Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)

HMINEWS.COM- Protes keras disampaikan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Utara terhadap kinerja Densus 88 Antiteror Mabes Polri dalam pengerebekan sejumlah lokasi yang diduga sarang teroris. Pasukan khusus kepolisian itu dianggap telah melanggar Undang-undang Kepolisian

Demikian dikatakan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Utara, Benny Harahap kepada wartawan di kantornya Jalan Sei Galang, Senin (27/9).

KAHMI menilai  Densus telah melecehkan agama tertentu, karena tidak menghormati prosesi ibadah. Dimana tindakan kepolisian yang melakukan pengerebekan saat Khairul Ghozali sedang menunaikan shalat magrib berjamaah. Tindakan itu menurutnya tidak akan terjadi bila polisi menjunjung tinggi hak azasi manusia.

“Tindakan Densus 88 Anti Teror ini jelas melanggar Undang-undang nomor 2 tentang Kepolisian yakni pasal 14. Dalam pasal itu ditandaskan, setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum acara pidana dan mengharga hak azasi manusia mereka yang akan diamankan,” tukas Benny Harahap.

Namun dalam penggerebekan dan penangkapan Ustad Khairil Ghazali, menurut Benny, telah jelas terjadi pelanggara HAM. Pada saat itu ada anak-anak dan tanpa ada surat penangkapan.

Densus 88 Anti Teror juga  telah melakukan pelecehan agama, karena  penangkapan diiringi kekerasan  dan dilakukan saat Ustad Ghazali sedang mengimami shalat magrib. “Mereka tidak menghormati HAM. Perbuatan itu sama saja dengan menghina agama,” tandas Benny lagi.

Sorotan serius lainnya ialah kebijakan polisi yang melarang tim kuasa hukum yang ditunjuk keluarga Ghozali bertemu langsung dengan pria yang diduga pelaku teroris itu. Padahal tim yang dipimpin Mahmud Lubis itu sudah menunjukan surat kuasa yang diberikan pihak keluarga kepada petugas di Mabes Polri, dan Densus 88.

Belakangan diketahui kalau Densus 88 sudah menyediakan kuasa hukum untuk Ghozali. Tindakan itu tentu saja membuat pihak keluarga curiga, kalau kuasa hukum “pemberian’ polisi untuk merekayasa berita acara pemeriksaan. “Kemarin Ghozali menelepon kami menggunakan handphone kuasa hukumnya. Dia bilang kuasa hukumnya itu ditunjuk Densus 88, dan didatangkan dari Palu,” kata adik Ghozali, Adil Ahyar.

Dalam kesempatan itu, Adil kembali menegaskan kalau abangnya tidak pernah terlibat dalam jaringan teroris. Pria yang mengenakan kopiah itu juga mengaku heran tuduhan polisi yang menyebutkan kediaman Ghozali sebagai sarang teroris internasional.

Tuduhan polisi dianggapnya semakin tidak beralasan, karena menetapkan Ghozali sebagai teroris hanya karena sering berpergian ke Malaysia. “Abang saya dulu jurnalis di Malaysia, jadi wajar dia sering ke sana (Malaysia). Lagian apakah setiap orang ke Malaysia selalu identik dengan teroris,” pungkasnya[]jpnn/ham