HMINEWS.COM- Rancangan PERDA Retribusi Dan Penyelenggaraan IMB (Izin Menyelenggarakan Bnagunan) terus bergulir di Pansus VI yang di nahkodai oleh H. Agus Rohadi dari Fraksi PAN. Bahkan beberpa kali untuk mematangkan PERDA tersebut Pansus lima melakukan Inspeksi mendadak (SIDAK) di Kota Bekasi,  terakhir para wakil rakyat tersebut yang berjumalah sekitar 19 orang melakukan studi banding. Tidak tanggung-tanggung Kabupaten Badung, Provinsi Bali jadi tujuan.

Akan tetapi sayang perjalanan di Bali tidak berbuah apa-apa. Pasalnya Badung sebagai Kota tujuan studi banding ternyata masih sama dengan Kota Bekasi, belum mempunyai PERDA yang akan dijadikan tolak ukur bagi tim Pansus dalam membuat PERDA.

“ Sebagai Kota yang menjadi acuan kita , ternyata Badung bukanlah Kota yang tepat. Karena PERDA yang sejenis tidak kita temukan di sana . Padahal dari awal saya sudah ragu dengan pilihan kawan-kawan di Pansus.” Tutur Arianto, politisi PKS.

Arianto juga menyayangkan jika adanya  PERDA tersebut hanya sebatas untuk mengejar PAD saja. Karena menurutnya aspek pengendalian jauh lebih penting, dia melihat ke depan jika pengendalian IMB tidak diatur sedari sekarang, maka beberapa tahun ke depan Bekasi akan terkena bencana. Macet Banjir dan sebagainya.

Senada dengan Arianto Eni Widhiastuti juga mengatakan, bahwa PERDA tidak boleh hanya mementingkan unsur pendapatan saja. Meskipun dirinya tidak menampik bahwa adanya PERDA adalah salah satu cara untuk menggenjot PAD di Kota Bekasi. Sebab dirinya mengakui Retribusi IMB salah satu pos kebocoran PAD.

“ Bayangkan saja berapa jumlah bangunan yang tidak berizin di Kota Bekasi, ini sangat merugikan. Selain berdampak buruk bagi sekitar karena dibangun di tempat yang bukan peruntukannya, pemerintah yang seharusnya menerima pendapatan retrbusi IMB hanya bias gigit jari,” tutur politisi asal PDIP.

Sementara Rosiahan Anwar mengatakan PERDA yang sedang dibahasnya dengan teman-teman di Pansus akan banyak keterkaitannya dengan PERDA lain, ia mencotohkan misalnya dengan PERDA Rancangan Tata Ruang Wilayah ( RTRW ).

“ Bicara soal IMB banyak hal yang akan berkaitan, salah satu contohnya terkait RTRW.  Membuat izin pendirian tidak muda dan gamapang banyak aspek yang harus dipenuhi, jangan kemudian asal kasih izin tanpa melihat seat plean yang ada,” tuturn Politisi Golkar.

Ketiga dewan tersebut sepakat untuk lebih mengutamakan aspek pengendalian, pengawasan dan penindakan. Karena menurutnya kenyawan masyarakat Bekasi jauh lebih penting dibanding besaran nominal untuk PAD. Mereka tidak mau kalau nantinya terjadi dampak negatif dikemudian hari karena tidak adanya control dari pemrintah terkait masalah pembangunan yang ada di Kota Bekasi.

“ Harus ada sangi tegas bagi mereka yang melanggar aturan dan ini harus ada di PERDA tersebut. Agar para oknum-oknum nakal tidak berani bermain-main dengan aturan ini, kalau perlu ada sanksi pidana,” tutur Arianto, mantan aktivis garis keras.

PERDA retribusi dan Penyelenggaraan IMB menajadi kebutuhan yang tak bisa ditawar, apalagi untuk Kota Bekasi yang notabene satelit dari pada Jakarta. Padatnya Jakarta memaksa pembangunan bergeser ke Kota pinggiran macam Bekasi, Bogor dan sebagainya dan pada akhirnya akan mengakibatkan menyempitnya lahan. Sementara populasi penduduk semakin meningkat. Kesemrawutan menjadi konskwensi bagi Bekasi ke depan dan kota-kota lainnya jika tidak ada pengendalian dalam hal pembangunan Kota. []ivan