Jakarta, HMINEWS.COM- “Satu hal yang pasti Internet adalah media yang bebas, kita tidak bisa menutupnya karena ketika kita tutup akan lahir lagi situs yang lain,” kata Cherian George, profesor komunikasi dan jurnalisme di Nanyang Technological University, Singapura.

Ia mengemukakan di seminar Bisnis Media baru di Dunia yang Berubah di hotel Nikko Jakarta, Rabu 4 Agustus 2010. Meski begitu ia menyadari bahwa media internet juga tak jarang disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Namun menurutnya tidak bisa menjadikan kesimpulan bahwa media internet merupakan media yang buruk untuk menyampaikan informasi dan membangun gerakan sosial. “Jangan menyalahkan internet secara keseluruhan. Internet seperti kertas, bisa dipergunakan untuk apapun. Internet memang di beberapa bagian ada yang negatif, namun di sisi lain ada sisi baik dan positif,” jelasnya. Sisi baik tersebut adalah ruang publik dan juga ruang media sebagai penghantar informasi.

Ia menambahkan bahwa media perlu mengatur kembali, struktur-struktur lama, namun tidak menggantikan secara keseluruhan. Meski banyak perbedaan peraturan Internet di tiap negara. Tercatat ada 6 negara di Asia yang sudah menutup arus informasinya. Paling mencolok adalah China yang telah menutup akses informasi di negaranya. Oleh karena itu berkaitan dengan kegiatan jurnalisme mau tidak mau dituntut harus menyesuaikan diri. Memposisikan dengan pola yang baru agar jiwa media massa sebagai pilar demokrasi keempat dapat berjalan. Jika tidak, maka kemungkinan besar peran akan diambil oleh kekuatan lainnya.

Selain Cherian, Presiden blogger, Enda Nasution juga hadir di seminar dalam rangka 16 tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu. Menurut Enda Perkembangan pesat di dunia teknologi informasi, khususnya Internet membawa dampak sangat besar tak terkecuali terhadap industri media. Pertumbuhan signifikan di Internet membawa revolusi besar sebagai sumber informasi media baru  yang semakin meninggalkan media lama seperti media cetak dan penyiaran.

Perkembangan teknologi informasi ini lalu mendesak juga pola hubungan masyarakat dengan negara. Implikasi terhadap dunia politik akan tidak dapat dibendung. Media baru menjadi alat komunikasi politik, baik itu dalam politik elektoral maupun dalam politik lebih luas.

Gaya baru bermunculan melalui sarana Internet. Perang opini, baik itu melalui blog maupun jejaring sosial, seperti facebook dan twitter semakin populer. Tak terbantahkan bahwa Internet turut andil besar mendukung perkembangan media massa.

“Banyak ide-ide headlines di media diambil dari facebook, blog, dan twitter,” kata Enda Nasution.

Lebih hebatnya lagi, kekuatan dunia internet seperti online movement sangat mungkin membawa pengaruh dan dampak nyata. Misalnya yang paling fenomenal adalah gerakan facebook mendukung kasus Prita. Penyebaran pesat informasinya melalui peran Internet dengan didukung media menggerakan ribuan orang untuk bersimpati. Tercatat bahwa dalam seminggu sejak diluncurkan, 300 ribu orang langsung bergabung.

Peran Internet yang luar biasa, menuntun pergerakan industri media yang mengarah kepada sajian isi yang mengarah ke pacuan click para pengunjung. Oplah penjualan berganti pada pacuan hit, unique visitor, page views, dan sebagainya. Mesin pencari seperti Yahoo! dan Google telah menjadi kekuatan besar yang menentukan ‘oplah.’

Apalagi saat ini akses Internet semakin mudah dilakukan. Teknologi telepon genggam misalnya, menduduki peringkat tinggi sebagai salah satu sarana pengakses Internet. Sekitar 80 persen telepon genggam di Indonesia bisa mengakses Internet dan terdapat 210 juta orang di Indonesia memiliki ponsel.

Mengenai peluang, terlontar sebuah pertanyaan dari peserta seminar yang meragukan media internet dengan gerakan sosialnya bisa menyentuh isu masyarakat kelas bawah. Seperti buruknya pelayanan kereta api listrik kelas ekonomi yang dikerap diakses masyarakat dan kasus masyarakat korban lumpur Lapindo. Alasannya karena internet adalah media yang minimal dimiliki masyarakat kelas menengah, dan isunya pun pasti seputar masalah yang berdampak pada masyarakat kelas menengah.

Pendapat tersebut ditampik Enda Nasution. Ia memang mengakui bahwa media internet kerap kali mengangkat isu untuk kalangan masyarakat menengah. Hal ini dikarenakan alat pendukung untuk mengakses media internet ini dimiliki oleh masyarakat kelas menengah.

Tapi, lanjut Enda, bukan berarti isu masyarakat kalangan bawah tidak bisa diakomodir media internet. Menurut Enda dengan kemasan yang lebih menarik dan kesadaran yang lebih dari kalangan pelaku media internet untuk tetap mengangkat isu kalangan bawah ini yang harus didorong. “Harusnya ini bisa lebih ditingkatkan peran jurnalis untuk memaksimalkan isu-isu yang sangat lokal dan menyangkut kepentingan masyarakat kalangan bawah,” jelas Enda.

UU  Sebagai Penghalang
Penggunaan media internet dalam membangun gerakan sosial ini bukannya tanpa hambatan. Kehadiran UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata Enda, kerap kali menyulitkan. Tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE, menurut Enda kerap kali digunakan jika isi berita ataupun kritikan tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak. “Pasal karet ini memang menjadi PR bersama. Pasal penghinaan nama baik di internet lebih berat sanksinya ketimbang kritik secara terbuka atau melalui media cetak,” ujar Enda.

Untuk itu Enda berpendapat, alangkah baiknya agar semua bisa berjalan selaras dan berimbang, aturan yang mengawasi media internet yang ada tidak dibuat dengan pasal karet. Dengan adanya pasal karet ini tentu saja bisa dipergunakan untuk berbagai kepentingan. “UU ITE ini memang harus segera direvisi. UU ITE hanya mengacu kepada KUHP, sedangkan KUHP sendiri sebenarnya harus segera direvisi, namun hingga saat ini belum dilakukan,” ungkap Enda.

Sekedar informasi, selain UU ITE, aturan lain yang berpotensi bisa menghambat gerakan sosial melalui internet adalah RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (Tipiti). RUU ini bahkan telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR 2009-2014 yang akan dibahas oleh Komisi I DPR. Nuansa yang hadir dalam RUU Tipiti ini bahkan disinyalir akan menjangkau lebih jauh dari pada UU ITE, dan juga memuat sanksi yang lebih berat.[]L.A