Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring ICW Febri Diansyah

Jakarta, HMINEWS.COM- ICW menuding Fraksi Golkar, PDIP, PPP dan Hanura berupaya untuk memperlemah posisi  KPK dalam hal kewenangan  dengan cara memasukkan aturan agar hasil analisis PPATK tidak  diserahkan ke KPK.

Demikian dikatakan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring ICW Febri Diansyah dalam pres rilis yang diterima INILAH.COM, Jakarta, Selasa (24/8) malam

Febri menilai kejahatan korupsi yang menggunakan modus pencucian uang tergolong kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) oleh karenanya Penyampaian laporan PPATK pada KPK tidak boleh dikurangi atau dikerdilkan, KPK harus berwenang menerima laporan PPATK tersebut.

Para mafia hukum, mafia bisnis dan mafia politik yang menggunakan sarana pencucian uang untuk memperkaya diri sangat diuntungkan apabila terjadi pengebirian terhadap kewenangan KPK tersebut. Untuk itu ICW meminta agar DPR RI tidak mengkerdilkan kewenangan KPK dan PPATK. Hal ini guna membersihkan kejahatan korupsi dari modus pencucian uang.

Febri juga menilai ada upaya untuk melemahkan sebuah pasal yang sangat penting di RUU Pencucian uang, pasalnya di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR sempat di setujui, ternyata Tim Perumus yang seharusnya tidak punya kewenangan mengubah substansinya.

Terkait dengan upaya untuk mempertahankan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, menurut Febri hal ini akan mengancam upaya pemberantasan korupsi dan mafia hukum di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan karena secara otomatis akan terjadi conflict of interest. Kita tahu persislah bagaimana Kepolisian dan Kejaksaan gagal menangani kejahatan pencucian uang, kata Febri. [] Qian