Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga, diantaranya TI Indonesia, ICW, IBC dan Mappi, mendesak DPR menghentikan kegiatan plesiran studi banding ke luar negeri, Kamis (16/9/2010). (foto : Kompas)

HMINEWS.COM- Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan dari berbagai elemen seperti  Transparancy International Indonesia, Indonesia Corruption Watch, IBC dan Mappi mendesak Pimpinan DPR  untuk segera menghentikan sementara kegiatan studi banding ke luar negeri. Desakan itu disampaikan dalam jumpa pers  Kamis (16/9/2010), di Kantor TI Indonesia, Jakarta Selatan.

Menurut peneliti TI Indonesia, Dwipoto Kusumo bahwa Kegiatan studi banding dinilai lebih kental dengan “plesiran” dan dilakukan secara tidak transparan.  oleh karena itu kami  mendesak pimpinan dan fraksi di DPR untuk menghentikan sementara sembari mengevaluasi seluruh aktivitas kunjungan kerja ke luar negeri agar kunjungan kerja lebih efektif dan efisien.

Seperti diberitakan, Tim Panja RUU Kepramukaan Komisi X DPR bertolak ke tiga negara (Korea Selatan, Jepang dan Afrika Selatan) untuk studi banding kepramukaan negara yang dikunjunginya. Perjalanan ini diinformasikan memakan anggaran hingga Rp3,7 miliar.

Hal yang sama juga akan dilakukan Panja Holtikultura Komisi IV yang akan  bertandang ke Belanda dan Norwegia. “Selama ini, jangankan hasilnya, akuntabilitas penggunaan anggaran juga tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Dwi.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan mengungkapkan, ketidaktransparanan Dewan dalam menyampaikan hasil kunjungan kerjanya menimbulkan pertanyaan dan keraguan publik bahwa perjalanan ke sejumlah negara itu murni untuk kepentingan tugas legislasi.

“Lebih berkedok studi banding, tapi sesungguhnya jalan-jalan. Karena kita tidak pernah tahu apa progress setelah mereka plesir ke luar negeri,” ujar Dahlan.

Kegiatan studi banding juga dinilai tidak berkorelasi positif dengan kinerja Dewan. Dari target legislasi 70 RUU, hingga saat ini DPR baru menyelesaikan 7 UU.[]kompas/ham