HMINEWS.COM- Jika tidak ada aral melintang, Taufan Surya akan dilantik sebagai Bupati/Wakil Bupati Asahan pada tanggal 19 Agustus 2010 mendatang. Sesuai ketentuan, pelantikan seyogyanya dilakukan oleh Syamsul Arifin dalam kedudukannya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Momentum ini menggoda saya untuk menulis sebuah wacana penolakan terhadap pelantikan tersebut. Mengapa?

Judul tulisan diatas sama sekali tidak saya maksudkan untuk menolak mentah-mentah pelantikan Taufan Surya sebagai Buapti dan Wakil Bupati Asahan terpilih. Bagaimanapun tidak ada alasan untuk menolak pelantikan Taufan Surya sebagai Bupati/Wakil Bupati Asahan, karena keabsahan kemenangan mereka sudah tidak dapat lagi dipersoalkan. Taufan Surya tetap harus dilantik sebagai Bupati/Wakil Bupati Asahan, tetapi menurut hemat saya sebaiknya bukan oleh Gubernur Syamsul Arifin yang saat ini sedang berstatus sebagai tersangka kasus korupsi. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengutus Wakil Gubernur Gatot Pujo Nugroho melantik Taufan Surya sebagai Bupati/Wakil Bupati Asahan periode 2010-2015.

Seperti diketahui bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin sebagai tersangka kasus korupsi atas dugaan penyalahgunaan APBD Langkat tahun anggaran 2000-2007. Pelantikan Taufan Surya oleh Gubernur Syamsul Arifin yang notabene sedang berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi, secara moral dapat menurunkan kredibilitas sebagai Bupati/Wakil Bupati Asahan.Oleh karena itu, wacana penolakan pelantikan Bupati Asahan oleh Gubernur Syamsul Arifin pada dasarnya bagian dari upaya untuk menyelamatkan kredibilitas, wibawa serta marwah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Asahan.

Tentu saja, saya mempertimbangkan pendapat yang mengatakan bahwa sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumatera Utara masih tidak bersalah, sehingga secara administratif tetap dapat melantik Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendapat ini tidak keliru karena menggunakan pendekatan yuridis formil. Meskipun jika kita meneliti UU Pemerintahan Daerah juga telah ada rumusan yang sangat maju mengenai hal ini, karena asas praduga tidak bersalah ternyata tidak sepenuhnya dianut. Dalam UU tersebut misalnya, meskipun Kepala Daerah belum memperoleh vonis bersalah yang berkekuatan hukum tetap, namun jika telah berstatus sebagai terdakwa, toch Menteri Dalam Negeri [wajib] memberhentikan sementara waktu dari jabatannya sebagai kepala daerah. Ketentuan ini tentu saja dibuat untuk memberikan pesan kuat dan semangat pemberantasan korupsi.

Meskipun demikian, karena tulisan ini menyangkut moral, kredibilitas dan wibawa/marwah sebuah kepemimpinan, maka saya lebih cenderung mengulasnya dengan tidak menggunakan pendekatan yuridis formal. Sebab secara moral dan kepatutan, tidak seharusnya Bupati/Wakil Bupati dilantik oleh seorang Gubernur yang sedang berstatus tersangka korupsi. Apalagi status tersangkanya ditetapkan oleh KPK yang kita tau kualitas validaitas dan akurasinya. Sebab, yang saya tau, KPK dalam menentapkan seorang sebagai tersangka syaratnya sangat ketat dan harus benar-benar didukung oleh alat bukti yang kuat. Karena sekali ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka, maka tidak dapat dihentikan [SP3]. Oleh karena itu wajar jika tidak ada satupun terdakwa-nya KPK itu memperoleh vonis bebas di pengadilan Tipikor.

Jika Bupati/Wakil Bupati Asahan tetap dilantik oleh seorang Gubernur yang notabene sedang berstatus sebagai tersangka kasus korupsi, tentu saja ini dapat melemahkan gerakan moral kawan-kawan penggiat anti korupsi di Asahan dan tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang sedang dicanangka saat ini. Lebih dari itu, ini akan menjadi tamparan telak yang diterima oleh Bupati/Wakil Bupati terlantik karena seperti telah dipermalukan di depan umum.

[]Bem Simpaka

Email: giant_kusumayo@yahoo.co.id