Anggota DPR dari Komisi Hukum Nasir Djamil (Foto : pastinews.com)

HMINEWS.COM- Mabes Polri dan Detasemen Khusus 88 Antiteror diminta transparan terkait aliran dana asing dan aktivitas yang dilakukannya. Anggota DPR dari Komisi Hukum Nasir Djamil mengatakan, transparansi penting untuk mencegah penyelewengan.

Ia mengatakan, seharusnya seluruh kesatuan dalam kepolisian bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan standar prosedur operasinya secara objektif. Apalagi dana tersebut didapat di luar APBN. “Tidak boleh ada yang ditutupi,” ujar Nasir, Selasa (14/9).

Politikus PKS ini menilai, publik tidak pernah mengetahui operasi yang dilancarkan Densus 88. Sehingga, ia mengkhawatirkan, bukan tidak mungkin Densus bekerja berdasarkan keinginannya semata, bukan menganut asas kepentingan publik.

Pemerintah Australia, seperti dikutip dari harian the Sydney Morning Herald dan the Age, telah mengirimkan petugasnya ke Maluku menyusul dugaan penyiksaan tahanan Republik Maluku Selatan oleh Densus 88. Australia menganggap penyelidikannya terhadap Densus 88 sebagai hal yang wajar, karena ikut membiayai secara rutin Densus 88 lewat Australian Federal Police (AFP).

Dalam laman AFP tercatat lembaga ini menyetorkan dana rutin jutaan dolar AS tiap tahun bagi Densus 88 dan Mabes Polri. Dana itu disalurkan melalui Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

Harian the Age dan Sydney Morning Herald menyatakan, dana sebesar 40 juta dolar AS dikucurkan Australia untuk pendirian JCLEC. Tiap tahunnya dikucurkan dana sebesar 16 juta dolar AS. Sementara di laman JCLEC tercatat, Australia sejak 2004 melipatgandakan bantuannya untuk JCLEC menjadi 20 juta dolar AS per tahun, terutama untuk program kontraterorisme.

Selain Australia, Amerika Serikat juga turut membiayai Densus 88. Reuters pada 18 Maret 2010, mengutip dokumen dari Deplu AS sejak tahun 2003 yang aktif membiayai program kontraterorisme di sejumlah negara lewat Antiterorism Assistance Program (ATA). Dalam laporannya ke Kongres AS pada 2005, misalnya, ATA mengucurkan dana 5,4 juta dolar AS untuk Densus 88.

Guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, penyelidikan Australia atas aksi Densus 88 bukan terkait isu HAM, tapi untuk akuntabilitas anggaran yang mereka kucurkan. “Akuntabilitas penting dilakukan agar tidak dipermasalahkan oleh publik Australia,” katanya.

Hikmahanto menegaskan, pemerintah harus tegas menolak intervensi Australia atas Densus 88. Penyelidikan atas Densus 88 bisa dilakukan oleh internal pemerintah, pers, maupun LSM Indonesia.

Tolak Australia

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, Mabes Polri sudah mengirimkan tim ke Maluku untuk menyelidiki dugaan penyiksaan tahanan RMS. Djoko menambahkan, penyelidikan itu tidak bisa dilakukan oleh pihak lain dari negara luar karena ini merupakan urusan dalam negeri.

“Itu kan baru tuduhan. Jadi, isu-isu seperti itu pasti direspons dengan baik oleh kepolisian. Saya kok menyangsikan masih ada penyiksaan seperti itu,” kata Djoko.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso menegaskan, negara asing tidak memiliki otoritas untuk memeriksa anggota Densus 88 atas dugaan penyiksaan tahanan. “Tidak ada otoritas dari negara asing bisa memeriksa anggota kita dong ya.”

Ketika ditanya apakah Densus menerima dana jutaan dolar AS dari Australia, Bambang mengatakan, bantuan itu tidak selalu berupa uang. “Bantuan kan bisa dipilah-pilah dalam bentuk kerja sama dan lain-lain, dihitung dalam bentuk dolar ya silakan aja.”[]republika/ham