Profesor Harvard Kritik Kebijakan BLT SBY

HMINEWS.COM- Jauh-jauh datang dari Amerika Serikat Profesor David T. Ellwood, Dekan Universitas Harvard Kennedy School mengkritik kebijakan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono soal Kebijakan Bantuan Tunai Langsung (BLT) dalam acara Presidential Lecture yang mengambil tema “Creating Job, Reducing Poverty and Improving the Welfare of the People”.

Berikut kritik Profesor David T. Ellwood, Dekan Universitas Harvard Kennedy School dalam acara Presidential Lecture yang mengambil tema “Creating Job, Reducing Poverty and Improving the Welfare of the People” sebagaimana yang dilaporkan tempointeraktif  Rabu (15/09)

Kebijakan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat tak mampu  menurut  Dekan Universitas Harvard Kennedy School Profesor David T. Ellwood bahwa pemberian uang tunai tak akan menjawab permasalahan kemiskinan.

“Saya pernah bekerja dengan Presiden Clinton. Jika anda miskin kita akan tulis cek atau makanan. Semakin miskin anda semakin besar (bagian) anda. Itu membantu, tapi tidak menstimulasi pekerjaan dan keterampilan baru,” kata Ellwood  saat memberikan kuliah di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran menteri di Istana Negara, Rabu (15/09).

Ellwood mengatakan, pengentasan kemiskinan tak bisa dengan memberikan sejumlah uang atau makanan, melainkan dengan membuka sejumlah lapangan kerja baru. “Stragtegi yang bisa keluarkan masyarakat dari kemiskinan tidak dengan memberikan cek,” katanya. Pemberian cek atau uang tunai, Ellwood melanjutkan, “Tidak akan menghapus sebab utama kemiskinan.”

Selain itu Ellwood juga mengingatkan pengentasan kemiskinan tak cukup hanya dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga harus ada jaminan pertumbuhan tersebut merata. Ia melihat banyak yang pertumbuhan ekonominya kuat namun hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok. “Ketika hujan turun, apakah dinikmati semua atau hanya segelintir,” katanya.

Ellwood juga menyoroti masalah korupsi. Menurutnya, korupsi tak hanya mengambil semua sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi tapi sekaligus juga menjadikan perekonomian tak sehat. “Dimana pemerintah tidak memiliki kredibilitas lagi,” katanya. []dni