah menggalang kekuatan untuk menggelar Gerakan 10/10, yakni demonstrasi mengerahkan massa mulai 10 Oktober mendatang dan berpuncak pada peringatan satu tahun dilantiknya Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. SBY-Boed dinila gagal dan delegitimas, karena kehidupan ekonomi rakyat terpuruk makin dalam.i.

Pada 20 Oktober mendatang diperkirakan satu juta orang turun ke jalanan. Mereka akan mengusung desakan Presiden SBY segera mundur dari jabatannya. Massa akan mengepung dan menduduki Istana Presiden.

Unjuk rasa itu dimotori aktivis senior Petisi 28, Haris Rusli. Lebih dari 10 organisasi massa bakal ikut bergabung, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Indonesia, Federasi Serikat Petani Indonesia, Aliansi Buruh Mengunggat, dan Bendera.

“Tuntutan utama kita, turunkan SBY, turunkan harga, usir penjajah-penjajah asing (perusahaan-perusahan neolib) dan usut tuntas skandal Century,” ujar Haris Rusli di Jakarta, Minggu (26/9).

Untuk mematangkan aksi, para aktivis akan menggelar pertemuan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 28 September 2010.

Di mata para aktivis, atau mereka dari kalangan pergerakan seakan sepakat menyatakan, hingga jelang satu tahun umur pemerintahan SBY-Boediono, adalah sebuah duet kegagalan. Konsekwensi pemerintahan yang gagal adalah harus turun dan diganti.

“Lima tahun kepemimpinan SBY dan setahun pemerintahan SBY-Boediono kondisi Indonesia makin terpuruk, tidak ada peningkatan kualitas kehidupan di segala aspek kehidupan,” ujar salah satu aktivis yang juga salah juru bicara kelompok pergerakan Petisi 28, Masinton Pasaribu kepada tribunnews, Senin (27/9).

Sejak pertama kali pemerintahan SBY-Boediono resmi menjalankan tugasnya, Petisi 28, bersama para aktivis lainnya, ‘paling rajin’ memberikan kritikan pedas. Hingga saat ini. Banyak kasus yang disoroti, mulai dari penanganan kasus skandal bailout Bank Century.

Kasus terkini, saat tercengangnya publik saat Mahkamah Konstitusi menyatakan, salah seorang pembantu Presiden SBY, setingkat menteri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, sebagai jaksa agung ilegal. Persoalan lanin juga menjadi sorotan kalangan peregerakan.

“Tingkat  kesejahteraan rakyat mengalami penurunan, disana-sini rakyat merasakan kesulitan hidup, lapangan kerja yang terbatas, harga-harga yang melambung tinggi, kebebasan beribadah yang dipersulit, kedaulatan negara yang merosot, dan lain-lain. Ketidakmampuan SBY-Boediono dalam mengelola dan memimpin pemerintahan adalah sumber utama segala permaslahan yang mendera negara dan bangsa Indonesia saat ini,” Masinton memaparkan.

Ditegaskan, tak ada dasar argumentasi untuk mempertahankan pemerintahan SBY-Boediono yang sudah gagal ini selain bersatu padu turun ke jalan kepung istana negara dan menggantikannya dengann membentuk pemerintahan yang pro kedaulatan nasional dan pro rakyat.

“Pada tanggal 20 Oktober hingga 28 Oktober  nanti, adalah momentum perlawanan setahun pemerintahan SBY-boediono, dan sumpah pemuda. Mulai bulan Oktober 2010 ini kami kelompok gerakan akan terus menggalang perlawanan berbagai elemen rakyat hingga SBY-Boediono mundur dan meletakkan jabatannya,” Masinton menandaskan lagi.

Sembilan orang bakal menjadi barikade di barisan paling depan saat aksi unjuk rasa 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (28/1/2010). Nantinya, barisan barikade ini akan mengenakan kaus dengan tulisan “SBY Gagal”.

“Nanti ada 9 orang kan. Itu dipilih karena SBY kan suka angka 9,” kata koordinator lapangan gerakan aksi, Ton Abdilah Haz, saat rapat koordinasi persiapan aksi 28 Januari 2010 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (26/1/2010).

Ton melanjutkan, format aksi unjuk rasa di barisan berikutnya akan diisi oleh barisan pelopor 100 orang. Kemudian, ada juga pasukan pembawa panji-panji atau bendera yang akan dibawa oleh perwakilan dari 64 organisasi yang ikut dalam aksi ini.

“Kemudian, ada barisan massa aksi di baris paling belakang, sekitar 8.000 orang. Kami minta agar masing-masing massa tidak cair ke mana-mana,” ungkapnya.

Soal keamanan, Ton mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Adapun dari pihak internal, keamanan disiapkan dengan estimasi satu banding 100 massa. “Kami juga akan buat barisan border massa manusia yang mengelilingi aksi massa,” tandasnya.

Aksi ini akan diikuti sekitar 64 organisasi, termasuk PBNU, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Angkatan 66, Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Kontras, Aku Indonesia, BEM UMJ, UNAS, dan Gempur.[]rima