Jakarta, HMINEWS-   Sejumlah RUU, anggota DPR melakukan studi banding ke luar negeri. Kegiatan ini mendapat sorotan dari masyarakat. Program semacam itu pun dinilai terlalu mengada-ada. Berbagai kalangan meihat, DPR sama dengan penjahat berdasi  karena boros dan bermubazir ria ke luar negeri. Tidak ada sense of urgency, sense of direction dan sense of crisis karena memang watak politisi kita masih oportunis dan mirip para bajingan berdasi.

‘’Anggota DPR itu kan ndablek, ini bukti kejahatan oleh politisi berdasi yang tak berkeringat di mata rakyat kecuali ketika mau pemilu.  Korup, dan zalim sekali,’’ kata pengamat  politik Umar Hamdani,  yang juga Direktur LSIK  (Lembaga Studi Islam dan Kultur) Jakarta.

“Ilmu dan pengetahuan ada di sekitar kita. Studi banding tidak perlu. Kalau  membandingkan itu tidak membandingkan satu negara dengan yang lain, tapi dengan banyak negara. Hal itu bisa dilakukan dengan buku, jurnal, media, internet,” ujar pengamat politik Andrinof Chaniago kepada detikcom, Minggu (19/9/2010).

Menurut dia, ketika hendak melakukan komparasi UU, yang perlu dilihat adalah produk UU-nya. Untuk mendapatkan dokumen tersebut, maka bisa meminta bantuan kedutaan besar negara tersebut yang ada di Indonesia, atau sebaliknya mengerahkan kedutaan besar RI yang ada di negara tersebut.

“Bukan metode yang benar, kalau apa-apa studi banding. Studi itu bisa dengan research data literatur dulu. Baru kelihatan urgensinya apa perlu sampai ke luar negeri,” sambung Andrinof.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Priyo Budi Santoso yang menyatakan kritik kepada DPR dinilai tidak adil karena pemerintah, yang lebih banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, tidak mendapat kritik sebanding. Terkait hal ini, Andrinof menilai pemerintah dalam ha ini eksekutif memang memiliki program kunjungan ke luar negeri.

“Pemerintah itu eksekutif yang memang punya program untuk menjalin hubungan dan lainnya,” ucapnya.

Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nuralam menyebut ada 32 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan melakukan plesiran ke luar negeri. Namun Arif belum tahu secara pasti siapa saja anggota DPD tersebut.

“Secara pasti dalam bulan ini 32 anggota DPD kunjungan kerja ke luar negeri,” ujarnya di kantor TII, Jl Senayan Bawah, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2010).

Arif mengaku mendapat informasi ini dari salah seorang anggota DPD yang minta disembunyikan identitasnya. Rencananya mereka akan mengunjungi lima negara.

“Salah satunya Rumania,” katanya.

Arif sendiri belum mengetahui secara pasti anggota DPD tersebut akan membahas apa dalam kunjungannya ke luar negeri. “Saya belum dapat infonya,” tutup Arif. [] rima/lara