HMINEWS.COM- Ketetapan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi akan jabatan Hendarman Supandji ilegal tidak serta merta diakui pihak Kejaksaan Agung. Salah satunya, Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy yang menilai Hendarman masih sah sampai saat ini.

“Sah dunia akhirat, sampai nanti keppres turun,” tandas Marwan Effendy kepada wartawan di Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (24/9/2010).

Dia menjelaskan, pasal 19 huruf b UU Kejaksaan harus terlebih dahulu diamati. “Karena ada pasal 19 huruf b itu yang tidak dihapus. Itu harus dipahami yang dimasalahkan MK kan pasal 22. Pasal 22, masalah jabatannya harus ada waktunya, nanti suruh DPR mengubah itu,” terangnya.

Pada waktu pembacaan putusan, Ketua MK Mahfud MD tidak menyentuh pasal 22, hanya pasal 19. “Mahfud lupa waktu dibacakan putusan itu. Nah itu serta merta tetapi kenapa pasal 19 huruf b itu tidak disentuh? Yang disentuh hanya pasal 22. Kalau menyangkut perubahan pasalnya itu legislatif. Kalau itu menyangkut masalah pasal 19 berkait prerogatif presiden dan presiden dong bukan Mahfud,” ujar Marwan.

Putusan MK, sambungnya, bukan suatu kekeliruah tetapi belum bersifat menyeluruh. “Tidak salah, cuma maksud saya itu kan masih bersifat deklaratur. tidak serta-mereta, tidak otomatis. Kalau dibilang tidak ada eksekutornya, ada dong eksekutornya hanya kalau putusan pidana perdata ada jaksa dan panitera, tergantung substansinya,”paparnya.

Sekadar diketahui, MK memutuskan bahwa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak sah. Putusan ini sebagai jawaban atas gugatan yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Atas putusan ini, Presiden mengisyaratkan akan menunjuk Jaksa Agung baru dalam waktu dekat.okz/ham