HMINEWS.COM- LSI dan ICW  mendesak Presiden SBY agar mencari sosok yang  bersih dan kredibel untuk  menjabat Jaksa Agung baru. Pengangkatan Darmono sebagai Pelaksana Tugas menggantikan Hendarman Supandji, menurut Yusril sudah tepat. Karena sifatnya plt, maka SBY harus segera mencari figur Jaksa Agung.

Todung Mulya Lubis yang merupakan salah satu calon Jaksa Agung yang disebut-sebut bagi sebagian kalangan dianggap tepat. Berikut profil Calon Jaksa Agung, Todung Mulya Lubis :

T Mulya Lubis adalah pendiri dan Senior Partner dari Lubis Santosa & Maulana. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Sarjana Hukum) di tahun 1974 dan mengikuti kursus hukum di Institut Amerika dan Hukum Internasional di Dallas (1977). Todung Mulya Lubis memperoleh gelar master (LL.M) dari University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan Harvard University pada tahun 1987. Dia juga memegang Doktor Ilmu yuridis (SJD) dari University of California di Berkeley (1990). Dia berbicara bahasa Indonesia dan Inggris.

Todung Mulya Lubis ini banyak terlibat dalam praktek korporasi dan komersial serta penyelesaian sengketa karya perusahaan. Dia memimpin kelompok praktik korporasi dan komersial perusahaan dalam jumlah transaksi besar. Dia juga secara intensif terlibat dan memimpin penyelesaian sengketa perusahaan kelompok praktek di litigasi profil tinggi perusahaan. Todung  Mulya Lubis telah dijelaskan dalam Chambers Global sebagai “pendukung yang sangat efektif di Indonesia  dan seorang pelobi yang tak ternilai dengan profil luar biasa dan pengaruh yang sangat besar”. Ia juga tercantum dalam Pengacara Bisnis sebagai pengacara terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia (The International Who’s Who of Business Lawyers as a leading lawyer in dispute resolution in Indonesia). The Asia Pacific Legal, edisi 500 – 2006/2007 juga memilih T Mulya Lubis sebagai individu terkemuka yang berpengaruh besar dalam praktek penyelesaian sengketa di Indonesia.

T Mulya Lubis adalah anggota Asosiasi Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal / HKHPM) dan International Bar Association (IBA). Ia juga seorang Kurator berlisensi dan Administrator serta Konsultan Paten Terdaftar. Saat ini, ia adalah panel arbiter Dewan Arbitrase Nasional Indonesia (Badan Arbitrase Nasional Indonesia / BANI) dan Chambers of Commerce Internasional (ICC) Paris.

Selain kegiatan profesionalnya, T Mulya Lubis adalah dosen di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Ia mengajar subyek hukum yang terkait di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Beliau juga aktif sebagai pembicara dalam lokakarya di darat maupun lepas pantai, seminar atau konferensi di bidang hukum dan hak asasi manusia.

T Mulya Lubis adalah salah satu penulis produktif Indonesia dan telah menerbitkan sejumlah buku hukum serta ratusan artikel dalam publikasi hukum dan lainnya. Beberapa publikasi adalah:

* Hak Asasi Manusia dan Kami, Sinar Harapan, Jakarta, 1984;
* Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta, 1986;
* Hukum dan Ekonomi, Sinar Harapan, Jakarta, 1986;
* Peran Hukum dalam Mengembangkan Perekonomian Negara; Yayasan Obor, Jakarta, 1986;
* Mencari Hak Asasi Manusia: Hukum-Politik Orde Baru di Indonesia 1966 -, 1990 PT. Gramedia Pustaka bekerjasama dengan SPEC Foundation, Jakarta, 1993;
* Soeharto vs Jam: Cari dan Menemukan dari Kebenaran, Kompas Penerbit Buku Jakarta, 2001;
* Pengembangan dan Demokrasi, Tempo, 28 Maret 1992;
* SIUPP (Tekan Lisensi) Asuransi; Tempo, 9 Mei 1992;
* Lisensi Pencabutan, yang paling kejam dari Hukuman; Forum Keadilan, 10 Desember 1992;
* Korupsi, Tempo, September 19, 1999;
* RUU Yayasan: Kembalinya Paradigma Kekuasaan, Tempo, September 24, 2000;
* Pemerintah oleh Majelis; Tempo, 18 Februari, 2001;
* Reformasi Konstitusi; Tempo, 6 Mei 2001;
* Bebas dan Independen Kehakiman, Kompas, 31 Maret 2002;
* Pengadilan Pidana Internasional, Tempo, 14 April 2002;
* “Korupsi Peradilan”, Jalan Endless, Kompas, 30 Juli 2002;
* Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara: Kasus RUU Anti-Terorisme, Kompas, 3 Februari 2003;
* Komisi Pemberantasan Korupsi; Berita Tempo, 14 Februari 2003;
* Quo Vadis Advokat kami, Kompas, 3 April 2003;
* Akuntabilitas Profesi Advokat tersebut; Kompas, 24 April, 2003;
* Jayson Blair, Kasus Tempo dan Audit Jurnalistik, Kertas, Agustus 2003;
* Pengacara dan Uang, Tempo, 12 Januari 2004;
* Tanggung Jawab, Kompas, 28 Januari 2004;
* Aktiva Penerimaan; Kompas, 7 Desember 2004;
* Perkembangan Arbitrase Internasional di Indonesia, Jakarta Post, 10 Desember 2004

Todung Mulya Lubis

Todung Mulya Lubis juga terlibat dalam sejumlah besar organisasi non pemerintah. Dia adalah Ketua International Crisis Group Indonesia (ICG), Ketua Dewan Eksekutif Transparency International Indonesia (TI), Anggota Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Anggota Dewan Pengawas Pusat Untuk Reformasi Pemilu (CETRO), Anggota Dewan Pembina Yayasan TIFA, Pendiri Anggota Hak Asasi Manusia Indonesia Monitor – Imparsial, Pendiri Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (YAPUSHAM), Anggota Dewan Pengawas Pengadaan Indonesia Watch (IPW), Anggota Dewan Penasihat untuk Indonesia Conservation International (CI) dan Kepala Dewan Etis Indonesian Corruption Watch (ICW).

T Mulya Lubis menjabat sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) (1980-1983), Ketua Dewan Daerah Hak Asasi Manusia di Asia, Manila, Filipina (1981 – 1985); Anggota Koalisi Asian Hak Asasi Manusia di Asia , Manila, Filipina (1981 – 1985); Advisor Internasional di Advokat Hak Asasi Manusia, Berkeley, USA (1983 – 1989), Anggota Komisi Hak Asasi Manusia Asia, Hong Kong – Pendiri (1984 1986) Dewan Hak Asasi Manusia internet, Cambridge, Massachusetts, USA (1987 – 1989); Presiden dari The Club Pengacara Jakarta (1992 – 2000), Koordinator Universitas untuk Pemilu Bebas dan Adil (UNFREL) (1998 – 1999), Wakil Ketua Asosiasi Advokat Indonesia ( IKADIN) (1999 – 2000), Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pusat (PANWASLU) (1999), Wakil Ketua Komisi Investigasi Hak Asasi Manusia untuk Timor Timur (1999) dan Ketua Dewan Pengawas Transparency International Indonesia (TI) ( 2000 – 2003), (diolah dari berbagai sumber).[]qian