Mendesak KPK Tuntaskan Skandal "Mayat Hidup" Century (foto : detiknews)
Mendesak KPK Tuntaskan Skandal "Mayat Hidup" Century (foto:detiknews)

HMINEWS.COM- Persoalan bailout Bank Century kini kembali merebak. Pimpinan DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melupakan kasus yang telah menjadi perhatian publik dan harus segera menyelesaikannya.

“Kasus century itu tidak bisa diabaikan dan dilupakan begitu saja karena dalam Paripurna DPR, telah disepakati untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Penegak hukum harus mempunyai keberanian melakukan penyelidikan terkait kasus Century itu,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2010).

Pramono menjelaskan, atas rekomendasi DPR itu, harusnya tidak ada alasan penegak hukum memperlambat pengusutan kasus ini. “Sekarang menjadi kewenangan sepenuhnya aparat penegak hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut Pram menjelaskan, kasus ini sebenarnya sudah cukup alasan untuk diusut lebih lanjut, baik itu menyangkut tindak pidana perbankan, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana lainnya. Walaupun Pram mengakui ini akan sulit, apalagi dalam hal ini KPK kebagian menyelidiki hal yang menyangkut pejabat publik.

“Maka itu kita dorong KPK agar lebih berani dan tidak melakukan diskriminasi atau tebang pilih terhadap persoalan ini,” imbuhnya.

Pram juga mengetahui mungkin saja ketika menyelidiki terkait nama-nama besar ini ada tekanan psikologis yang dirasakan KPK. Tapi sebagai penegak hukum, KPK tidak boleh lembek dengan hal itu.

“Kalau seseorang yang tidak mempunyai nama besar, cara penyelidikannya kan berbeda (dengan pejabat yang punya besar), itu terlihat, tidak perlu ditutup-tutupi,” jelas politisi PDIP ini.

Ketua DPR Marzuki Alie juga menekankan hal yang sama. Meskipun KPK tidak berhak menyelidiki di tingkat tindak pidana perbankan, tapi dengan rekomendasi DPR yang lalu itu bisa menjadi celah KPK untuk mengusut kasus Bailout Century ini.

“KPK memang tidak bisa masuk pada tindak pidana perbankan jadi sangat terbatas. Tapi dengan rekomendasi itu bisa,” kata Marzuki.

“Yang jelas, sekali lagi saya tegaskan jangan sampai ini lari ke ranah politik karena ini ranah hukum. Kita orang politik silahkan mendorong hukum itu. Kita mendorong tapi jangan diintervensi. Karena itu berbeda,” tegasnya.
PDI Perjuangan menolak ada barter antara politik dan proses hukum. Partai ini juga meminta agar partai politik tidak mengintervensi penegak hukum untuk mengungkap suatu kasus, termasuk soal Century. Biarkan penegak hukum bekerja.

“Sebaiknya parpol tidak menekan penegak hukum. Biar porsi DPR yang melakukan pengawasan kepada kinerja penegak hukum akan kinerja dalam proses skandal Century. Yakinlah yang salah akan tetap salah ditutup tutupi kayak apa akan tetap terbongkar,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (15/9/2010).

Menurut Ketua FPDIP DPR ini, tidak patut mengkait-kaitkan isu reshuffle dengan persoalan hukum. Keduanya merupakan hal yang jauh berbeda.

“Seharusnya tidak sampai terjadi istilah barter politik dan proses hukum. Beda ranahnya,” ujar Tjahjo.

Tjahjo berpendapat, reshuffle kabinet adalah hak presiden, tentu kalau hak itu ingin dilaksanakan bisa dilakukan kapan saja. Tidak perlu melihat faktor-faktor lain.

“Kalau dirasa dengan kinerja menteri-menterinya presiden terganggu, silakan diganti. Apalagi menurut data ada 8 orang pembantu presiden sesuai hasil penilaian UKP4 yang kinerjanya tidak mencapai target,” terangnya.[]rima/dni