Ketua Komisi III DPR Benny K Harman

HMINEWS.COM- Menanggapi Putusan Mahkamah  Konstitusi, Partai Demokrat menilai  kalau Jaksa Agung illegal bukan karena kesalahan Presiden yang lalai melantik Jaksa Agung. Tetapi hal tersebut terjadi karena UU Kejaksaan Agung yang multitafsir.

“Ini bukan kelalaian Presiden dalam memaknai pasal-pasal tersebut tapi memang UU Kejaksaan Agung itu yang tidak memberikan kepastian,” ujar Ketua Komisi III DPR dari FPD, Benny K Harman, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2010).

Benny menilai tidak ada yang patut disalahkan pasca-keluarnya putusan MK. Kebijakan yang telah diambil Jaksa Agung juga tetap sah. “Jadi apa yang dilakukan Hendarman selama ini sah sampai ada keputusan MK tersebut,” papar Benny.

Benny berharap Presiden segera mencari Jaksa Agung yang baru untuk menjalankan fungsi Kejagung. “Siapa yang harus menggantikan itu semua hak prerogatif Presiden, tapi yang jelas Presiden harus segera mengangkat penggantinya,” tutupnya.

Sebelumnya putusan MK menegaskan bahwa masa jabatan jaksa agung mengikuti masa jabatan presiden. Dengan keputusan itu, Ketua MK Mahfud MD menyatakan, Hendarman Supandji tidak lagi punya wewenang sebagai jaksa agung mulai hari ini.[[dtk/ham