Staf Hukum Presiden yang Harus Disalahkan, Kata Gayus Lumbuun (foto:republika)

HMINEWS.COM- Kasihan Hendarman Supandji yang harus menanggung malu. Bagaimana tidak Jabatan Prestisius sebagai Jaksa Agung harus dia tinggalkan karena kesalahan fatal  staf hukum Presiden.

Menurut Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun permasalahan jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung merupakan kesalahan staf hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh karena itu “Presiden tidak usah mengaku salah, karena wajar Presiden tidak terlalu mengerti soal hukum. Hanya saja saya mempersalahkan staf hukum,” kata Gayus kepada okezone, Kamis (23/9/2010).

Gayus menambahkan, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jabatan Hendarman sebagai Jaksa Agung,  sebaiknya Presiden segera mengambil tindakan. “Saya sarankan Presiden memberhentikan Hendarman dan mengangkat yang baru atau mencari jaksa agung pengganti. Kedua, Presiden kembali mengangkat Hendarman sebagai Jaksa Agung, dengan menerbitkan Keppres baru,” tandasnya.

“Makin menunggu maka makin lama ada kekosongan dan ini ngak baik. Bagaimana pun  mulai hari ini juga sebelum 24 jam,  Presiden harus segera memberhentikan dan segera juga mengangkat jaksa agung. Tidak ada alasan untuk menunda agar  tidak terjadi instabilitas,” pungkasnya.

Apabila ada  staf hukumnya yang bilang Hendarman masih sah sebagai Jaksa Agung,  ini sama saja melanggar hukum, kata Gayus.

Sebelumnya, kemarin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji dimana dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian yaitu Pasal 22 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah berpendapat “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden RI dalam satu periode bersama-sama dengan masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”.

Mau tahu tentang Putusan MK, klik  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%2049-PUU-VIII-2010_telah_baca.pdf.[]okz/ham

Staf Hukum Presiden yang Harus Disalahkan, Kata Gayus Lumbuun (foto:republika)