Runtuhnya Modernisme dan Posmodernisme Energi dan SDA di Indonesia

Oleh: Wilman Ramdani*

HMINEWS.COM- Disadari atau tidak, bertepatan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang jatuh pada tanggal 28 September ini, pengelolaan Energi dan SDA di Indonesia yang sudah hampir genap setengah abad belum menampakan pengelolaan yang partisipatif.

Apa yang terjadi?

Wallahu’alam bishawab, namun dalam hal ini, Penulis mencoba mengedepankan konsep filsafat posmodernisme dalam memotret kritik analitis terhadap pengelolaan energi dan sda di Indonesia. Dengan kata lain, artikel ini akan mencoba memetakan konsep modernisme di sektor energi dan SDA dan relevansinya dengan konsep posmodernisme yang sedang digandrungi intelektual muda Indonesia sekarang ini.

Dalam kacamata keIndonesian, isu Posmodernisme dalam sektor energi dan sda belum dikenal banyak, namun konsep ini sangat relevan, mengingat pengelolaan hajat hidup orang banyak tersebut semakin tercerabut dari akar prinsip-prinsip kesejahteraan.

Konsep modern yg mendudukan antroposhentrisme (manusia sebagai pusat segala-galanya) sebagai sentral kehidupan di muka bumi, membawa malapetaka munculnya disparitas yang begitu tajam antara kemiskinan dan kesejahteraan. Konsepsi modern ini secara langsung menjauhkan manusia dari sifat egaliter, humanis, dan emansipatif, bahkan cenderung  serakah, monopoli, keras, status quo, egois dll yang kerap menghantui entitas masyarakat di muka bumi.

Setelah kurang lebih 200 tahun pasca revolusi industri di Inggris dan di Perancis menemukan momentum modernitas, sekarang hingar bingar modernitas itu sama sekali enggan memunculkan equality. Malahan mempertajam perbedaan kasta, status, dan prestise yang dibungkus dengan ham, demokrasi, kebebasan dan jargon-jargon modernisme lainnya.

Salah satu konsep modern yang paling masyhur adalah UNIVERSALISME, dimana konsep tersebut  berupaya menyeragamkan dalam keberanekaan sesuai kepentingan kapital.

Energi dan sda, baik dari tingkat hulu, hingga tingkat hilir, disengaja atau tidak, disetujui atau tidak, paling kentara dalam memraktekan konsepsi modernitas (universalisme) ini.

Industri energi dan sda, terutama yang datang dari luar (PMA), paling pakem menerapkan konsep ini. Seakan-akan mereka paling mafhum, KOMPETEN, dan pemilik modal yang mampu mengelola energi dan sda tsb. Kegiatan itu dilakukan tidak hanya di bagian hulu atau hilir, bahkan sampai lingkungan hingga ke ideologi ekonomi derivatif dan pasca eksploitasi yang mengusung “sustainable development” pun harus mengikuti cara-cara dan standar parameter mereka. Hampir semua lini dan celah di sektor ini “diuniversalisasi” oleh negara-negara maju atau pemilik modal.

Sebut saja ISO, kompetensi, KAN, standar managemen, K3, polutan sesuai Europe 1, 2, 3, standart B3, harga index komoditas, pasar bebas, dll.

Sedangkan posmodernisme adalah konsep kritik terhadap universalisme dan pengembangannya di semua bidang termasuk sektor energi dan sda.

Secara terminologi, Posmodernisme muncul dari ahli desain dan arsitektur yang mengubah struktur bangunan untuk mendekonstruksi  penataan sebuah bangunan (baru).

Ada 3 aliran yang menjadi inspirasi kritik modern. Pertama, post strukturalisme yang menekankan perubahan secara total terhadap struktur kemapanan modern agar tidak tercipta status quo, universalisme, penyeragaman dan hegemoni. Kedua, post-tradisionalisme dimana konsep ini menilai kegagalan modernisme karena meninggalkan sejarah dan kearifan tradisional, sehingga dibutuhkan konsep “back to the basic”. Ketiga, menganggap bahwa proyek modernitas ini belum tuntas, maka posmodernisme adalah kelanjutan dari proyek modern.

Terlepas dari ketiga aliran ini, tentunya relevansi energi dan sda dalam fenomena keindonesia sampai sekarang masih mencari bentuk, otak atik format dan kadang “trial and errors” terhadap setting-an yang ideal.

Repotnya, berbicara energi dan sda di Indonesia rada kesulitan mencapai tingkat yang diharapkan, sebab pencapaian modernitas atau kesejahteraan versi antrophosentrisme saja belum berhasil, apalagi harus berhadapan dengan “kritik dekonstruksi” yang menyebabkan pengelolaan energi dan sda ini “jalan di tempat”, seperti lingkaran setan, maju kena mundur kena.

Pengelolaan energi dan sda dalam kacamata keIndonesiaan dapat disebut “modern tidak, posmo pun enggan”, makmur tidak, sejahtera juga tidak. Malahan utang menumpuk dan pembebanan ekonomi kepada rakyat. Tidak heran jika terjadi carut marut pengelolaan ini malah menjerumuskan negara ke luar jalur dalam pengelolaan sektor vital ini.

Salah satu pondasi yang membuat carut marut ini adalah hilangnya “paradigma” pengelolaan energi dan sda atas entitas bangsa dan negara. Lihat saja beberapa program energi dan sda di Indonesia yang digulirkan beberapa pejabat negara, terkadang hanya isu berita yang ramai di media, seperti isu tentang cbm (coal bed methane), coal liquifaction, KEN, panas bumi, tenaga surya, angin, microhydro, tekanan ombak, nuklir, perbaikan timah nasional, PLTA Asahan, desa cimandiri, tanaman jarak, energi baru terbarukan dsb. Karena terlampau “genial” dan banyak program, akhirnya tidak fokus, tidak ada satupun yang stabil, konsisten dan jalan.

Menurut penulis, program-program tersebut terlampau membuka “jalur modernitas” tanpa dibarengi dengan kekuatan konsep, sdm, dan prinsip pengelolaan energi dan sda berbasis kepentingan masyarakat yang berkelanjutan. Keseriusan terhadap sebuah ide nampaknya hanya sebatas proyek sesaat yang sekiranya menguntungkan secara pribadi atau kelompok. Padahal pemerintah adalah regulator sekaligus eksekutor yang hendaknya berpikir luas, keIndonesian, dan konsekuen.

Persoalan lainnya adalah terjadinya pemusatan strategi pengelolaan dengan mindset “Jakarta nian”, yang menyebabkan ruang kontrol dan pengawasan yang tadinya diharapkan terpusat malah menjadi pusat KKN.

Saat reformasi menggulirkan isu Otonomi Daerah (desentralisasi), mungkinkah  para pejabat bersentuhan dengan pemikiran posmo atau….  Hanya GR an ikut-ikutan negara luar menerapkan keunikan lokal, dengan alasan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan energi dan sda. Mungkinkah isu dalam konteks energi dan sda ini dihembuskan oleh sebagian pengusaha dalam memecah kebuntuan status quo pengelolaan energi dan sda di Indonesia untuk  “pemerataan” dan pembagian jatah industrialisasi sektor ini?

Terlepas dari kecurigaan di atas, harus diakui, ide  “assabikunal awwalun” pengagas reformasi ini setidaknya ingin menerapkan “posmodernisme” dimana pemerataan kesejahteraan diharapkan masuk kantong-kantong remote area. Artinya, daerah diberikan “kekuasaan” untuk mengelola daerahnya agar pembangunan terealisasi secara efektif, cepat, dan merata.

Namun sayang, konsep ini tidak dibarengi dengan kekuatan moral para pejabat di daerah. Alih-alih pengelolaan “good mining practice”, yang terjadi malahan seperti “kuda yang keluar bebas dari kekangan”. Semua dieksploitasi “atas nama kesejahteraan” dan demi masyarakat lokal, namun faktanya malah memperkaya pribadi dan kelompok yang berkuasa di daerah. Bahkan gilanya lagi, sampai lahan-lahan negara BUMN seperti PT ANTAM dan PTBA diserobot -kalau tidak disebut dicolong- oleh “penguasa daerah” yang ujungnya tetap “Jakarta nian”.

Al hasil, semua pengelolaan energi dan sda malah tambah semrawut, tidak menentu dan “imunitas” negara malah tercabik oleh rakyat sendiri.

Tentunya, di hari Ultah Energi dan Pertambangan ini, diharapkan muncul ketegasan dan keberanian seorang pemimpin, yang mampu membawa perubahan dari sektor hulu, hilir, ekonomi derivatif, lingkungan dsb.

Mungkinkah itu terjadi?

Rada pesimis juga penulis melihat perbaikan yang benar-benar demi kesejahteraan rakyat. Amandemen UU Migas, PSO, BBM non subsidi-subsidi, KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama), WKP (Wilayah Kuasa Panasbumi), IUP (Ijin Usaha Pertambangan), amandemen kontrak/ pkp2b, ilegal mining, masih berkutat mempertahankan “status quo” yang memunculkan kepentingan beberapa kelompok di Indonesia.

Ada yang senang dengan perubahan, tapi tentu tujuannya hanya kepentingan pribadi dan kelompok, ada juga yang “setengah mati” mempertahankan status quo demi kesejahteraan yang sudah mapan. Pelaksanaan modernisme maupun posmodernisme yang diterapkan di sektor energi dan sda dapat dikatakan tidak berhasil. Mungkin saja bahasa halusnya mengalami kesulitan adaptasi.

Perangkat-perangkat lain seperti “badan pengawas, pembina dan pengontrol”, yaitu pengawas keamanan, pemerintah pusat atau daerah sendiri, departemen-departemen, kekuasaan politik, legislatif, kepolisian, TNI, Jaksa, MA, dan instrumen kekuasaan lainnya tidak berfungsi integratif, totalitas, moralis, dan beretika.

Akhirnya, solusi, way out, atau apapun itu, sepanjang instrumen negara dipenuhi kezoliman dan ketidak-adilan atau tetap bertahan dalam kejahatan yang menjadi “kesadaran kolektif”, tidak akan membawa perubahan dan keberkahan bagi bangsa ini.

Setiap ide dan apapun itu malah akan blunder, bahkan tergelincir dalam kebijakan sendiri. Sudah tidak ada lagi kejujuran dan kesucian hati dalam pengelolaan energi dan sda di Indonesia. Bahkan jika kejahatan sudah merasuki level kesadaran sikap, jiwa, dan pemikiran secara kolektif di setiap entitas bangsa ini, maka tinggal tunggu saja kehancurannya.  Yassalaaaam.

Wilman Ramdani

* Pendiri Majalah ERALAW dan Staf Khusus Anggota DPR RI Komisi VII.