Wakil Ketua DPD Laode Ida (matanews.com)

HMINEWS.COM- Aksi penolakan terhadap megaproyek pembangunan fasilitas parlemen semakin luas. Tak hanya muncul penolakan terhadap rencana pembangunan gedung mewah DPR senilai Rp 1,6 triliun. Upaya tinjau ulang merembet ke proyek pembangunan kantor perwakilan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di setiap provinsi.

Proyek gedung DPD di daerah itu memang cukup besar. Nilainya sekitar Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar per provinsi. Wakil Ketua DPD Laode Ida meminta rencana tersebut ditunda dan dikaji ulang. Dia khawatir kesan mewahnya gedung di setiap ibu kota provinsi itu memperburuk citra lembaga parlemen di mata publik.

“Saya dapat teguran dari sejumlah rekan di luar DPD. Sebab, yang ditonjolkan dari pembangunan kantor itu adalah kemewahan,” kata Laode di Jakarta kemarin (4/9). Menurut dia, yang paling penting bukan pengadaan gedung. Melainkan, fungsi kantor, yakni membangun komunikasi dengan konstituen.

“Perlu dikaji ulang untuk menemukan standar ideal yang sederhana. Kalau perlu, cukup menyewa dulu atau bekerja sama dengan meminta dukungan penyediaan tempat dari pemda,” ujarnya.

Laode menegaskan, yang perlu diperjuangkan sebagai prioritas DPD adalah penguatan kewenangan atau efektivitas kerja. Kalau memiliki gedung mewah di daerah, sementara aspirasi konstituen tidak bisa diwujudkan karena kewenangan yang lemah, dia khawatir citra DPD memburuk di mata publik daerah.

“Boleh jadi DPD malah terdemoralisasi secara sosial,” papar wakil dari Sulawesi Tenggara itu.

Terpisah, anggota Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD Muhamad Asri Anas mengatakan, pembangunan kantor DPD di setiap ibu kota provinsi merupakan amanah pasal 227 ayat 4 UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Bahkan, pasal 402 memberikan deadline dua tahun kepada pemerintah untuk merealisasikannya secara bertahap, terhitung sejak disahkannya UU MD3 pada 29 Agustus 2009.

Menurut Asri, permintaan penundaan yang disuarakan oleh Laode tak terlepas dari kencangnya penolakan terhadap pembangunan gedung baru DPR dan rumah aspirasi bagi para anggota DPR di setiap dapil. “Pak Laode, tampaknya, hanya panik. Seharusnya, itu tidak perlu,” ucap anggota DPD dari Sulwesi Barat tersebut.

Selain menjalankan amanah undang-undang, Asri menegaskan bahwa kantor itu bertujuan mengoptimalkan keterbatasan fungsi DPD, bukan kongkalikong tertentu. Melalui kantor DPD, komunikasi dan penyerapan aspirasi dari stakeholder daerah dengan para anggota DPD bisa lebih efektif. “Kewenangan DPD yang lemah harus sedikit diatasi dengan manajemen aspirasi yang kuat,” tegasnya.

Dia menambahkan, bila pembangunan itu dibatalkan, seluruh aparat negara, termasuk DPR dan pemerintah, bisa dianggap melanggar undang-undang. “Maka, tidak ada teman DPR yang berkeberatan. Soalnya, yang mendasari lahirnya UU MD3 kan teman-teman DPR juga,” ungkap dia.

Asri menjelaskan, dana pembangunan kantor DPD di setiap provinsi sudah disepakati dalam APBN Perubahan 2010. Besarnya Rp 145 miliar. Dana tersebut sudah mencakup fee konsultan. Pada APBN 2011, DPD kembali mengusulkan anggaran Rp 600 miliar. Anggaran itu sudah mencakup biaya untuk berbagai fasilitas, terutama teknologi informasi. Jadi, totalnya sekitar Rp 745 miliar.

“Anggarannya nggak tinggi-tinggi amat, kok. Kantornya juga nggak mewah-mewah amat. Malah jauh lebih mewah gedung BPK di daerah,” papar dia.

Saat ini proses tender untuk konsultan berjalan. Pembangunan kantor itu diperkirakan mulai pada November-Desember tahun ini di sejumlah provinsi yang sudah siap. “Ada 18 provinsi yang sudah menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor DPD tersebut,” jelasnya.

Rencananya, luas lantai dasar kantor tersebut 570 meter persegi. Selain itu, bangunan tersebut terdiri atas 3-4 lantai. “Tapi, semuanya tetap bergantung kondisi daerah,” ungkapnya. Dia menambahkan, model pembagian anggaran ke setiap provinsi tidak sama. “Nggak mungkin bagi rata. Harga satuan di Papua nggak sama dengan Jawa,” ucap dia. [] Rima/ham