”]

HMINEWS.COM- DPRD Asahan Terpecah!Demikian judul berita salah satu harian yang saya baca secara online dua hari lalu.Judul tersebut memprovokasi saya menulis catatan ini untuk mengawali diskusi tentang prosepek lembaga perwakilan rakyat di Asahan dalam menjalankan fungsi  kontrol terhadap Pemerintahan Taufan Surya selama lima tahun ke depan.

Benarkah para anggota Dewan [baca: DPRD Asahan] sedang menuju perpecahan sebagaimana dilansir media masa tersebut? Apakah gagalnya Sidang Paripurna Senin kemarin semata-mata dikarenakan minimnya kapasitas Pimpinan Dewan dalam mengelola manajemen konflik di lingkungan mereka? Bagaimana pula dengan rumor tentang latar belakang konflik karena tidak meratanya Dana Aspirasi yang condong  lebih besar dialokasikan fihak eksekutif [baca; Pemerintahan Taufan Surya] kepada  anggota partai-partai koalisi pendukung pemerintah, pemenang pemilukada?

Dalam tulisan sebelumnya, pernah saya ulas tentang  “Peluang dan Ancaman [pemerintahan] Taufan Surya” bahwa dukungan mayoritas dari partai politik yang ada di DPRD Asahan adalah modal yang sangat kuat bagi pemerintahan Taufan Surya untuk menciptakan stabilitas politik sehingga nantinya dapat menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan modal dukungan mayoritas tersebut [seharusnya] Pemerintahan Taufan Surya dapat lebih fokus menjalankan program-program kerjanya sebagaimana telah dijanjikan selama masa kampanye, dan berpeluang memperkuat fungsi pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif. Tetapi, insiden kegagalan Paripurna Senin kemarin beserta indikasi konflik yang melatarbelakanginya seolah memberikan pertanda buruk kepada kita.

Jika benar bahwa latar belakang konflik yang mengakibatkan gagalnya Paripurna adalah karena adanya “perlakuan” diskriminatif dari eksekutif dalam memberikan alokasi Dana Aspirasi kepada tiap-tiap anggota dewan yang konon lebih besar dianggarkan untuk para anggota Dewan yang berasal dari partai pendukung pemerintahan Taufan Surya, maka inilah catatan sejarah “kolusi dan dagang sapi” pertama yang tertoreh pada dinding kekuasaan Taufan Surya sejak pemerintahannya diresmikan.

Apabila praktik kolusi dan politik dagang sapi antara eksekutif dan legislatif tersebut terus menjadi sebuah kecenderungan, maka masyarakat Asahan tidak akan dapat berharap banyak dari gedung Dewan ini akan lahir sebuah presure positif. Padahal presure positif sangat diperlukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Dewan untuk mengawal pemerintahan agar tidak  melenceng dari cita-cita mensejahterakan rakyat Asahan.

Oleh karena itu menurut hemat saya gagasan untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada ketua Dewan yang dilanjutkan dengan  kocok ulang kursi ketua, bagi saya baik juga untuk dilakukan sepanjang penggantinya haruslah dari partai-partai non anggota koalisi pendukung pemerintahan Taufan Surya.

Gagasan untuk memberikan kursi ketua DPRD Asahan kepada partai non koalisi pendukung pemerintah Taufan Surya penting dipertimbangkan karena setidaknya dengan cara ini dapat diminimalisir adanya dominasi peran dalam pengambilan kebijakan/keputusan yang dimainkan oleh partai-partai koalisi pendukung Pemerintahan Taufan Surya. Walaupun saya sendiri sudah memperkirakan bahwa ide seperti ini amat sangat sulit [untuk tidak mengatakannya mustahil] disetujui dengan alasan pertimbangan argumentasi mayoritas perolehan suara. Karena kita tau bahwa partai-partai pemenang mayoritas semuanya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan taufan Surya.

Jika demikian, tampaknya sekali lagi kita tidak bisa berharap banyak kepada peran Dewan dalam melakukan kontrol sosial politik kepada pemerintah Taufan Surya. Sebab, realitas saat ini bahkan menunjukkan sebuah ironi bahwa justeru anggota Dewan-lah yang juga seharusnya menjada sasaran pengawasan masyarakat. Oleh karena itu yang diperlukan saat ini adalah penguatan peran pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan [eksektufif, legislatif dan yudikatif.

Apakah ini memberikan pertanda yang kuat kepada kita bahwa pada akhirnya masyarakat Asahan harus berjuang sendiri untuk mengawasi, mendorong, bahkan mendesakkan gagasan-gagasan perubahan kepada pemerintahan untuk sebuah cita-cita Asahan bersih dan sejahtera?

Judul asli tulisan Bem Simapaka “Menagkap Pertanda dari Gagalnya Paripurna”

[]Bem Simpaka