HMINEWS.COM- Selain menyatakan patut dipidana, Sekjen Transparency International of Indonesia (TII) Teten Masduki juga mengimbau Komisi III DPR memanggil Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Ini dilakukan guna meminta klarifikasi dari Kapolri soal ada atau tidaknya barang bukti berupa rekaman percakapan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan Ari Muladi. “DPR harus bekerja untuk mewujudkan komitmen mendukung pemberantasan korupsi,” kata Teten di Jakarta, Selasa (10/8/2010).

Hal ini dilakukan, karena Kapolri pernah menyatakan memiliki barang bukti tersebut dalam rapat Komisi III pada akhir 2009 lalu. Rekaman itu masuk dalam daftar barang bukti Mabes Polri yang menjerat Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, sebagai tersangka.

Pernyataan Kapolri saat rapat di Komisi III itu masih tetap dipertahankannya hingga saat ini. Kapolri berkeras mengklaim memiliki rekaman itu dan tersimpan di Bareskrim Polri.

Namun, saat Pengadilan Tipikor yang menyidangkan perkara Anggodo Widjojo mengeluarkan surat penetapan untuk menghadirkan rekaman itu, pihak Polri tak kunjung memberikannya.

Teten menilai Kapolri patut dipidana, karena mengabaikan perintah pengadilan tersebut.

Sekjen Transparency International of Indonesia (TII) Teten Masduki menyatakan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri patut dipidanakan, karena mengabaikan perintah pengadilan untuk menghadirkan barang bukti berupa rekaman percakapan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan Ari Muladi. Padahal, Kapolri mengklaim memiliki rekaman itu dan tersimpan di Bareskrim  Polri. “Jadi, Kapolri patut dipidanakan oleh pihak yang dirugikan,” kata Teten Masduki, Jakarta, Selasa (10/8/2010).

Mantan aktivis perburuhan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini menyebut Kapolri melakukan rekayasa terhadap kasus Bibit-Chandra, jika Kapolri tidak menyerahkan rekaman ke pengadilan.

Karena, rekaman itu masuk dalam daftar barang bukti Mabes Polri yang menjerat Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, sebagai tersangka. “Sepertinya status itu yang ingin dikejar dalam rekayasa ini,” ujar Teten.

Teten mengatakan setiap orang yang merasa dirugikan atas langkah Kapolri itu layak mempidanakannya. Teten menyebut selain Bibit, Chandra, dan Ade Rahardja, maka Anggodo Widjodjo juga bisa mempidanakan Kapolri. []rimanews/dni