HMINEWS.COM- Sebenarnya apa yang ada di otak para politisi di gedung kura-kura, kita mungkin akan bingung menebak jalan pikiran mereka. Sudah jelas datang ke kantor saja malas dan itu bukan menjadi rahasia umum di mata publik. Sekarang dengan lagak sok dewa, mereka mengajukan anggaran untuk rumah aspirasi. Yang konon katanya rumah tersebut nantinya menjadi tempat bagi para anggota dewan untuk bertemu dengan konstituen di daerah pemilahanya, agar para politisi tersebut bisa mendengar curhatan masyarakat secara langsung. Rumah aspirasi merupakan program pengganti dari dana aspirasi yang kandas ditengah jalan.

Tidak tanggung-tanggung dana yang dianggarkan besaran mencapai 200 juta untuk satu anggota, bayangkan berapa banyak uang yang akan dihamburkan jika proyek korupsi legal ini berjalan, kalua jumlah anggota dewan saat ini saja mencapai 560 orang maka besaran biaya kira-kira mencapai 112 milyar. Hal ini jelas menjadi usulan yang gila, disaat publik terluka dengan penderitaan yang mereka alami akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, angota dewan yang merupakan perwakilan rakyat justru menambah penderitaan yang rakyat rasakan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, tidak ada alokasi anggaran untuk rumah aspirasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 yang sudah diajukan ke Dewan,semua sudah dibahas pagu indikatif dan pagu sementara. Menurutnya pemerintah tidak menyediakan dana untuk apa pun yang sifatnya seperti dana aspirasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang menyatakan rumah aspirasi bertujuan agar rakyat di daerah bisa menyampaikan langsung aspirasi mereka ke wakilnya. Bujet disediakan dari anggaran BURT terkait pembangunan sarana, jumlahnya sekitar Rp 3,3 triliun, walau pemerintah baru menyetujui sekitar Rp 2,7 triliun,” kata Pius, anggota Fraksi Gerindra.

Proposal Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat untuk membangun rumah aspirasi menuai kontroversi. Sebagian besar fraksi di DPR menolak usulan tersebut.

Terkait usulan rumah aspirasi beberapa fraksi dengan tegas menolak, PDIP, Golkar, PPP serta Hanura mengatakakan bahwa gagsan tersebut kurang efektif dan boros anggaran serta berpotensi mereduksi peran partai politik yang bertugas menyerap aspirasi di bawah.

Sementara itu Partai Demokrat mengagap bahwa rumah aspirasi bukanlah merupakan usul yang tak bisa ditawar, artinya hal ini belum terlalu penting. Lain halnya dengan PKB dan PAN yang akan menerima usulan tersebut dengan beberapa syarat. PAN meminta unsur pengawasan menjadi syarat mutlak sementara PKB berpendapat bahwa rumah aspirasi tak harus dibuat untuk satu anggota.

PKS memiklii penilaian yang beberda, keberadaan rumah aspirasi menurut PKS merupapakan tuntutan dalam politik modern. Secara prioritas politik modern, harus memiliki akar yang kuat di masyarakat oleh karenananya keberadaan rumah aspirasi menjadi penting.

Inilah gamabaran perpolitikan negara kita, para anggota dewan yang seharusnya memperjuangakan hak-hak rakyat justru berlomba-lomba memenuhi hasrat pribadinya serta kepentingan kelompoknya. Masih ingatkah kasus Century yang ternayata tak kunjung penyelesaiannya menguap ditengah jalan, padahal diawal para politisi Senayan ngotot membongkar kasus ini.

Belum luput dari ingatan kita tentang Century kini kita kermbali disuguhi dengan ulah konyol para anggota dewan yang katanya terhormat dan wakil dari pada rakyat. Haruskah muncul “Pong Harjatmo” baru serta orang yang sengaja memendam dirinya sendiri karena telah muak dengan ulah penguasa yang tak pernah peduli nasib rakyatnya. []ivan