Jakarat, HMINEWS.COM- Presiden melalui menteri dalam negeri didesak untuk segera menonaktifkan kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota yang terlibat kasus korupsi yang telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan maupun KPK.

Ada beberapa Kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi, antara lain, Awang Farouk Ishak, Gubernur Kalimantan Timur dan Agusrin M Najamuddin, Gubernur Bengkulu yang terpilih kembali untuk lima tahun berikutnya dari Partai Demokrat serta Gubernur Sumatera, Syamsul Arifin yang kini belum juga di tahan apa lagi di non aktifkan.

Awang Farouk ditetapkan sebagai tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan Agusrin M Najamuddin menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp23 miliar.

Syamsul Arifin ditetapakan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus Korupsi APBD Kabupaten Langkat.

Terkait hal tersebut Emarson Yuntho dari ICM menilai perlu adanya perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengatur soal kepala daerah yang terlibat tindak pidana, hal ini terkait dengan banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka tapi masih bisa menjadi calon kepala daerah.

Seharusnya kepala daerah yang sudah menjadi tersangka juga dinonaktifkan pula,” kata peneliti ICW, Emerson F Juntho, di Jakarta, Senin.

Seperti diketahui, saat ini sejumlah kepala daerah sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung, namun sampai sekarang mereka masih memimpin daerah serta mengikuti pemilihan umum kepala daerah.

Kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, antara lain, Awang Farouk Ishak, Gubernur Kalimantan Timur dan Agusrin M Najamuddin, Gubernur Bengkulu yang terpilih kembali untuk lima tahun berikutnya dari Partai Demokrat.

Emerson menambahkan Undang-undang yang menatur tentang kepala daerah harus betul-betul diatur , jangan sampai karena kasus pidananya, kinerjanya menjadi terganggu.  Selain itu,  Kejagung da KPK DI di minta untuk segera mempercepat penanganan kasus pidana tersebut. Jika kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak segera ditahan, maka membuka peluang mereka untuk melakukan lobi-lobi untuk menutup kasus tersebut. kata Emerson

Hal yang sama juga di sampaikan Hamdani, dari Himpunan Anak Muda Indonesia (HIMA), KPK perlu segera untuk menahan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, hal ini untuk memberikan kepastian hukum. apa lagi Syamsul Arifin akan melantik beberapa Bupati dan Walikota pemenang pilkada di beberapa kabupaten di Sumatera Utara. [] qian