JAKARTA,HMINEWS.COM- Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai, saling serang dan olok antara Megawati Soekarnoputri dan SBY justru akan berbobot jika kritik Mega dan respon kubu SBY mendayagunakan akal sehat, terbuka dan saling belajar kekuatan dan kelemahan  pemerintahan masing-masing. Untuk kemudian berusaha melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

‘”Jangan sampai setiap kritik dari parpol seperti PDIP atau kritik dari kalangan civil society ditangapi dengan serangan pribadi atau permusuhan pribadi. bayangkan Megawati dibilang kubu Demokrat sebagai pengangguran, itu kan tak masuk akal dan tak etis. Megawati adalah mantan presiden, pemimpin masyarakat dan parpol oposisi terbesar, masak dibilang kubu Demokrat pengangguran, itu serangan personal yang patut kita sesalkan,” kata  Syahganda, mantan aktivis ITB yang juga dipenjara Orde Baru itu.

Syahganda mengingatkan kubu Demokrat agar lebih elegan dalam membalas kritik siapapun, termasuk dirinya karena didasari oleh akal sehat dan niat baik untuk mengingatkan pemerintah agar amanah. ”Saya juga siap dikritik secara terbuka oleh kubu Demokrat, asal bukan  serangan pribadi yang justru memperlihatkan bahwa kubu Demokrat tak dewasa dan dangkal dalam menyikapi kritik demokratis sebagai checks and balances,” kata  mahasiswa Doktoral (S-3)l Fisip UI itu, Jumat  sore (6/8/10), kepada RIMANEWS  dan Mulia Siregar, pemred tabloid Indonesia Monitor.

Babak Lanjutan

Syahganda,mantan Direktur CIDES,  melihat, pertarungan kubu Mega dan SBY memasuki babak lanjutan. Memang, SBY tidak secara langsung menanggapi kritikan Megawati, namun justru anak buahnya. Kritikan kepada SBY kerap kali menjadi blunder bagi Megawati. ”Karena  respon balik kubu Demokrat  didasari pada sinisme dan kegeraman, padahal  lebih elok dan elegan jika dengan santun mengakui adanya kebenaran dalam koreksi Mega itu,” kata Syahganda, Master lulusan ITB.

Substansi kritik Megawati terhadap pemerintahan SBY atas kondisi riil yang terjadi saat ini sejatinya tidaklah menjadi perdebatan. Karena materi kritik Mega memang nyata dirasakan masyarakat.

Seperti seputar kisruh ledakan tabung gas yang menewaskan banyak warga, kenaikan harga bahan pokok yang melambung tinggi seperti harga cabai, harga telur dan bahan pokok lainnya.

“Substansi materi kritikan Mega tepat. Pemerintahan SBY memang lambat dalam menangani masalah,” ujar Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi.

Namun, di sisi lain, Burhan justru melihat dari perspektif komunikasi politik, kritikan Megawati dengan bahasa yang nyinyir justru akan menjadi blunder bagi PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, pernyataan keras Mega justru akan menguntungkan pihak SBY dan Partai Demokrat. “Pernyataan Mega yang keras bisa diartikan, beliau tidak lapang dalam kekalahan Pemilu Presiden lalu,” cetus Burhan.

Burhan menilai, kritikan Megawati yang secara diksi dan artikulasi lebih baik muncul saat pembukaan Kongres PDI Perjuangan Maret lalu di Denpasar Bali. Menurut dia, pilihan kata dalam melancarkan kritik kepada SBY, kala itu cukup tepat. “Publik mengapresiasi kritikan Mega kala itu. Nah saat ini diksinya tidak tepat,” ujar Burhan.

Jika melihat konteks pernyataan keras Megawati terhadap pemerintahan SBY dalam pembukaan Rakornas PDI Perjuangan memang Mega tampak ‘tak terkendali’.

Saat melancarkan kritik kerasnya yang diselingi canda tersebut, Megawati berbicara tanpa teks. Selebihnya, pidato sambutan Mega dibantu alat canggih teleprompter. Artinya, kritik Mega memang lepas muncul dari diri Mega, tanpa terskenariokan sebelumnya.

Kritik tanpa skenario itu pun menuai polemik di tengah publik. Partai Demokrat dan kubu Presiden SBY membantah keras tudingan Megawati. Seperti pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan yang menyebutkan, untuk menanggapi kritik Megawati tidak perlu SBY yang memberi komentar.

“Saya kira cukup kita saja yang menanggapi tidak perlu SBY,” ujarnya di sela-sela retreat Presiden SBY dengan menteri KIB II dan para kepala daerah. Justru Menteri Koperasi dan UKM ini membandingkan pemerintahan di eras SBY yang jauh lebih baik dari pemerintahan Megawati.

“Saya pikir kalau kita bicara angka-angka, tentu kita bisa membandingkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintah ini dan apa yang dicapai saat pemerintahan Ibu Mega kan,” katanya.

Sementara terpisah, peneliti senior Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Herdi Sahrasad menilai memang secara substansi materi kritik Megawati terhadap pemerintahan SBY sudah tepat terkait persoalan kekinian.

Hanya saja, Herdi menilai, kritik Mega kurang dikemas dengan baik. “Ini tidak terlepas dari perilaku inner circle Megawati yang tidak mampu mengemas dan memberi input positif terhadap Megawati,” ujarnya.

Menurut dia, seharusnya, praktik-praktik Asal Bos Senang (ABS) di tubuh PDI Perjuangan bisa dipupus. Masukan konstruktif terhadap Megawati, sambung Herdi, justru akan menaikkan derajat kritik Megawati kepada SBY.

“Tujuannya agar pamor Megawati tidak jatuh di depan publik. Kalau sudah demikian maka tugas inner circle dan elit DPP PDIP yang harus merespons serangan balik dari Partai Demokrat dengan cara elegan dan bermutu,” tambah cucu kyai NU asal Kedu, Jawa Tengah itu

Partai Demokrat menuding balik Megawati Soekarnoputri yang dinilai tak becus mengurus pemerintahan dan perekonomian ketika menjadi presiden.

“Sebagai negarawan, sebaiknya komentarnya tidak seperti itu,” kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarifuddin Hasan disela rapat kerja nasional di Istana Bogor, Kamis (5/8).

Sebelumnya, dalam pidatonya pada Rakornas PDIP di Sentul, Bogor, Jawa Barat, (4/8) Megawati menilai pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kacau balau. Megawati, antara lain mengkritik sosialisasi gas tiga kilogram dan denominasi rupiah.

Menurut Syarif, pemerintahan Presiden Yudhoyono jauh lebih baik dibanding pemerintahan Megawati dulu. Ia mencontohkan, di bawah kepemimpinan Yudhoyono APBN menembus angka Rp1.000 triliun.

“Pada saat Ibu Mega tidak pernah naik dari Rp450 triliun. Itu artinya ekonomi tidak tumbuh. Kalau mau dibandingkan ya jauh lah.” ujar Syarif.

Syarif mengaku Demokrat tidak menerima kritikan tersebut, apalagi kritikan Megawati terhadap penyederhanaan rupiah. “Itu kan masih wacana BI. Tidak pernah dalam pemikiran pemerintah melakukan itu saat ini,” katanya.

Tergantung Pemimpin

Negara kacau balau tergantung pemimpinnya. Kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintah dinilai tidak perlu.

Mega disarankan memperkuat oposisi dengan koalisi partai politik oposisi lainnya. Jika parpol oposisi bersatu harus dilembagakan melalui UU MPR DPR DPD dan DPRD No 22 tahun 2009.

“Kalau negara kacau balau ini adalah nasib pemimpin kita siapapun. Tidak ada yang pernah tentram,” kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/8).

Menurut dia, selama pemerintahan dikuasai kelompok elit yang hanya mengedepankan kepentingan masing- masing pemerintahan tetap kacau. “Mega tidak bisa mengeluh,” kata dia.

Jika pemerintahan mau berhasil, Arbi menegaskan kelompok oposisi seperti PDIP harus diperkuat supaya tidak diberlakukan sewenang-wenang. “Dengan demikian keluhan Mega bisa diperdengarkan di DPR,” pungkasnya.

PDI-P Imbau Demokrat Tak Sewot

Partai Demokrat diimbau untuk tidak sewot membalas kritik dengan menyerang individu yang melontarkan kritik kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebagai partai yang dibina oleh SBY, Demokrat seharusnya melihat ‘sentilan’ kepada pemerintah sebagai masukan konstruktif.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari kepada INILAH.COM, Jumat (6/8).

“Seharusnya kalau diserang kritikan, tidak membalas dengan jawaban yang menyerang dan sepertinya pembunuhan karakter seperti itu,” ujar Eva.

Eva berang dengan ucapan salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat yang mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri seperti pengangguran. Padahal, Eva menjelaskan, apa yang dikritik Mega perihal tabung gas 3 kilogram sesuai fakta yang terjadi.

“Kritik itukan muatannya konstruktif, bukan fitnah. memang kenyataannya gas elpiji sering meledak kok,” jelasnya.

Sebelumnya, Mega menuding pemerintah tidak becus dalam menangani maraknya ledakan yang disebabkan kebocoran tabung gas 3 kilogram. Kritik Mega diungkap saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP di Bogor, Rabu (4/8).

Menjawab kritikan tersebut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Mega sering melakukan kritikan karena sekarang ketua umum PDIP itu sudah tidak punya kerjaan alias pengangguran.

Lawan Korupsi !

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader dan jajaran partai untuk menyamakan sikap dan tindakan dalam memerangi korupsi. “Ayo kita lawan korupsi! Sanggup?” tanya Mega kepada sekitar 4.000 peserta rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tiga Pilar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (5/8/2010). Ajakan Mega tersebut langsung dijawab dengan satu kata, “Sanggup!”

Ayo kita lawan korupsi! Sanggup?
Megawati mengemukakan, kehidupan berbangsa masih memprihatinkan, khususnya akibat merajalelanya korupsi. Karena itu, PDI-P berkomitmen memberantas korupsi.

PDI-P mendukung upaya yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi, baik di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maupun di dalam kehidupan partai. PDI-P akan mengedepankan kebijakan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan menegakkan disiplin partai guna mencegah terjadinya praktik korupsi di internal partai.

Rakornas Tiga Pilar diikuti seluruh jajaran pengurus di struktur partai, anggota Fraksi PDI-P seluruh Indonesia dan pejabat pemerintah dari PDI-P. Rakornas selama dua hari itu digelar untuk menguatkan sinergi tiga jalur tersebut. []rimanews.com/Ach/SJ/Nh/dni