Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar

HMINEWS.COM- Penafsiran atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi Jaksa Agung makin semarak dan makin menunjukkan kepada rakyat kalau orang-orang yang membela Hendarman adalah orang-orang yang cari muka pada presiden. Bagaimana tidak  Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, ikut angkat bicara. Patrialis merupakan salah satu menteri dalam kabinet SBY yang dinyatakan meiliki rapor merah.

Setali tiga uang dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, Patrialis pun meyakini Hendarman masih sah menjabat sebagai Jaksa Agung.

“Sampai detik ini Pak Hendarman masih Jaksa Agung, karena Jaksa Agung belum pernah diberhentikan secara administratif oleh Presiden,” kata Patrialis saat mengobrol santai dengan wartawan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (24/9/2010).

Domain pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung sepenuhnya ada di tangan Presiden. Jadi, kapan seorang Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan, semuanya terserah kepada Presiden, kata Patrialis

“Apakah pemerintahnya mau mengangkat sekarang, besok atau lusa, atau memberhentikan, selama undang-undang menyatakan itu sepenuhnya kewenangan pemerintah dalam hal ini Presiden, lembaga lain tidak boleh ikut campur tangan,” tambah Patrialis.

Patrialis mengatakan, lembaga yang dimaksudnya termasuk juga MK yang baru-baru ini memutuskan soal posisi Jaksa Agung. Menurut Patrialis, kewenangan MK hanyalah sebatas melakukan uji material undang-undang terhadap UUD 1945. “Dan yang perlu digarisbawahi, tidak berkaitan dengan akibat penyelenggaraan undang-undang itu. Tugas MK itu saja,” ujar Patrialis.

Patrialis mengatakan, pendapatnya itu dapat dipertanggungjawabkan. “Saya pelaku sejarah yang ikut merumuskan pasal 24 UUD 1945 itu. Jadi saya bisa bertanggungjawab, saya bisa dikonfirmasi ke forum konstitusi,” kata Patrialis.[]dtk/qian