Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar (foto : Antara)

HMINEWS.COM- Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)  menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seharusnya menarik anggota Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror yang ditempatkan di tiap kepolisian daerah (polda). karena Densus 88 sudah berada dibawah komando Kapolri.

Agar Densus tidak lagi dimobilisasi polda setempat untuk kepentingan lain di luar tugasnya. “Densus itu kan Detasemen Khusus, jadi harus untuk tugas-tugas tertentu, seperti terorisme,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/9/2010).

Jika Densus 88 masih ditempatkan di setiap polda dan kembali melakukan kesalahan, seperti dugaan penyiksaan di Ambon, maka penentuan siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan Densus 88 itu menjadi rumit. “Pertanggungjawabannya apakah kepada Kapolri atau kepada kapolda?” kata haris.

Selain mengubah struktur komando Densus 88, Polri harus mempertegas sistem penempatan anggota Densus 88 tersebut, “Apakah masih di daerah-daerah atau ditempatkan dalam satu markas Densus. Kalau masih di daerah, di polda, di tengah masyarakat, potensial dimobilisasi,” tuturnya.

Meskipun demikian, kata Haris, perubahan struktur komando Densus 88 ini patut diapresiasi jika memang bertujuan memperbaiki kinerja Densus. “Perlu dilihat motivasi di balik restrukturisasi ini. Apakah sebagai evaluasi dan rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan atau bukan?” imbuhnya.[]kompas/ham