Jakarta, HMINEWS.COM- Harus diakui, sampai periode kedua ini, pemerintahan SBY masih lemah dan nyaris gagal dalam membasmi korupsi. Bahkan korupsi meruak dan oligarki ekonomi-politik kian marak. Bagaimana SBY harus bertindak serta menanggapi kritikan tersebut?

‘’Di tengah kegamangan sosial ini,  harus kita akui bahwa kelapangan jiwa SBY menerima kecaman, protes, demo  dan celaan civl society. SBY harus  berlapang jiwa menerima semua itu. Ingat bahwa di era demokrasi semua orang boleh bersuara dan mencela, termasuk orang gila sekalipun. Itulah yang di ‘’dissonant voices’’ dari masyarakat madani,’’

Di era SBY, meski sudah memasuki periode kedua ini, Indonesia tetap negeri terkorup di Asia-Pasifik. Koruptor kelas kakap dari Indonesia yang kini menjadi buron diduga banyak yang melarikan diri dan sembunyi di Singapura. ”Kita melihat  pelarian itu terus bertambah, seperti Anggoro, Joko S Chandra dan lainnya,sementara rakyat kian sengsara dimana bunuh diri merajalela, kemiskinan menggila, banyak orang  makan nasi  aking dan pengangguran meluas,

Merujuk kepada Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia menempati urutan teratas dalam daftar negara paling korup di antara 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Singapura berada di urutan terbawah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam kampanyenya sebagai calon presiden beberapa waktu lalu berjanji untuk menumpas korupsi, ternyata  malah menjadi pemimpin negara terkorup di Asia Pasifik, suatu kelemahan yang harus dibenahi.

‘’Tapi, sungguh, kini janji  membasmi KKN melemah dan nyaris punah karena hal  ini tampaknya dipengaruhi oleh keterkaitannya bersama Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani dengan kontroversi skandal Bank Century, yang menyulitkan SBY,’’

Oleh karena itu wajar saja kalau Mantan presiden RI, Megawati Soekarno Putri mengkritk pemerintah terkait dengan tidak tegasnya sikap SBY dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan media dan publik, misalnya ledakan gas, pemberantasan korupsi dll.

Dengan ketidaktegasan SBY dalam sikap pemberantasan korupsi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader dan jajaran partai untuk menyamakan sikap dan tindakan dalam memerangi korupsi, apakah ini merupakan ajakan yang salah ?

Bahkan Mega menuding pemerintah tidak becus dalam menangani maraknya ledakan yang disebabkan kebocoran tabung gas 3 kilogram. Kritik Mega diungkap saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP di Bogor, Rabu (4/8).

Menjawab kritikan tersebut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Mega sering melakukan kritikan karena sekarang ketua umum PDIP itu sudah tidak punya kerjaan alias pengangguran.

Substansi kritik Megawati terhadap pemerintahan SBY atas kondisi riil yang terjadi saat ini sejatinya tidaklah menjadi perdebatan. Karena materi kritik Mega memang nyata dirasakan masyarakat.

“Substansi materi kritikan Mega tepat. Pemerintahan SBY memang lambat dalam menangani masalah,” ujar Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi.

Hal yang sama juga di katakan peneliti senior Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Herdi Sahrasad menilai memang secara substansi materi kritik Megawati terhadap pemerintahan SBY sudah tepat terkait persoalan kekinian.

Hanya saja, Herdi menilai, kritik Mega kurang dikemas dengan baik. “Ini tidak terlepas dari perilaku inner circle Megawati yang tidak mampu mengemas dan memberi input positif terhadap Megawati,” ujarnya. [] ham