Pemberhentian secara paksa Hendarman Supandji dari jabatan Jaksa Agung RI oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pukulan telak bagi Istana.

HMINEWS.COM- Menanggapi putusan MK yang memberhentian secara paksa Hendarman Supandji dari jabatan Jaksa Agung RI oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono katanya tidak mau pusing dan tidak ada tanggapan khusus terkait putusan MK tersebut.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan, Djoko Suyanto, tidak ada tanggapan khusus dari presiden terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan Jaksa Agung. “Nggak ada, presiden kan tidak pernah tidak mematuhi dan memenuhi apa yang menjadi keputusan MK karena itu mengikat,” kata Djoko Suyanto di Istana Negara, Kamis 23 September 2010.

Putusan MK tidak mengubah legalitas Jaksa Agung karena sejak 2009 hingga sekarang, kalau  dibaca amar putusannya, tidak ada,  bahkan Pak Mahfud (Ketua MK)  menjelaskan Jaksa Agung masih legal sejak  kabinet berjalan hingga kemarin, kalau ada yang mengatakan sejak 2009 Jaksa Agung ilegal, itu justru tidak sesuai dengan bunyi amar keputusan MK, kata Djoko

Djoko juga menjelaskan, menurut UU pemberhentian Jaksa Agung  adalah kewenangan presiden. “Kita ikuti saja, jadi jangan diartikan lain-lain.”

Perlu diktahui sebenarnya sudah ada rencana soal pemberhentian Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung, dimana  presiden 2-3 minggu lalu sudah menyampaikan bahwa akan segera mengganti Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung. Jadi jauh sebelum keputusan MK, presiden sudah ada rencana untuk mengganti ketiga pejabat tadi itu, bukan hanya Jaksa Agung. tambah Djoko

Oleh karena itu, Saat ini, presiden sedang mencari calon Jaksa Agung baru pengganti Hendarman Supandji. “Kita ikuti saja kemauan presiden,” kata Djoko.[]viva/ham