Penyelesaian Century Hanya Sandiwara, Haruskah Pengadilan Rakyat yang Berbicara? SBY Terkesan Menutupi Century (foto:poskota)

HMINEWS.COM- Setelah paripurna DPR tentang skandal Century berakhir dngan kemenangan opsi C, tindak lanjut atas skandal tersebut bak hilang ditelan bumi. Tak terlihat tindakan yang berarti dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Politisi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menganggap selama dua ratus hari sejak diputuskannya kasus Bank Century dalam rapat Paripurna DPR RI, hingga kini belum ada kemajuan sama sekali. Penyelesaian kasus itu terlihat hanya rangkaian sandiwara.

“Dua ratus hari sudah berlalu sejak kita memutuskan dalam rapat paripurna, tidak ada kemajuan apa pun yang kita catat, kita hanya menyaksikan rangkaian sandiwara,” kata Hendrawan di gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (22/9/2010).

Menurutnya, rencana Tim Pengawas (Timwas) Bank Century selalu gagal. “Saya mengimbau semua fraksi agar tidak hangat-hangat tahi ayam. Kita mendapat mandat dari rakyat, kalau kita tidak berhasil, kita tidak akan berhasil menyelesaikan permasalahan lain,” katanya.

Hendrawan menyesalkan lambatnya proses kasus Bank Century karena Timwas selalu menunda-nunda jadwal pertemuan. Menurutnya, selama ini pertemuan Timwas hanya mengulang-ulang terus dan tidak jalan ke mana-mana. “Kami telah menerima laporan dan kami kecewa,” ungkapnya.

Laporan Jaksa Agung yang hanya tiga halaman dianggap Hendrawan sebagai lelucon. “Kita harus memberikan surat peringatan kepada lembaga-lembaga yang ditugaskan. Rapat ini tidak perlu ditindaklanjuti, tetapi kita perlu menyurati lembaga-lembaga terkait,” ungkapnya.

Fraksi PDIP di DPR kembali mendesak penggunaan hak menyatakan pendapat untuk penyelesaian kasus Bank Century. Sebab, hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian kasus pengucuran dana talangan untuk Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

“Kalau dihambat proses hukumnya kita nyatakan hak menyatakan pendapat,” kata anggota Tim Pengawas kasus Bank Century Hendrawan Sujatmiko, di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9).

“Sudah 200 hari dan belum ada satu pun tonggak kemajuan yang dilakukan, mungkin sudah saatnya semua fraksi siuman,” katanya

Penyelesaian kasus Bank Century masih terkatung-katung hingga kini, bahkan penegak hukum dan perwakilan pemerintah pagi ini mangkir berjamaah dari rapat tim pengawas kasus Bank Century di DPR.

Kondisi ini mendorong anggota tim pengawas kasus Bank Century DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Shidiq mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan status kasus Bank Century.

“KPK segera umumkan secara resmi, sehingga Timwas bisa menyikapi secara jelas,” kata Mahfudz di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9).

Menurutnya kinerja Tim Pengawas kasus Bank Century sudah terlalu lama, yakni dua bulan tanpa hasil. Sementara KPK hingga kini tak kunjung mengungkapkan hasil penyelidikannya terhadap kasus Bank Century. “Setelah memeriksa 90 orang mau diapakan kasus Century ini sama KPK?,” tandasnya.

Hingar bingar pengusutan skandal Century timbul tenggelam. Masalahnya seperti tak ada penyelesaian secara tuntas. Padahal, kasus Century bukan kasus biasa, dan pencurinya pun sangat luar biasa.

Bahkan ada wacana bila skandal Century akan ditenggelamkam secara perlahan dan sistematis. Rencana mengalmarhumkan skandal Century tersirat dari pernyataan Presiden SBY, Senin (20/9) kemarin.

Dari istana, Presiden memberi sinyal agar aset Bank Century cepat dikembalikan. Meskipun, bank tersebut kini telah berubah wujud menjadi Bank Mutiara.

“Dua jalur akan kita tempuh sekaligus, di satu sisi Bank Mutiara berkembang dengan baik dan kedua pengembalian aset Bank Century berjalan efektif,” katanya di Istana, kemarin.

Pertimbangan penyelesaian dua jalur ini mengingat kondisi Bank Mutiara yang semakin hari, makin membaik. Apalagi, laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan sejumlah investor lokal dan asing tertarik membeli Bank Mutiara. Posisi Bank Mutiara sendiri saat ini mulai membaik dengan total aset Rp8 triliun dari posisi rugi Rp7 triliuan saat diambil alih.

Namun, tetap saja yang perlu diperhatikan bukan sekedar kondisi Bank Mutiara yang mulai membaik atau tidak. Tapi sebaliknya, yang dipersoalkan DPR terkait praktek korupsi dan penyelewengan jabatan saat bail out (dana talangan) Rp6,7 triliun yang diduga memakai uang negara dikucurkan ke Bank Century.

Kalau saat itu alasan pemerintah mengucurkan bail out Bank Century dilandasi adanya krisis keuangan global tahun 2008. Kini, setelah dana itu mulai digugat publik. Pemerintah seolah menghindar dan mencari-cari alasan agar permasalahan hukum Bank Century lambat laun hilang dari ingatan masyarakat.

Padahal, jika melihat penelusuran Pansus Century justru kasus yang dipermasalahkan bukanlah terkait pengembalian aset Century. Tetapi, kemanakah dana Rp6,7 triliun itu mengalir? Sebab, ada dugaan para penguasa saat itu dan sejumlah pejabat serta politisi ikut mencicipi dana tersebut. Inilah yang perlu dibongkar aparat penegak hukum seperti rekomendasi Pansus Century.

Itulah sebabnya, Wakil Ketua Pansus Century dari PKS, Mahfud Siddiq, meminta agar pernyataan Presiden SBY agar pengembalian aset Bank Century perlu diintensifkan tak perlu dibesar-besarkan. Sebab, ini menjadi rangkaian skenario untuk menutupi pengusutan skandal Bank Century.

“Jangan dibesar-besarkan pengembalian aset Bank Century, sehingga proses hukum terhadap Bank Century terlupakan,” katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/9).

Meski ia tak memungkiri bahwa pengembalian aset Century menjadi salah satu rekomendasi hasil sidang paripurna DPR pada 3 Maret lalu. “DPR memberikan waktu dua tahun untuk bisa mengembalikan aset Bank Century. Dan itu adalah kewajiban pemerintah. Asset recovery bukan prioritas,” tambahnya.

Begitu banya kasus akhir-akhir ini timbul dan tenggelam. Sehingga kata Mahfudz memberi kesan jika pengusutan skandal Century terkesan diulur dan digoreng.

“Kasus Bank Century jangan diulur-ulur, jangan digoreng-goreng. Seperti mayat yang dihidupkan kembali,” keluhnya.

Sementara kasus LC Fiktif yang melibatkan anggota DPR dari PKS, Misbakhun, hanya diselesaikan dalam waktu 3 hari untuk mendapatkan persetujuan Presiden mengambil persaksiannya. Pengusutan ini seolah  memecahkan rekor MURI untuk kasus permohonan ijin pemeriksaan dari Presiden.

Sebaliknya 99 orang yang telah diperiksa dalam perkara Century belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. “Jadi ada kesan tebang pilih,” tuturnya.

Jadi sangat jelas ditengah maraknya tuntutan publik terhadap penyelesaian skandal Century, Presiden SBY coba mengakal-akali publik dengan dalih aset Century akan segera dikembalikan sehingga uang negara tidak hilang. Pernyataan yang seolah-olah mewakili rakyat. Padahal, rakyat kecil mau kredit aja pemerintah ataupun bank mikir sejuta kali. []ach/KCM/BY