HMINEWS.COM- Setiap generasi adalah manusia baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari kemampuan dan mengembangkan karakter publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi. Sikap mental ini harus ditanamkan dan dibiasakan melalui bahasa dan kajian serta kekuatan keteladanan. Demokrasi  bukan “mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya’’, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi, dari generasi ke generasi. (Alexis de Toqueville).  Bila diamati secara intensif perkembangan demokrasi di negeri ini selalu menghadirkan nuansa yang beragam dan dipenuhi dengan dinamika. Tengok saja setelah reformasi yang mensyaratkan perubahan ternyata tidak mengalami kemajuan, sadar atau tidak masyarakat sipil sudah dikangkangi oleh borjuasi politik yang mengatasnamakan reformasi. Melalui spirit itu pula kelompok pendorong perubahan diantaranya gerakan pemuda (mahasiswa) mulai terkooptasi kepentingan pragmatis.

Sebagai upaya kesinambungan gagasan perubahan, ide uninterrupted revolution (revolusi berkelanjutan) perlu diapresiasi lebih lanjut untuk konteks perubahan sosial di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya, langkah demikian merupakan lanjutan dari revolusi sistemik sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO). Paradigma perubahan yang diusung berorientasi pada gerakan berbasis informasi dan konsolidasi kekuatan gerakan pro-perubahan sosial dari seluruh komponen masyarakat. Karena lebih jauhnya ritme domokrasi menjadi sebuah penentu dalam mengukur sejauh mana kualitas demokrasi serta keberpihakan politik pada masyarakat di Sulawesi Utara.

Sekilas kita membicarakan dialektika sejarah perjuangan di negara ini, maka perjuangan masyarakat yang mempunyai cita-cita demokratik, konstruktif, dan membawahi visi provetik dalam istilah theologi, langkah demikian minimalnya diarahkan melalui gerakan massif (terus menerus) yang selektif sifatnya dan dimulai dari kelas menengah. Dengan demikian, kelas menengah yang pro-perubahan harus konsisten menekan kelompok intelektual korup, sehingga pelibatan masyarakat pada proses pengawalan demokrasi akan dengan sendirinya terjadi akibat dari informasi yang berkembang di masyarakat. Sebab, dalam analisis gerakan yang pro-masyarakat (populis), tentu berlandaskan pada pemetaan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara universal, bukan untuk kepentingan sesaat (vested interest). Apalagi tragisnya masyarakat digiring pada conflik of interest yang dapat melemahkan keberadaan masyarakat.

Selanjutnya bila kita menginfestigasi bagaimana sehingga terjadinya dekadensi demokrasi yang berimbas terlahirnya tidak berkualitasnya hasil demokrasi dan hadirnya resistensi, serta friksi dalam tatanan hidup masyarakat, dengan berbagai gejolak realitas yang semacam ini, pola demikian akan sendirinya dapat mengganggu stabilitas demokrasi dan kenyamanan hidup masyarakat. Fenomena sosial yang seperti ini membutuhkan sebuah kekuatan dan komitmen yang kuat dalam lingkungan masyarakat untuk kemudian mampu melakukan netralitas maupun melawan segala bentuk tindakan sosial yang mengarah pada perpecahan sosial (disintegrasi sosial). dengan itu, dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk saling membantu antara sesama masyarakat, penyatuan persepsi dan penyatuan sikap masyarakat adalah sesuatu yang penting dalam mencegah terjadinya keretakan sosial.

Apabila dikaji dari berbagai aspek yang ada, maka aspek pendidikan dan kesadaran berfikir menjadi barometer yang mendasar dalam upaya mewujudkan bobot serta sasaran demokrasi yang dikontribusikan pada masyarakat. Sebagaimana kata ilmuan Yunani, Plato, ‘’jika anda bertanya apa manfaat pendidikan, maka jawabannya sederhana; pendidikan membuat orang menjadi baik, dan orang baik tentu berperilaku mulia’’. Ketika ditafsirkan lebih menyangkut apa yang disampaikan ilmuan dan filosof  besar diatas, dapat memberikan gambaran bahwa pendidikan merupakan satu faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas baik-buruknya kehidupan masyarakat.

Dengan berbagai referensi sejarah yang ada, ternyata gerakan kaum muda (mahasiswa salah satunya) memiliki metode yang berbeda-beda dalam percepatan gerakannya dan sering menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan zaman ketika itu. Lihat saja tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an, ketika dievaluasi ternyata terselip berbagai kelemahan, ketidak jelasan, pembohongan, penghianatan, ketidak solidan, dan diskriminasi dalam gerakan yang selalu mengatasnamakan perubahan untuk mayarakat, walaupun dalam segmentasi yang lain, gerakan kaum muda mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat. Melihat geliat dan tatacara gerakan yang dipraktekkan para pemuda  sebelumnya, sebagian besar didominasi oleh pola gerakan konfrontatif yang secara terbuka relevan dengan struktur pemerintahan dan setting sosial yang didesain elit pemerintah yang otoriter dan tidak bernurani pada saat itu. Pertanyaannya kemudian, apakah gerakan pemuda kontemporer harus mengikuti gerakan sebelumnya? Dapatkah gerakan moral saat ini mengsuply nutrisi dan stimulasi baru untuk memberikan perubahan di negara ini? Jawabannya sederhana, harus berani, futuristik, dan konsisten.

Menurut Max Weber, ‘’struktur masyarakat, sistem dan tradisi lahir dari suatu bangunan ideologi yang dipahami masyarakat, sehingga pendekatan dalam memotret masyarakat secara hierarkis adalah dari faktor ideologis,kultur, dan tradisi, struktur masyarakat serta sistem sosial yang berlaku’’. Sehingga argumentasi yang digunakan Weber diatas tepat jika dijadikan pisu analisis sosial apabila kita membedah konstelasi sosial yang ada di negara Indonesia umumnya dan terkhusus Sulawesi Utara. Mau ataupun tidak, terima ataupun tidak, suka ataupun tidak suka, warga di negara ini tetap terbingkai pada ideologi negara yakni pancasila, pancasila adalah lokomotif dan kompas bagi seluruh warga negara Indonesia. Meski dalam beberapa sektor, pancasila tidak mampu mengatur dan memberikan solusi atas kemelaratan yang terjadi dinegara ini. Kenyataan yang terungap, beberapa diantaranya; peran negara dalam aspek ekonomi, politik, budaya, dan sampai pada pendidikan sebagai instrumen yang netral pun menjadi ternodai, dan sebagian besar mengalami kontradiksi, dengan demikian nilai-nilai hanya sekedar menjadi jargon dan leep service semata.

Rotasi interaksi antara sesama manusia tetaplah mengalami perubahan, begitu juga dengan kerangka berfikir tiap generasi dalam pergantian zaman, lebih spesifik seketika mengkaji tentang keberadaan demokrasi dan berbagai kelengkapannya, maka asumsi dan tanggapan yang harus diarahkan tak bisa lepas dari pengaruh paradigma struktural dan paradigma kultural. Menurut Murthadha Muthahari, perubahan mesti dilakukan dengan cara revolusi, baik melalui revolusi kesadaran maupun revolusi dalam bentuk tindakan. Muthahari melanjutkan, akar segala revolusi tertanam pada dua hal, (1) membebaskan diri dan membenci sistem yang sedang berlaku, (2) mencita-citakan sistem yang ideal. Dengan demikian, dalam penerapan dan implementasi metode perubahan yang digunakan mesti melakukan pemilahan sektor prioritas (leading sector) antara langkah mana yang harus didahulukan dan langkah mana yang berikutnya dilakukan.

Kegelisahan struktural dan kegelisahan personal kini telah terlintas dalam setiap pemikiran masyarakat di negara ini, karena masyarakat kemudian telah memahami dampak dari segala ketidak adilan dan penjajahan pada masyarakat saat ini merupakan resiko daripada kebijakan kekerasan struktural yang diterapkan oleh pemerintah. Dari berbagai pengalaman dan insiden demokrasi yang telah terjadi di beberapa daerah di negara ini, cukup memberikan pelajaran berharga pada seluruh bagian masyarakat baik yang terlibat atau pun tidak dalam proses partisipasi demokrasi, dimana demokrasi melahirkan sebuah iklim kengerian ketika ruang-ruang demokrasi tak mampu di isi dan dimanfaatkan secara cerdas, maksimal, dan selektif oleh masyarakat.

Provinsi Sulawesi Utara yang pada tanggal 3 agustus 2010 nantinya akan melakukan hajatan demokrasi  (bukan pesta demokrasi), yakni pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur-wakil gubernur, pemilihan walikota-wakil walikota, dan pemilihan bupati-wakil bupati secara serentak.  Dalam menyambut momentum yang sangat spektakuler ini, masyarakat dihimbau dan diberikan pemikiran untuk dapat berfikir seluas-luasnya, sebebas-bebasnya,  dalam menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin selama lima tahun di provinsi nyiurmelambai ini. Selain itu, kelas menengan atau kaum muda yang tidak lain adalah agent of change diharapkan agar semaksimal mungkin mampu mengambil peran-peran strategisnya dalam menghantar demokrasi pada poros yang berkualitas dan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat.

Dalam artikulasi yang lain, kelas menengah bukan hanya mahasiswa atau kaum yang tercerahkan, sebagaimana dikatakan Thamrin Amal Tomagola, ‘’bukankah pada umumnya kelas menengah itu adalah kelas terdidik yang sangat akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Mungkin saja, tapi tidak semua’’. Karena dalam bagian yang berbeda, menurut Weber ‘’kelas sosial itu secara hierarkis tidak hanya terdiri dari tiga kelas (kelas atas, bawah, dan tengah), tapi bisa lebih dari tiga. Dan tidak hanya berdasar tata produksi saja, tetapi juga bisa berdasarkan kegiatan konsumtif. Berdasarkan pembagian (stratifikasi) diatas, secara sederhana telah memberikan kejelasan tentang kekuatan dan keunggulan dari tiap individu dalam masyarakat tersebut.

Untuk itu, sebagai elemen yang memiliki peran ganda (mediator dan fasilitator) antara pemerintah serta masyarakat sudah menjadi sebuah keharusan untuk mengcover seluruh potensi yang ada didalam masyarakat tersebut, lebih jauh melakukan hal demikian, kaum muda sebaiknya lebih dahulu melakukan konsolidasi dan penguatan gerakan secara internal, mampu melakukan konsensus bersama untuk menetukan langkah taktis dalam merealisasikan common agendanya. Kaum muda juga mesti membina komunikasi, intens, ikhlas, dan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan banyak orang, selain itu, gerakan pemuda juga diharapkan agar solid dan memahami apa orientasi perjuangannya. Kaum muda harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, karena betapa pentingnya peran pemuda sebagai garda depan perubahan bagi negeri ini.

Pemuda selain tidak harus terjebak pada gelapnya pragmatisme-opurtunisme yang berbahaya, pemuda tidak harus mudah terprovokasi dan terintimidasi, apalagi menjebakkan diri pada isu-isu yang bersifat sektarian dan primordial. Karena menjadi ironis ketika kaum muda hanya berputar-putar pada ruang sempit dan terbatas seperti itu. Dalam study ini, harus secara jujur disampaikan kaum muda saat ini lagi dilanda penyakit akut (bermental penjajah, korup, hedon, skeptis bahkan sebagian besar yang apatis). Untuk kebutuhan dan keselamatan generasi kedepannya, kaum muda diharapkan supaya bangkit melawan segala bentuk pengingkaran, pembodohan, dan penghianatan di negara ini. Kaum pemuda Sulawesi Utara harus berani mengintegrasikan kekuatannya dalammengawal dan memberikan sosialisasi politik pada masyarakat sehingga tujuan untuk melahirkan demokrasi yang bersih, jujur, berkualitas, dan terhindar dari penyimpangan, dapat terimplementasi. Dengan demikian substansi demokrasi dapat benar-benar terwujud di provinsi Sulawesi Utara.

Dewasa ini demokrasi adalah salah satu contoh struktur yang dominan dan menindas. Eduardo Gonzales, mengatakan bahwa ‘’jika pemerintah baru yang terbentuk tidak menuntaskan persoalan-persoalan pada masa lalu seperti pelanggaran HAM dan korupsi serta kemiskinan akanmenyebabkan munculnya sinisme dalam masyarakat dan mendorong persepsi negatif terhadap pemerintah bahwa seolah-olah demokrasi tidak berharga’’. Harapan kita, di Sulawesi Utara hal yang disampaikan Gonzales tidak akan terjadi, semoga masyarakat kita rasional dan mampu bertanggungjawab menentukan pilihan politiknya pada tanggal 3 agustus 2010 tinggal beberapa hari ini.

Amas Mahmud

Mahasiswa Universitas Sam Ratunlang Manado

Email : amaz_mahmud@yahoo.com